Rakor KPU RI: Penguatan SDM sebagai Kunci Inovasi dan Kemajuan Demokrasi
Jayapura - Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) mengadakan rapat kordinasi penguatan peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendorong inovasi dan demokrasi melalui zoom meeting yang dihadiri oleh narasumber Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi), Hentri Wibowo (Kepala Subdivisi Pengembangan Beasiswa LPDP), Muhammad Imanuddin (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik PANRB), Dr. Yosefini Rasyanti Munthe (PT ARA) dan dihadiri oleh Yuli Hertaty (KARO SDM KPU RI) beserta seluruh jajaran sekretariat KPU di Indonesia termasuk Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara.
Tantangan Era Digital dan Tuntutan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu
Dalam kegiatan ini disampaikan oleh Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI Devisi Data dan Informasi) bahwasanya setiap insan yang ada di KPU RI harus memilik niat untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri guna mampu mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat. Karena saat ini dan kedepannya KPU memiliki tantangannya sendiri sebagai sebuah lembaga independen yang dituntut akan profesionalitas dan integritas yang tinggi sebagai penyelenggara pemilu. Perubahan sosial dan teknologi juga menuntut SDM yang adaptif, inovatif dan berwawasan global.
Baca juga: KPU Yahukimo Tingkatkan SDM Lewat Simpel, ASN Kini Wajib Melek Digital!
Program BINTANG KPU: Jawaban Konkret melalui Beasiswa LPDP
Dalam menghadapi tantangan yang ada maka KPU RI memberikan fasilitas bagi setiap insan yang ada di jajaran KPU seluruh indonesia yang memiliki niat untuk meningkatkan kapasitas diri untuk melanjutkan study di luar negeri melalui program BINTANG KPU dengan kebijakan program beasiswa LPDP. KPU RI memiliki tujuan membangun SDM KPU yang inovatif untuk menghadapi era digitalisasi modern. KPU RI melihat bahwa SDM merupakan modal bagi kemajuan demokrasi bukan sekedar pegawai administratif sebagai pelaksana pemilu. SDM harus responsif teradap tuntutan publik dan dinamika demokrasi, adaptif terhadap kemajuan teknologi dan mampu mendorong inovasi tata kelola pemilu
