Mengenal Politik Identitas dan Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia
Wamena - Politik identitas telah menjadi senjata ampuh sekaligus racun dalam panggung demokrasi Indonesia. Secara sederhana, politik identitas adalah strategi yang menjadikan latar belakang etnis, agama, atau budaya sebagai modal utama untuk meraih dukungan politik. Alih-alih mendorong perdebatan berbasis program dan ide, praktik ini justru memecah belah masyarakat, menurunkan kualitas demokrasi, dan mengancam persatuan bangsa. Kenali lebih dalam mekanisme dan dampak luasnya dalam ulasan berikut.
Apa Itu Politik Identitas?
Politik identitas adalah strategi atau pendekatan politik yang menjadikan identitas kelompok baik etnis, agama, ras, atau afiliasi budaya sebagai dasar utama dalam mobilisasi politik dan pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, politik identitas sering digunakan untuk:
- Membangun dukungan massa berdasarkan kesamaan identitas,
- Menonjolkan perbedaan dengan kelompok lain,
- Menarik simpati dengan narasi bahwa kelompok tertentu "terpinggirkan" atau "terancam".
Politik Identitas dalam Konteks Indonesia
Sejarah politik Indonesia tak lepas dari dinamika identitas. Bahkan sejak era kolonial hingga reformasi, isu-isu identitas kerap mewarnai perjuangan dan konflik sosial-politik.
Namun, dalam era demokrasi modern, khususnya sejak pemilu langsung diberlakukan, politik identitas mulai digunakan secara lebih sistematis sebagai alat kampanye dan strategi elektoral.
Baca juga: Kotak Kosong Menang di Pilkada, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia
1. Meningkatkan Partisipasi Politik (Secara Parsial), Kelompok-kelompok tertentu merasa terwakili dan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam politik saat identitas mereka diangkat ke permukaan.
2. Polarisasi Sosial dan Politik, yang cenderung menciptakan pembelahan tajam antara kelompok "kami" dan "mereka", yang memicu konflik horizontal, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata.
3. Menurunkan Kualitas Demokrasi, Ketika pemilih memilih berdasarkan identitas, bukan kapasitas atau program kerja kandidat, maka demokrasi kehilangan esensinya sebagai sistem yang rasional dan berbasis meritokrasi.
4. Merusak Integrasi Nasional, penggunaan identitas sebagai senjata politik bisa mengancam persatuan bangsa, terutama jika dilakukan dengan menyebarkan kebencian terhadap kelompok lain.
5. Memperkuat Politik Praktis yang Transaksional, alih-alih mendorong gagasan dan kebijakan, politik identitas sering kali dimanfaatkan hanya untuk meraih kekuasaan sesaat, tanpa kepedulian terhadap dampak jangka panjangnya.
Bagaimana Menghadapinya?
Agar politik identitas tidak menjadi racun bagi demokrasi Indonesia, beberapa langkah strategis dapat dilakukan:
1. Pendidikan politik yang kritis dan inklusif, terutama di sekolah dan perguruan tinggi.
2. Peran aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam meredam provokasi berbasis identitas.
3. Regulasi tegas terhadap ujaran kebencian, terutama di media sosial.
4. Mendorong media massa untuk menyajikan narasi yang mendamaikan dan objektif.
5. Meningkatkan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konten manipulatif.
Politik identitas bukan sesuatu yang sepenuhnya negatif. Dalam konteks tertentu, ia bisa menjadi alat perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan. Namun, ketika digunakan secara manipulatif dan eksklusif, ia dapat merusak sendi-sendi demokrasi. Indonesia membutuhkan demokrasi yang matang—yang mampu merayakan keberagaman tanpa menjadikannya alat perpecahan.
