Berita Terkini

Wamena - Isu supremasi sipil kembali mencuat ke permukaan seiring meningkatnya pembahasan mengenai peran pemerintah sipil dalam mengatur kebijakan negara. Di Indonesia, topik ini bukan hal baru.

Sejak masa Orde Baru hingga Reformasi, hubungan antara pemimpin sipil dan institusi militer terus mengalami perubahan. Kondisi ini membuat supremasi sipil menjadi salah satu indikator penting dalam menilai seberapa kuat demokrasi Indonesia berjalan.

Artikel ini akan menjelaskan apa itu supremasi sipil, perbedaan supremasi sipil dan supremasi militer, peran supremasi sipil dalam sistem demokrasi, mengapa supremasi sipil penting bagi pemerintahan modern, supremasi sipil dan netralitas militer dalam pemilu, tantangan mewujudkan supremasi sipil di Indonesia, contoh implementasi supremasi sipil, serta bagaimana menguatkan supremasi sipil demi Demokrasi yang berkelanjutan.

Baca juga: Mengupas Tuntas Sentra Gakkumdu: Garda Terdepan Penegakan Hukum Pemilu

Apa Itu Supremasi Sipil?

Supremasi sipil adalah prinsip yang mengatakan bahwa pemerintahan negara harus dipimpin dan dikendalikan oleh pihak sipil (masyarakat yang bukan militer).

Artinya, keputusan politik, kebijakan negara, dan arah pemerintahan ditentukan oleh pemimpin sipil yang dipilih rakyat bukan oleh militer.

Dalam sistem ini, militer tetap punya peran penting, tetapi fokusnya hanya pada tugas pertahanan dan keamanan, bukan ikut membuat keputusan politik atau memimpin pemerintahan.

Supremasi sipil di Indonesia memiliki perjalanan panjang sejak negara ini merdeka pada 1945. Pada masa awal kemerdekaan, situasi politik dan keamanan yang belum stabil membuat peran militer sangat menonjol. Banyak komandan daerah ikut mengambil keputusan politik karena pemerintah sipil saat itu masih lemah.

Memasuki era Orde Lama, pengaruh militer semakin kuat. Krisis politik dan munculnya kebijakan demokrasi terpimpin memberikan ruang lebih besar bagi tentara untuk terlibat dalam pemerintahan.

Kondisi ini berlanjut ke masa Orde Baru, ketika konsep Dwifungsi ABRI dilembagakan. Militer bukan hanya bertugas menjaga pertahanan, tetapi juga memiliki peran sosial-politik, termasuk mengisi jabatan pemerintahan dan legislatif.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting. Pemerintah mulai menarik militer dari jabatan politik dan memisahkan TNI dan Polri. Sejumlah aturan baru diterbitkan untuk memperkuat kontrol sipil atas sektor pertahanan.

Salah satu regulasi kunci adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa TNI harus profesional, tidak berpolitik praktis, dan hanya menjalankan tugas pertahanan negara. Semua keputusan pengerahan kekuatan TNI ditetapkan melalui keputusan politik negara yang dipimpin oleh otoritas sipil.

Meski kemajuan signifikan telah dicapai, sejumlah tantangan masih muncul, seperti keterlibatan militer dalam kegiatan non-pertahanan dan keterbatasan kapasitas sipil dalam merumuskan kebijakan pertahanan.

Kendati demikian, arah pembenahan sektor keamanan saat ini tetap menempatkan pemerintah sipil sebagai pemegang kendali utama dalam pengambilan keputusan negara.

 

Perbedaan Supremasi Sipil dan Supremasi Militer

Supremasi sipil adalah prinsip yang menempatkan pemerintah sipil sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sementara militer berada di bawah kendali dan kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas sipil.

Dalam sistem ini, keputusan penting negara termasuk politik, pemerintahan, dan penegakan hukum—ditentukan melalui mekanisme demokrasi, bukan oleh kekuatan militer.

Supremasi sipil memastikan bahwa:

• Militer fokus pada tugas pertahanan dan keamanan.
• Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.
• Kekuasaan tidak didominasi oleh aktor bersenjata.
• Negara berjalan sesuai konstitusi dan aturan hukum.

Supremasi militer adalah kondisi ketika kekuasaan politik dan kendali negara berada di tangan institusi militer, bukan pada pemerintah sipil. Dalam sistem ini, militer memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah kebijakan negara dan sering kali mengambil alih fungsi pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh pemimpin sipil.

supremasi militer meliputi:

• Militer ikut mengatur atau bahkan memimpin pemerintahan.
• Kebijakan negara ditetapkan melalui struktur komando, bukan mekanisme demokrasi.
• Peran masyarakat dalam proses politik menjadi terbatas.
• Akuntabilitas publik melemah karena kekuasaan berpusat pada institusi bersenjata.

Supremasi militer biasanya muncul dalam negara dengan sistem otoriter, situasi konflik, atau ketika terjadi kudeta yang menyingkirkan pemerintahan sipil.

 

Peran Supremasi Sipil dalam Sistem Demokrasi

1. Menjamin Kekuasaan Berada di Tangan Rakyat
   Supremasi sipil memastikan bahwa pemerintahan dipimpin oleh pemimpin yang dipilih melalui pemilu. Dengan begitu, kebijakan negara mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan keputusan kelompok bersenjata.
2. Mencegah Dominasi Militer dalam Politik
   Dalam demokrasi, militer harus berada di bawah kendali pemimpin sipil. Hal ini penting agar militer tidak mengambil alih keputusan politik dan tidak menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi pemerintahan.
3. Menegakkan Prinsip Rule of Law
   Supremasi sipil memperkuat posisi hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Pemerintah sipil memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan institusi militer sesuai koridor hukum.
4. Menjaga Stabilitas Politik dan Pemerintahan
   Dengan adanya pembagian peran yang jelas antara sipil dan militer, demokrasi dapat berjalan stabil. Pemerintahan sipil mengatur politik dan pembangunan, sedangkan militer fokus pada pertahanan.
5. Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi
   Pemerintah sipil wajib mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat, parlemen, dan lembaga pengawas. Mekanisme ini meningkatkan transparansi dan menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan.
6. Melindungi Hak dan Kebebasan Warga Negara
   Dalam demokrasi, supremasi sipil membantu menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta hak-hak politik warga, karena keputusan tidak ditentukan melalui struktur komando yang tertutup.

 

Mengapa Supremasi Sipil Penting bagi Pemerintahan Modern?

Supremasi sipil penting karena negara modern membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar mewakili suara rakyat. Ketika pemerintah dipimpin oleh tokoh sipil yang dipilih melalui pemilu, arah kebijakan negara lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan keputusan kelompok bersenjata.

Dalam pemerintahan modern, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal utama. Pemimpin sipil bisa diawasi oleh DPR, media, maupun masyarakat. Hal ini sulit terjadi jika yang berkuasa adalah militer, karena sistem mereka lebih tertutup dan berjenjang.

Supremasi sipil juga menjaga agar militer tetap fokus pada tugasnya: menjaga keamanan dan pertahanan. Dengan pembagian tugas yang jelas, negara bisa berjalan lebih stabil, pembangunan bisa lebih terarah, dan kebebasan warga tetap terlindungi.

Singkatnya, supremasi sipil membuat negara lebih demokratis, lebih terbuka, dan lebih berpihak pada masyarakat. Itu sebabnya prinsip ini sangat penting dalam pemerintahan modern.

 

Supremasi Sipil dan Netralitas Militer dalam Pemilu

Supremasi sipil dan netralitas militer adalah dua hal penting yang memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis.

Supremasi sipil berarti pemerintahan dipimpin oleh pihak sipil yang dipilih rakyat. Dalam konteks pemilu, prinsip ini memastikan bahwa seluruh proses mulai dari penyusunan aturan, pengawasan, hingga penetapan hasil dikendalikan oleh lembaga sipil seperti KPU, Bawaslu, dan pemerintah sipil, bukan oleh militer.

Dengan begitu, keputusan pemilu tetap berada di tangan institusi yang memang bertugas mengelola demokrasi.

Sementara itu, netralitas militer berarti TNI tidak memihak atau ikut campur dalam urusan politik, termasuk selama kampanye dan pemungutan suara.

Militer harus menjaga jarak dari segala bentuk aktivitas politik praktis agar tidak memengaruhi pilihan masyarakat. TNI hanya menjalankan fungsi keamanan dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kandidat tertentu.

Kedua prinsip ini saling melengkapi:

• Supremasi sipil memastikan pemilu dipimpin oleh pihak yang dipilih rakyat.
• Netralitas militer memastikan tidak ada tekanan atau intervensi bersenjata dalam proses politik.

 

Tantangan Mewujudkan Supremasi Sipil di Indonesia

Mewujudkan supremasi sipil di Indonesia bukan hal yang mudah. Walaupun secara aturan negara sudah menegaskan bahwa pemerintahan dipimpin oleh pihak sipil, praktik di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan.

• Pertama, masih adanya bayangan peran militer di masa lalu. Indonesia pernah punya sejarah panjang ketika militer ikut terlibat dalam politik. Warisan itu membuat beberapa batasan antara tugas sipil dan militer belum sepenuhnya tegas.
• Kedua, belum meratanya pemahaman tentang netralitas militer. Di berbagai daerah, masih ada kekhawatiran bahwa aparat bersenjata bisa memengaruhi proses politik atau pemilu, terutama menjelang masa kampanye.
• Ketiga, lemahnya kontrol dan pengawasan dari lembaga sipil. Parlemen, pemerintah daerah, dan instansi pengawas kadang belum maksimal dalam mengawasi kebijakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan, sehingga ruang sipil belum sepenuhnya kuat.
• Keempat, budaya politik yang masih sentralistik dan berorientasi pada figur. Masyarakat sering memandang tokoh tertentu termasuk tokoh keamanan sebagai sosok yang lebih “kuat” atau lebih “pantas”, sehingga peran lembaga sipil kadang kurang dihargai.
• Kelima, masih adanya tumpang tindih tugas antara aparat sipil dan aparat keamanan. Dalam situasi tertentu, militer masih dilibatkan di luar fungsi pertahanan, misalnya di bidang sosial atau pembangunan, sehingga memunculkan kesan bahwa peran sipil belum sepenuhnya dominan.

 

Contoh Implementasi Supremasi Sipil

1. Pemerintah Sipil Mengatur Kebijakan Pertahanan
   Keputusan tentang anggaran pertahanan, pembelian alat militer, atau penempatan pasukan tetap ditetapkan oleh presiden, DPR, dan kementerian yang dipimpin pejabat sipil.
2. Militer Tidak Terlibat dalam Politik Praktis
   TNI tidak ikut kampanye, tidak mendukung kandidat, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok politik tertentu ketika menjelang pemilu.
3. Pengawasan Militer oleh DPR
   Lembaga sipil seperti DPR berhak memanggil, menilai, dan mengawasi kebijakan pertahanan, termasuk penggunaan anggaran dan operasi militer.
4. Pemimpin Negara Dipilih Lewat Pemilu
   Presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif berasal dari proses pemilu yang terbuka, bukan dari pengangkatan militer.
5. Pemisahan Jelas antara Tugas Sipil dan Militer
   Urusan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, dan administrasi negara ditangani oleh pejabat sipil. Militer hanya fokus pada keamanan dan pertahanan.
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan
   Masyarakat bisa menyampaikan kritik, aspirasi, dan masukan terhadap kebijakan negara tanpa takut ditekan oleh aparat bersenjata.
7. Kepala Kementerian Pertahanan dari Unsur Sipil
   Di banyak negara, termasuk Indonesia, posisi Menhan dapat diisi figur sipil, menunjukkan bahwa kontrol pertahanan berada di tangan pemerintah sipil.

Baca juga: LHKPN: Instrumen Penting untuk Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggara Negara

Menguatkan Supremasi Sipil demi Demokrasi yang Berkelanjutan

Menguatkan supremasi sipil berarti memastikan bahwa pemerintahan benar-benar dipimpin oleh pihak sipil yang dipilih rakyat, sementara militer berada pada posisi pendukung sesuai fungsinya.

Langkah ini penting untuk menjaga agar demokrasi tetap berjalan sehat dan tidak mudah diganggu oleh kepentingan kelompok tertentu.

Dalam negara demokratis, keputusan politik harus lahir dari proses yang terbuka dan bisa diawasi publik. Karena itu, penguatan peran lembaga sipil seperti presiden, DPR, lembaga pengawas, dan institusi pemilu menjadi kunci utama. Ketika lembaga-lembaga ini bekerja dengan baik, ruang gerak militer dalam urusan politik bisa tetap terjaga dan tidak melewati batas.

Selain itu, supremasi sipil membuat pemerintah lebih mudah dikritik, dievaluasi, dan dimintai pertanggungjawaban.

Hal ini sulit terjadi jika militer memegang kendali, karena struktur militernya lebih tertutup dan tidak dirancang untuk proses politik yang melibatkan masyarakat.

Supremasi sipil juga membantu menjaga stabilitas. Militer fokus pada keamanan dan pertahanan, sementara pemerintah sipil mengurus pembangunan, pelayanan publik, dan demokrasi.

Pembagian tugas yang jelas inilah yang membuat pemerintahan modern bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, memperkuat supremasi sipil tidak hanya memperkuat demokrasi hari ini, tetapi juga memastikan bahwa generasi berikutnya hidup dalam negara yang lebih bebas, transparan, dan stabil.