Berita Terkini

Wamena - Pemilu merupakan pilar utama demokrasi yang menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan suatu negara. Di Indonesia, pemilu tidak hanya menjadi agenda politik lima tahunan, tetapi juga peristiwa konstitusional yang menyangkut kedaulatan rakyat.

Agar suara rakyat benar-benar terjaga, dibutuhkan sistem pengawasan yang kuat, salah satunya melalui kehadiran saksi pemilu. Saksi pemilu memiliki posisi strategis karena berada langsung di tempat pemungutan suara (TPS) dan menyaksikan seluruh proses pemungutan serta penghitungan suara.

Dalam konteks transparansi dan kejujuran suara rakyat, saksi pemilu berperan sebagai penjaga integritas proses demokrasi. Artikel ini membahas secara komprehensif apa itu saksi pemilu, syarat, tugas, tanggung jawab, kode etik, sistem pelaporan, hingga honorarium atau gaji saksi TPS.

 

Pengertian Saksi Pemilu

Saksi pemilu adalah individu yang ditunjuk oleh peserta pemilu—baik partai politik, calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun pasangan calon kepala daerah—untuk mewakili kepentingannya dalam mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kehadiran saksi diatur dalam peraturan perundang-undangan kepemiluan dan merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam pemilu.

Secara substantif, saksi pemilu bukan aparat penyelenggara, melainkan pihak independen yang mewakili peserta pemilu. Namun demikian, saksi memiliki legitimasi hukum untuk menyaksikan, mencatat, dan memberikan keberatan apabila menemukan dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur. Dengan demikian, saksi pemilu menjadi mata dan telinga peserta pemilu di lapangan.

 

Syarat Menjadi Saksi TPS Pemilu

Untuk menjaga profesionalitas dan ketertiban di TPS, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat menjadi saksi pemilu. Syarat ini umumnya ditetapkan oleh peserta pemilu dan mengacu pada ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pertama, saksi harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Kedua, saksi wajib terdaftar dan mendapatkan surat mandat resmi dari peserta pemilu yang menunjuknya. Surat mandat ini menjadi dasar hukum kehadiran saksi di TPS.

Ketiga, saksi harus memahami dasar-dasar kepemiluan, termasuk tata cara pemungutan dan penghitungan suara. Pemahaman ini penting agar saksi mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Keempat, saksi harus bersikap netral, tidak memprovokasi, dan tidak mengganggu jalannya proses pemilu.

Kelima, saksi diwajibkan mematuhi aturan berpakaian dan tanda pengenal yang ditetapkan oleh KPU. Identitas yang jelas memudahkan penyelenggara TPS mengenali saksi resmi dan mencegah penyalahgunaan peran saksi oleh pihak yang tidak berwenang.

 

Tugas dan Tanggung Jawab Saksi Pemilu

Tugas utama saksi pemilu adalah mengawasi seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tugas ini dimulai sejak TPS dibuka, proses pemungutan suara berlangsung, hingga penghitungan suara selesai dan berita acara ditandatangani.

Saksi bertanggung jawab memastikan bahwa prosedur pemilu dijalankan sesuai aturan. Hal ini mencakup pengecekan jumlah surat suara, kehadiran pemilih sesuai daftar pemilih tetap, serta keterbukaan dalam penghitungan suara. Saksi juga berhak mencatat setiap kejadian penting, termasuk potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian.

Selain itu, saksi memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kondusivitas TPS. Saksi tidak boleh bersikap provokatif, mengintimidasi pemilih, atau mempengaruhi pilihan politik warga. Peran saksi adalah mengawasi, bukan mengintervensi.

 

Kode Etik dan Batasan bagi Saksi Pemilu

Untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu, saksi pemilu terikat oleh kode etik dan batasan tertentu. Kode etik ini bertujuan mencegah konflik dan memastikan saksi bertindak profesional.

Saksi dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apa pun di area TPS. Saksi juga tidak diperbolehkan mengenakan atribut kampanye yang mencolok. Selain itu, saksi tidak boleh menghalangi pemilih atau penyelenggara TPS dalam menjalankan tugasnya.

Batasan lainnya adalah larangan melakukan dokumentasi yang melanggar privasi pemilih, seperti memotret surat suara yang telah dicoblos. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan hak sebagai saksi.

 

Sistem Pelaporan Berjenjang dan Pelatihan Saksi

Saksi pemilu tidak bekerja secara individual tanpa koordinasi. Umumnya, terdapat sistem pelaporan berjenjang yang menghubungkan saksi TPS dengan koordinator di tingkat desa, kecamatan, hingga nasional. Sistem ini memungkinkan informasi dari lapangan dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

Pelaporan dilakukan melalui formulir resmi atau aplikasi digital yang disediakan oleh peserta pemilu. Data yang dilaporkan meliputi hasil penghitungan suara, kejadian khusus, dan potensi pelanggaran. Dengan sistem berjenjang, setiap masalah dapat segera ditindaklanjuti.

Untuk meningkatkan kapasitas saksi, peserta pemilu biasanya menyelenggarakan pelatihan sebelum hari pemungutan suara. Pelatihan ini mencakup pemahaman regulasi, simulasi penghitungan suara, serta etika berinteraksi di TPS. Pelatihan yang baik akan menghasilkan saksi yang kompeten dan profesional.

 

Honorarium atau Gaji Saksi TPS

Salah satu pertanyaan yang paling sering dicari publik terkait saksi pemilu adalah mengenai honorarium atau gaji saksi TPS. Secara hukum, negara tidak menetapkan standar gaji resmi bagi saksi pemilu karena saksi bukan bagian dari penyelenggara pemilu. Honorarium saksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta pemilu (partai politik atau pasangan calon) yang memberikan mandat.

Dalam praktik Pemilu di Indonesia, nominal honorarium saksi TPS bervariasi tergantung kemampuan finansial peserta pemilu, wilayah, dan tingkat pemilu. Berdasarkan praktik umum di berbagai pemilu sebelumnya, honorarium saksi TPS berada pada kisaran Rp150.000 hingga Rp500.000 per TPS per hari. Untuk wilayah tertentu dengan tingkat kesulitan geografis tinggi atau beban kerja lebih besar, nominal dapat mencapai Rp600.000 hingga Rp1.000.000.

Selain honor harian, beberapa peserta pemilu juga memberikan tambahan berupa uang transport, konsumsi, pulsa komunikasi, serta insentif pelaporan hasil suara. Seluruh bentuk honorarium tersebut seharusnya disepakati sejak awal dan disampaikan secara transparan kepada saksi.

Penting untuk ditegaskan bahwa honorarium saksi pemilu bukan bentuk politik uang, karena diberikan berdasarkan hubungan kerja pengawasan dan tidak ditujukan untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Meski demikian, motivasi utama menjadi saksi pemilu idealnya tetap didasari komitmen menjaga kejujuran dan integritas pemilu, bukan semata pertimbangan finansial.

 

Dasar Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Terkait Saksi Pemilu

Peran saksi pemilu memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Berikut ini adalah penjabaran pasal demi pasal yang secara langsung mengatur kedudukan, hak, kewajiban, serta batasan bagi saksi pemilu.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 angka 27
Pasal ini mendefinisikan peserta pemilu sebagai partai politik, perseorangan, atau pasangan calon. Ketentuan ini menjadi dasar legal bahwa hanya peserta pemilu yang memiliki hak menunjuk saksi secara sah.

Pasal 350 ayat (1)
Pasal ini menegaskan bahwa saksi peserta pemilu berhak hadir dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hak ini bersifat melekat dan tidak dapat dihalangi sepanjang saksi memenuhi persyaratan administratif.

Pasal 350 ayat (2)
Ayat ini memberikan hak kepada saksi untuk mencatat dan menyampaikan keberatan apabila terdapat dugaan pelanggaran, kesalahan prosedur, atau ketidaksesuaian dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 351
Pasal ini mengatur kewajiban saksi untuk mematuhi tata tertib pemungutan dan penghitungan suara. Saksi wajib menjaga ketertiban TPS dan tidak diperkenankan mengganggu jalannya proses pemilu.

Pasal 505
Pasal ini memuat ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja mengganggu pelaksanaan pemungutan suara. Ketentuan ini juga berlaku bagi saksi apabila melampaui kewenangannya.

Pasal 551
Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau laporan tidak benar dalam proses pemilu, termasuk dalam penyampaian keberatan atau laporan hasil penghitungan suara.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 69 ayat (1)
Pasal ini mengatur bahwa saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat resmi dari peserta pemilu kepada KPPS sebagai syarat keabsahan kehadiran di TPS.

Pasal 70 ayat (1)
Ketentuan ini menjamin hak saksi untuk memperoleh salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagai dasar pelaporan kepada peserta pemilu.

Pasal 71
Pasal ini menegaskan kewajiban saksi untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan intervensi, dan tidak menghambat tugas KPPS selama pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu)

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu

Pasal 4
Pasal ini membuka ruang bagi masyarakat, termasuk saksi pemilu, untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Pasal 5
Pasal ini mengatur bahwa laporan dapat disampaikan secara langsung atau melalui mekanisme berjenjang sesuai tingkat wilayah kejadian pelanggaran.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 263 KUHP
Pasal ini mengatur tindak pidana pemalsuan surat. Ketentuan ini relevan apabila saksi terlibat pemalsuan dokumen pemilu, berita acara, atau surat mandat.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 10
Pasal ini memuat asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Asas ini menjadi pedoman etis bagi seluruh pihak dalam pemilu, termasuk saksi, agar bertindak profesional dan bertanggung jawab.

Penjabaran pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa peran saksi pemilu memiliki legitimasi hukum yang kuat sekaligus batasan yang jelas. Kepatuhan terhadap ketentuan hukum menjadi syarat utama agar saksi dapat menjalankan fungsi pengawasan secara sah dan efektif demi terwujudnya pemilu yang jujur dan adil.

 

Tantangan yang Dihadapi oleh Saksi Pemilu

Peran saksi pemilu di TPS tidak hanya menuntut kehadiran secara administratif, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan pemahaman hukum yang memadai. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan nyata yang secara langsung memengaruhi efektivitas saksi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Subbagian ini disajikan secara terpisah sebagai pembahasan khusus, tanpa menggabungkannya dengan uraian peran utama saksi pemilu.

Beban Kerja Panjang pada Hari Pemungutan Suara

Pada hari pemungutan suara, saksi TPS diwajibkan hadir sejak persiapan pembukaan TPS, proses pemungutan suara, hingga penghitungan suara selesai dan berita acara ditandatangani. Dalam praktik, durasi ini dapat berlangsung lebih dari 12 jam tanpa jeda yang memadai. Beban kerja yang panjang tersebut menimbulkan kelelahan fisik dan mental, yang berpotensi menurunkan ketelitian saksi pada tahapan krusial, khususnya saat penghitungan dan pencatatan hasil suara.

Kendala Geografis dan Logistik

Saksi pemilu di daerah terpencil, kepulauan, atau wilayah dengan infrastruktur terbatas sering menghadapi kendala geografis dan logistik. Jarak tempuh menuju TPS, keterbatasan sarana transportasi, serta minimnya akses komunikasi dapat menghambat kehadiran saksi tepat waktu dan menyulitkan proses pelaporan hasil suara. Tantangan ini menunjukkan bahwa peran saksi tidak selalu dijalankan dalam kondisi ideal, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis yang sulit.

Potensi Konflik dan Perbedaan Tafsir Aturan di TPS

Perbedaan pemahaman dan tafsir terhadap peraturan kepemiluan antara saksi, KPPS, dan pengawas TPS kerap terjadi di lapangan. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan prosedur pemungutan suara, mekanisme penghitungan, hingga pencatatan keberatan.

Apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang baik dan pemahaman hukum yang memadai, perbedaan tafsir tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik yang mengganggu ketertiban TPS dan kelancaran proses pemilu.

Pembahasan tersendiri mengenai tantangan ini menegaskan bahwa saksi pemilu membutuhkan dukungan pelatihan, kesiapan logistik, serta perlindungan hukum yang memadai. Tanpa hal tersebut, peran saksi sebagai penjaga transparansi dan kejujuran suara rakyat tidak akan berjalan secara optimal.