Berita Terkini

Wamena- Dalam sistem hukum Indonesia, kewarganegaraan menjadi salah satu unsur penting yang menentukan hubungan seseorang dengan negara. Kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, tetapi juga menyangkut hak, kewajiban, dan identitas hukum seseorang.

Oleh karena itu, penentuan siapa yang menjadi warga negara Indonesia (WNI) harus mengikuti prinsip atau asas kewarganegaraan yang ditetapkan dalam undang-undang.

 

Pengertian Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan pada dasarnya adalah prinsip hukum yang digunakan negara untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang.

Indonesia mengatur asas kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang merupakan pembaruan dari UU sebelumnya dan dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan global, mobilitas penduduk, dan perlindungan hak warga negara.

Asas kewarganegaraan menjadi dasar mengapa seseorang dapat diakui sebagai WNI, baik karena faktor keturunan, kelahiran, maupun ketentuan lain yang diatur dalam hukum.

Dalam konteks administrasi pemerintahan, asas kewarganegaraan memengaruhi berbagai aspek, mulai dari dokumen kependudukan hingga hak politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Dengan kata lain, memahami asas kewarganegaraan sangat penting karena menjadi pintu awal dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan perlindungan negara dan siapa yang memiliki hak konstitusional, termasuk hak politik untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Baca juga: Domisili adalah Apa? Pengertian, Fungsi, Jenis, dan Contohnya dalam Administrasi Kependudukan Indonesia

Jenis-Jenis Asas Kewarganegaraan

Secara umum, Indonesia mengenal beberapa asas kewarganegaraan utama yang menjadi rujukan dalam menentukan status warga negara. Setiap asas memiliki dasar historis dan filosofis, serta berperan penting dalam membentuk sistem kewarganegaraan yang adaptif dan inklusif.

1. Ius Sanguinis (Asas Keturunan)

Ius sanguinis berasal dari bahasa Latin yang berarti hak berdasarkan darah. Asas ini menetapkan bahwa kewarganegaraan seseorang mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, terutama ayah dan/atau ibu.

Indonesia menganut asas ius sanguinis sebagai asas utama. Artinya, anak dari orang tua WNI akan otomatis menjadi WNI, meskipun ia lahir di luar negeri.

Contoh penerapan ius sanguinis:

• Seorang anak yang lahir di Jepang dari pasangan suami-istri WNI tetap berstatus WNI.
• Seorang anak dari ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya, masih dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan tertentu.

Asas ini mencerminkan prinsip bahwa identitas keluarga menjadi penentu awal kewarganegaraan seorang anak.

2. Ius Soli (Asas Tempat Kelahiran)

Ius soli berarti hak berdasarkan tanah (tempat lahir). Dalam sistem ius soli, seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat ia dilahirkan, tanpa melihat asal kewarganegaraan orang tuanya.

Indonesia tidak menganut asas ius soli secara mutlak, tetapi hanya menerapkannya secara terbatas pada kondisi tertentu, misalnya:

• Anak yang lahir di wilayah Indonesia dan kedua orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan (stateless).
• Anak yang lahir di wilayah Indonesia namun ayah dan ibunya tidak diketahui.

Dengan demikian, asas ius soli yang dianut Indonesia bersifat protektif, yaitu untuk mencegah anak menjadi tidak memiliki kewarganegaraan.

3. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal berarti bahwa seseorang hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan. Indonesia menganut asas ini untuk mencegah kompleksitas hukum dan potensi masalah diplomatik akibat status kewarganegaraan ganda.

Namun, penerapan asas ini di Indonesia bersifat umum, bukan mutlak. Dalam praktiknya, terdapat pengecualian yang diatur melalui asas ganda terbatas.

4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas ini merupakan pengecualian dari asas tunggal kewarganegaraan. Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak-anak, khususnya dalam situasi berikut:

• Anak hasil perkawinan campuran (WNI dengan WNA).
• Anak yang lahir di luar negeri dari pasangan WNI.

Status kewarganegaraan ganda ini berlaku sampai anak berusia 18 tahun atau sudah menikah, setelah itu ia wajib memilih salah satu kewarganegaraannya.

Asas ganda terbatas dirancang untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam keluarga multinasional, terutama mengingat meningkatnya mobilitas global dan perkawinan lintas negara.

 

Penerapan Asas Kewarganegaraan di Indonesia

Penerapan asas kewarganegaraan tidak hanya berada dalam ranah hukum abstrak. Asas tersebut diimplementasikan dalam berbagai prosedur administrasi negara yang berkaitan dengan identitas hukum seseorang, seperti:

• Penerbitan Akta Kelahiran
• Penerbitan KTP dan Kartu Keluarga
• Administrasi imigrasi
• Pengaturan hak dan kewajiban penduduk

Indonesia menggunakan ius sanguinis sebagai asas utama dengan kombinasi ius soli secara terbatas agar tidak menimbulkan masalah statelessness. Di sisi lain, asas kewarganegaraan tunggal memastikan konsistensi identitas hukum, sementara asas ganda terbatas memberikan fleksibilitas bagi keluarga campuran.

Beberapa contoh implementasi nyata:

1. Anak WNI yang lahir di luar negeri secara otomatis diakui sebagai WNI. Namun, orang tua harus melapor ke perwakilan RI di negara tersebut untuk mendapatkan dokumen kewarganegaraan.
2. Anak yang lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan diberi status WNI agar tidak menjadi stateless.
3. Anak perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu.

Penerapan asas-asas ini berpengaruh terhadap status identitas kependudukan seseorang, yang pada akhirnya berhubungan langsung dengan hak-hak politik seperti hak untuk memilih dalam pemilu.

 

Hubungan Asas Kewarganegaraan dengan Hak Pilih

Hak pilih atau hak untuk berpartisipasi dalam pemilu merupakan hak konstitusional yang hanya dimiliki oleh warga negara. Hal ini diatur dalam:

• Pasal 27 UUD 1945, yang menegaskan persamaan hak setiap warga negara.
• Pasal 43 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa yang berhak memilih adalah WNI yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau sudah pernah menikah.

Jelas bahwa status kewarganegaraan menjadi syarat utama bagi seseorang untuk memiliki hak suara.

Mengapa asas kewarganegaraan penting bagi hak pilih?

1. Menentukan siapa yang sah sebagai pemilih
   Tanpa kewarganegaraan yang jelas, seseorang tidak dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Mencegah campur tangan asing dalam pemilu
   Dengan memastikan bahwa hanya WNI yang terdaftar sebagai pemilih, integritas pemilu dapat terjaga.
3. Menjamin perlindungan hak warga negara
   Status kewarganegaraan memastikan bahwa hak pilih tidak diberikan secara keliru kepada WNA atau dicabut dari WNI yang sah.
4. Penting untuk pemilih perantauan
   WNI yang berada di luar negeri tetap memiliki hak pilih, selama status kewarganegaraannya sah dan terdaftar dalam DPT Luar Negeri (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri).

Status kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan asas hukum menjadi landasan bagi lembaga pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk melakukan penyusunan daftar pemilih dengan tepat dan akurat.

 

Peran KPU dalam Memverifikasi Kewarganegaraan Pemilih

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran strategis dalam memastikan validitas data pemilih. Salah satu aspek penting dalam validitas tersebut adalah memastikan bahwa setiap pemilih yang terdaftar memiliki status kewarganegaraan yang sah.

Berikut beberapa peran KPU terkait verifikasi kewarganegaraan pemilih:

1. Menggunakan Data Kependudukan dan Kewarganegaraan sebagai Basis DPT

KPU menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data ini mencakup:

• Status kewarganegaraan
• Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Umur
• Alamat domisili

DP4 merupakan data awal yang kemudian diverifikasi oleh KPU di lapangan untuk memastikan keakuratan dan menghindari pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat.

2. Memastikan Hanya WNI yang Dapat Masuk dalam DPT

KPU bekerja sama dengan Disdukcapil untuk mengecek status kewarganegaraan seseorang. Jika ditemukan pemilih yang berstatus WNA, KPU wajib mencoret nama tersebut dari daftar pemilih karena tidak memenuhi syarat secara hukum.

3. Verifikasi Lapangan melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih)

Pantarlih bertugas melakukan:

• Coklit (Pencocokan dan Penelitian)
• Memastikan identitas melalui KTP-el atau KK
• Menandai pemilih yang sudah meninggal, pindah, atau berubah status kewarganegaraan

Prosedur ini memastikan bahwa data pemilih benar-benar sesuai dengan kondisi faktual.

4. Memfasilitasi WNI di Luar Negeri

KPU melalui KPU RI dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) juga memverifikasi status kewarganegaraan pemilih di luar negeri. WNI di luar negeri tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam bentuk:

• TPS Luar Negeri (TPSLN)
• Pos
• Kotak Suara Keliling (KSK)

Selama status kewarganegaraan mereka sah, hak pilih tetap terjamin.

5. Menyediakan Mekanisme Perbaikan Data Pemilih

KPU membuka ruang bagi publik untuk melaporkan:

• Nama yang belum masuk DPT
• Kesalahan status data
• Pemilih yang tidak memenuhi syarat
• Potensi pemilih asing yang masuk daftar

Proses ini dilakukan secara transparan untuk meningkatkan akurasi dan legitimasi daftar pemilih.

Baca juga: Kaderisasi dalam Organisasi: Pengertian, Tujuan, Tahapan, Manfaat, dan Contoh Praktik

Asas kewarganegaraan merupakan fondasi penting dalam hukum Indonesia untuk menentukan status seseorang sebagai warga negara.

Melalui asas yang diatur dalam UU Kewarganegaraan, seperti ius sanguinis, ius soli terbatas, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas, Indonesia membangun sistem yang mampu mengakomodasi kebutuhan nasional dan dinamika global.

Asas ini tidak hanya berpengaruh pada status administratif, tetapi juga menjadi dasar penentuan hak konstitusional, termasuk hak pilih dalam pemilu. Oleh karena itu, status kewarganegaraan yang sah merupakan syarat utama bagi setiap individu untuk terdaftar sebagai pemilih.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran krusial dalam memverifikasi kewarganegaraan pemilih melalui basis data kependudukan, verifikasi lapangan, serta koordinasi dengan instansi pemerintah.

Dengan memastikan hanya WNI yang sah masuk dalam DPT, KPU menjaga integritas dan legitimasi pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi.

Pemahaman yang baik mengenai asas kewarganegaraan tidak hanya relevan bagi praktisi hukum, tetapi juga penting bagi masyarakat luas untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan bangsa melalui pemilu.