KPU Papua Pegunungan Evaluasi Kinerja CPNS KPU di Delapan Kabupaten Se provinsi Papua Pegunungan
Jayapura – KPU Papua Pegunungan mengadakan evaluasi kinerja CPNS KPU di delapan kabupaten se provinsi Papua Pegunungan. Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Zoom Meeting yang dimulai pada pukul 10.00 WIT. Zoom ini dihari oleh seluruh CPNS KPU Papua Pegunungan, Kasubag SDM setiap kabupaten, Sekretaris Kabupaten serta Kabag Keuangan Umum dan Logistik serta Kabag SDM dan Parmas Provinsi Papua Pegunungan. Disela rapat evaluasi, salah satu CPNS dari kabupaten mendapat teguran keras dari kabag KUL terkait etika dan disiplin saat kegiatan zoom yang diadakan KPU provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 8 Oktober 2025 lalu. Aden Siaggian selaku Kabag KUL Provinsi mengingatkan pentingnya etika dalam dunia kerja. Ia juga berharap hal ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Sekretaris Kabupaten Tolikara Beatrix Ibo juga memberikan arahan di zoom kali ini. Ia berharap CPNS untuk selalu taat terhadap perintah Institusi. “Surat edaran dari KPU RI atapun Provinsi harap menjadi perhatian Kita semua sebab surat tersebut merupakan surat resmi yang bersifat wajib untuk dilaksanakan. Ia juga menambahkan agar hal ini menjadi perhatian seluruh staff KPU Papua Pegunungan. Beberapa pegawai juga mendapatkan catatan untuk perbaikan pada aspek disiplin, komunikasi,etika dan penyelesaian tugas. Disepakati bahwa mulai bulan ini akan dilakukan peningkatan monitoring oleh masing-masing atasan langsung dengan harapan seluruh pegawai dapat terus meningkatkan kinerjanya dan berkontribusi lebih baik di masa mendatang. Evaluasi ini juga menunjukkan keseriusan KPU Papua Pegunungan untuk terus menghasilkan ASN yang berkualitas. ....

Mengenal Kartu Kendali Kepegawaian Dalam Dunia ASN
Jayapura - Halo #Temanpemilih, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kartu kendali kepegawaian di dunia ASN. Kartu kendali merupakan salah elemen penting di dunia ASN. Penting karena hal ini untuk memastikan kinerja ASN berjalan dengan masksimal. Ada banyak jenis kartu kendali di dunia ASN tapi kali ini saya fokus membahas kartu kendali kepegawaian saja. Apa sih sebetulnya kartu kendali kepegawaian? Jadi kartu kendali kepegawaian adalah sebuah praktek yang dilakukan unit kerja di instansi pemerintahan yang kegiatannya berupa review atau evaluasi berkala terhadap kinerja dan pembinaan terhadap sumber daya manusia. Apa sih fungsinya? 1. Pembinaan SDM: Memantau setiap kegiatan pembinaan SDM, seperti pelatihan atau sertifikasi, untuk meningkatkan kompetensi pegawai. 2. Monitoring dan Evaluasi: Memudahkan proses inventarisasi dan evaluasi kegiatan kepegawaian secara berkala, memastikan semua proses berjalan sesuai rencana dan peraturan. 3. Memudahkan pengawasan: Kartu kendali menjadi instrumen penting bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit dan review. Melalui kartu kendali, APIP dapat dengan mudah memeriksa apakah proses kepegawaian sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam SPIP. 3.Mengelola risiko kepegawaian: Sesuai dengan unsur SPIP tentang penilaian risiko, kartu kendali memungkinkan identifikasi potensi masalah dalam proses kepegawaian sejak dini. Misalnya, mendeteksi jika ada keterlambatan dalam pengurusan dokumen kepegawaian yang bisa berujung pada sanksi bagi instansi. 4. Meningkatkan efisiensi: Penggunaan kartu kendali dapat mengotomatisasi pencatatan dan pelacakan proses kepegawaian, sehingga lebih efisien dibandingkan sistem manual. Ini mengurangi beban kerja administratif dan meminimalkan kesalahan manusia dalam pencatatan data. Contoh Penerapan kartu kendali kepegawaian dalam SPIP Misalkan dalam proses kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai, kartu kendali mencatat detail seperti tanggal jatuh tempo KGB, tanggal surat permohonan, riwayat pendidikan, dan catatan-catatan penting lainnya. Data ini berfungsi sebagai pengendali untuk memastikan proses KGB berjalan lancar dan sesuai jadwal, sekaligus menjadi bukti pendukung yang sah saat dilakukan audit oleh inspektorat. Dengan demikian, kartu kendali secara langsung mendukung salah satu tujuan SPIP, yaitu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau tujuannya apa sih? Pada akhirnya tujuan utama dari kartu kendali kepegawaian itu untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan manajemen kepegawaian berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga tercerahkan ya. ....

Rapat Pleno Triwulan III KPU Tolikara Mengesahkan 234.052 DPT di Kabupaten Tolikara
Jumat, 03 Oktober 2025 di Jayapura - KPU Kabupaten Tolikara Melaksanakan pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan III yang selanjutnya disebut PDPB pada hari Jumat, 03 Oktober 2025 di Jayapura. Rapat pleno rekapitulasi PDPB kali ini dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Pegunungan, Bawaslu Kabupaten Tolikara, KPU provinsi Papua Pegunungan dan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara. Kegiatan dibuka dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketua KPU Tolikara Lutius Kogoya Menyampaikan rapat pleno terbuka PDPB triwulan III ini telah menghasilkan data yang akurat dan pemutakhiran akan terus berlanjut hingga memasuki tahapan Pemilihan umum 2029 dan pemilihan kepala daerah 2031. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU Tolikara secara berkelanjutan akan terus melakukan Pemutakhiran dan Pemeliharaan data pemilih guna memastikan daftar pemilih yang akurat. Anggota KPU Tolikara Divisi Data Denius Jikwa menyampaikan rekapitulasi data pemilih yang diinput dalam SIDALIH (aplikasi KPU) PDPB triwulan III ini adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap yang telah disinkronisasikan dengan data kependudukan Kemendagri secara Nasional. Dalam rekapitulasi DPT triwulan III ini disahkan dan di tetapkan hasil data pemilih dalam berita acara no.152/PL.02.1-BA/9504/2025 dan Surat Keputusan 73 Tahun 2025 sebagai berikut: Pemilih laki-laki sebanyak 126.766, pemilih perempuan sebanyak 107.286, jumlah pemilih 234.052 yang tersebar di 46 Kecamatan , 4 Kelurahan dan 541 Kampung . Rapat Pleno di tutup dengan pembagian daftar pemilih PDPB kepada Bawaslu kabupaten Tolikara dan KPU Provinsi Papua Pegunungan. ....

Ada Yang Baru di Upacara Hari Kesaktian Pancasila KPU Tolikara tahun ini
Jayapura, 1 Oktober 2025 - KPU Kabupaten Tolikara mengadakan upacara untuk memperingati hari Kesaktian Pancasila di kantor perwakilan Jayapura pada hari Rabu, 1 Oktober 2025. Upacara ini diikuti oleh komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara. Acara dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat. Upacara diawali dengan mengheningkan cipta. Namun ditengah acara, ada satu hal yang tampak tidak biasa pada upacara kali ini. berbeda dengan tahun sebelumnya, setelah pembacaan naskah undang-undang ada pembacaan naskah ikrar. Pembacaan naskah ini menjadi peingat bahwa bangsa ini masih bertahan walaupun di tengah gempuran dari dalam maupun luar negeri. Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh tergantikan. Lutius Kogoya selaku ketua KPU Kabupaten Tolikara turut hadir sebagai Inspektur upacara. adapun tema pada upacara kali ini ialah "Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya". Upacara ini menjadi wujud penghormatan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, serta komitmen untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. ....

Mengenal Proporsional Tertutup dan Proporsional Terbuka Dalam Sistem Pemilu
Jayapura, 29 September 2025 – Pada 15 Juni 2023 lalu Ketua hakim saat itu Anwar Usman menolak Permohonan untuk mengembalikan sistem pemilu Kembali ke proporsional tertutup. Sebelumnya, beberapa akademisi dan pegiat politik menuntut sistem pemilu pemilu proporsional terbuka agar diubah Kembali ke proporsional tertutup. Nah tapi apa sih sebenarnya proporsional terbuka dan proporsional tertutup? Baik proporsional terbuka maupun proporsional tertutup merupakan sistem yang digunakan untuk memilih anggota legislatif. Proporsional terbuka dilakukan dengan cara memilih individu dari partai. Artinya masyarakat langsung melihat wajah setiap invidu yang akan menjadi wakil mereka baik di tingkat pusat, kota maupun kabupaten di kertas suara. Sedangkan proporsional tertutup dilakukan dengan cara memilih Partai. Karena masyarakat hanya memilih partai, disini partailah yang akan menentukan siapa calon legislatif yang akan menjadi wakil rakyat di DPR. Masing-masing sistem punya kelemahan dan kelebihan. Oiya, untuk sekarang sistem pemilu kita masih memakai sistem proporsional terbuka. Pada tahun 2008, MK mengabulkan tuntutan pemohon tentang pengujian UU no 10 tahun 2008. UU ini mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sistem ini resmi dipakai KPU sejak tahun 2009 hingga sekarang. Adapun sistem pemilu tertutup dipakai pada tahun 1955 – 1999 serta pemilu 2004. ....

KPU Papua Pegunungan Terus Menggalakkan Produksi Informasi Melalui Bimbingan Teknis
Jayapura, Selasa 23 September 2025 - KPU Kabupaten Tolikara mengikuti bimbingan teknis pengelolaan website yang diselenggarakan oleh KPU Papua Pegunungan Pada hari Selasa, 23 September 2025. Bimtek pengelolaan website KPU Papua Pegunungan dilakukan di kantor perwakilan KPU Kabupaten Pegunungan Bintang yang berada di Jayapura. Pada Bimtek ini dijelaskan bagaimana cara menyajikan informasi yang benar-benar dicari oleh masyarakat Dengan mengetikkan kata kunci di mesin pencari. Tidak hanya itu, para peserta juga dipaparkan dengan data tentang informasi yang paling diminati masyarakat. Diharapkan website KPU sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat, baik itu dalam hal objek wisata, budaya lokal dan letak geografis. Kegiatan bimtek ini diharapkan mampu menigkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan website di masing-masing kabupaten, meningkatkan kemampuan teknis seperti manajemen konten, penyajian informasi yang ramah pengguna dan mendorong keaktifan publikasi kegiatan KPU daerah agar tetap diperbaharui. Hal ini dilakukan untuk mendukung visi Agus Filma selaku Sekretaris Provinsi Papua Pegunungan untuk membuat citra Papua Pegunungan menjadi lebih baik di mata masyarakat Indonesia. ....
