Berita Terkini

Wamena – Salah satu momen yang ditunggu ketika perayaan malam Tahun Baru adalah pertunjukan kembang api. Perayaan tahun baru umumnya identik dengan pesta kembang api, pertunjukan visual yang menghiasi langit di berbagai kota besar.

Namun, memasuki pergantian tahun 2025–2026, pemerintah Indonesia memberlakukan pelarangan penggunaan kembang api di banyak wilayah sebagai respons atas situasi sosial nasional yang sedang terjadi. Apa alasan dibalik kebijakan ini? Kita akan coba membedahnya pada artikel ini.

1. Latar Belakang Kebijakan

Pelarangan kembang api ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan didorong oleh sejumlah faktor kontekstual yang kuat:

a. Empati dan Solidaritas terhadap Korban Bencana

Salah satu alasan paling menonjol adalah solidaritas nasional terhadap korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Bencana seperti banjir dan tanah longsor telah menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur dalam beberapa minggu terakhir sebelum pergantian tahun.

Pemerintah melihat bahwa pesta meriah seperti pesta kembang api kurang sesuai dengan suasana nasional yang masih dalam suasana duka dan pemulihan pascabencana.

b. Menjaga Makna Perayaan yang Lebih Sederhana

Pemerintah daerah, seperti di Jakarta dan Yogyakarta, menyatakan bahwa perayaan Tahun Baru perlu dipahami bukan sebagai ajang kemewahan visual semata, tetapi sebagai momen refleksi, kebersamaan keluarga, dan kegiatan positif. Larangan ini diharapkan membawa nuansa perayaan yang lebih bermakna, sederhana, dan penuh kesadaran sosial.

2. Kebijakan Pemerintah dan Aparat Penegak

Larangan ini diterapkan melalui beberapa mekanisme resmi:

• Surat Edaran dan Aturan Lokal
  Pemerintah provinsi, seperti Pemprov DKI Jakarta, mengeluarkan surat edaran yang melarang pesta kembang api pada acara yang membutuhkan izin resmi, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun pihak swasta.
• Imbauan dan Koordinasi Penegakan
  Kepolisian, termasuk Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak menyalakan kembang api. Aparat menegaskan akan melakukan tindakan larangan terhadap yang tetap menggunakan kembang api di ruang publik.

3. Dampak Sosial dan Lingkungan

Meskipun kebijakan ini bukan pelarangan absolut dengan sanksi berat (tergantung wilayah dan kebijakan local), beberapa dampak positif telah terlihat:

• Penurunan Sampah Pasca Perayaan
  Di Jakarta, jumlah sampah yang dihasilkan dari perayaan Tahun Baru 2026 menurun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yang sebagian besar dikaitkan dengan tidak digunakannya kembang api berskala besar.
• Pengurangan Risiko Keamanan dan Kebakaran
  Larangan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi risiko keamanan publik, seperti kebakaran atau cedera akibat penggunaan kembang api, meskipun alasan utama tetap terkait empati sosial.

4. Penerimaan Masyarakat dan Respons Publik

Kebijakan ini mendapat respons beragam dari masyarakat. Banyak yang memahami dan mendukung langkah pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi nasional, terutama yang berkaitan dengan korban bencana. Namun, ada pula bagian masyarakat yang merasa suasana perayaan menjadi kurang meriah tanpa atraksi kembang api.

5. Alternatif Perayaan yang Didorong Pemerintah

Sebagai pengganti pesta kembang api, beberapa pemerintah daerah memilih menyelenggarakan kegiatan lain yang dinilai lebih relevan, seperti:

• Pertunjukan drone show yang lebih aman dan tertata.
• Doa bersama lintas agama sebagai bentuk refleksi dan solidaritas.

Pelarangan kembang api dalam perayaan Tahun Baru 2026 oleh pemerintah Indonesia bukan semata-mata pelarangan tradisi, melainkan refleksi dari kondisi sosial yang sedang dihadapi bangsa. Dasar utamanya adalah empati terhadap korban bencana alam, menjaga makna perayaan yang lebih dalam, serta upaya menciptakan suasana yang aman dan sederhana bagi seluruh lapisan masyarakat.