Berita Terkini

Wamena– Dalam dunia politik modern, sistem otoriter sering dianggap sebagai kebalikan dari sistem demokrasi. Sistem ini ditandai dengan kekuasaan mutlak yang berpusat pada individu atau kelompok kecil tertentu, yang membatasi kebebasan rakyat dalam berpendapat maupun mengkritik pemerintah.

Dalam sistem seperti ini, rakyat harus patuh sepenuhnya terhadap kebijakan penguasa tanpa adanya ruang partisipasi publik. Pemerintahan otoriter sering muncul di negara yang mengalami krisis demokrasi, pelanggaran HAM, atau konflik sosial, karena kekuasaan terpusat dan pengawasan publik dilemahkan.

Apa Itu Sistem Otoriter?

Sistem otoriter adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik terpusat pada satu individu atau kelompok tertentu tanpa pembatasan hukum yang jelas dan tanpa tanggung jawab terhadap publik. Dalam sistem ini, kebebasan berpendapat, pers, dan politik dibatasi secara ketat.

Baca juga: Apa Itu Republik? Pengertian, Ciri-ciri dan Contoh Negaranya

Asal Usul dan Pengertian Menurut KBBI dan Ahli

Secara etimologis, kata otoriter berasal dari bahasa Latin auctoritas yang berarti otoritas, kekuasaan, atau wewenang untuk memberi perintah. Dalam konteks politik, istilah ini menggambarkan sistem pemerintahan yang menekan perbedaan pendapat dan mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Menurut KBBI, otoriter berarti “berkuasa sendiri; sewenang-wenang.”

Berikut pengertian otoriter menurut beberapa ahli:

• Newstrom & Davis: Kepemimpinan otoriter mendasarkan segala keputusan pada kekuasaan mutlak seorang pemimpin.
• Kartini Kartono: Otoriter berasal dari kata autos (sendiri) dan kratos (kekuasaan), berarti penguasa absolut.
• Hadari Nawawi: Pemimpin otoriter menjadi pusat kendali dan satu-satunya penentu dalam organisasi atau pemerintahan.
• Riberu: Pemimpin otoriter bersifat memaksa dan mendesakkan kehendaknya pada bawahannya.

Ciri-Ciri Pemerintahan Otoriter

Ciri khas sistem politik otoriter membedakannya dari sistem lain. Beberapa di antaranya:

• Kekuasaan Terpusat: Seluruh kekuasaan politik dikendalikan oleh satu orang atau kelompok kecil.
• Kontrol atas Lembaga Politik: Parlemen, pengadilan, dan media berada di bawah pengaruh penguasa.
• Pembatasan Kebebasan Sipil: Hak berbicara, berkumpul, dan beragama dibatasi.
• Penindasan terhadap Oposisi: Kritik dianggap ancaman dan sering ditindak dengan kekerasan.
• Penggunaan Kekuatan Militer: Aparat digunakan untuk menjaga dominasi penguasa.
• Kontrol Informasi: Media dan internet diawasi untuk menekan opini publik yang berbeda.
•  

Perbedaan Sistem Otoriter dan Demokrasi

Contoh Negara dengan Sistem Otoriter

Beberapa negara yang dikategorikan memiliki pemerintahan otoriter antara lain:

1. Korea Utara: Pemerintah mengontrol seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kritik terhadap pemerintah dapat berakibat hukuman berat.
2. Tiongkok: Sistem satu partai (Partai Komunis). Pemerintah membatasi media dan aktivitas politik.
3. Arab Saudi: Sistem monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan mutlak tanpa pemilu nasional.
4. Rusia: Secara formal republik, tetapi dalam praktiknya banyak pembatasan terhadap oposisi dan media.
5. Myanmar: Pemerintahan militer pascakudeta 2021, membatasi kebebasan berpendapat dan melakukan pelanggaran HAM.
6. Turkmenistan: Pemerintah mengontrol media dan membatasi kebebasan politik masyarakat.

Meskipun beberapa negara otoriter menunjukkan kemajuan ekonomi, sistem seperti ini membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Penyebab Munculnya Pemerintahan Otoriter

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sistem pemerintahan otoriter, di antaranya:

• Lemahnya Sistem Demokrasi: Ketika lembaga demokrasi tidak berfungsi efektif, kekuasaan mudah dikuasai satu pihak.
• Krisis Politik dan Keamanan: Konflik atau ancaman nasional sering dijadikan alasan untuk mengambil kekuasaan penuh.
• Krisis Ekonomi: Krisis panjang menurunkan kepercayaan rakyat, membuka jalan bagi pemimpin otoriter yang menjanjikan stabilitas.
• Rendahnya Kesadaran Politik: Rakyat pasif dan tidak memahami hak politiknya.
• Penguasaan Media dan Informasi: Media dikendalikan agar hanya menyiarkan informasi pro-pemerintah.
• Budaya Politik Feodal: Loyalitas berlebihan pada pemimpin membuat masyarakat sulit bersikap kritis.
• Ambisi dan Karakter Pemimpin: Pemimpin haus kekuasaan akan menyingkirkan oposisi dan memperkuat kontrol politiknya.

Baca juga: Oligarki : Pengertian, Ciri, dan Contohnya dalam Politik Modern

Mengapa Sistem Otoriter Berbahaya?

Kita perlu waspada terhadap sistem otoriter karena dapat mengancam kebebasan, keadilan, dan hak asasi manusia. Berikut dampaknya:

• Pembatasan Kebebasan: Rakyat tidak bebas berpendapat atau berekspresi. Kritik dianggap ancaman.
• Pengawasan Ketat: Aparat digunakan untuk mengintimidasi masyarakat.
• Pelanggaran Hukum: Hukum digunakan untuk membungkam lawan politik, bukan menegakkan keadilan.
• Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Tidak adanya transparansi mendorong penyimpangan kekuasaan.
• Menghambat Inovasi: Lingkungan represif membuat masyarakat takut berinovasi.
• Apatis Publik: Rakyat menjadi tidak peduli karena suaranya tidak didengar.

Sistem otoriter berbahaya karena membatasi kebebasan rakyat, melanggar hak asasi manusia, dan membuka peluang korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, menjaga nilai-nilai demokrasi dan transparansi dalam pemerintahan adalah langkah penting untuk memastikan keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat.