Berita Terkini

Wamena - Komisi pemilihan umum (KPU) menandatangani pakta integritas sebagai bentuk janji untuk bekerja jujur, terbuka, dan netral dalam pelaksanaan pemilu. Langkah ini dilakukan agar seluruh petugas KPU tetap menjaga kepercayaan masyarakat melaksanakan tugas sesuai aturan.

Melalui pakta ini, lembaga dan individu diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai apa itu pakta integritas, fungsi dan manfaat pakta integritas, isi dan contoh pakta integritas KPU, konsekuensi jika pakta integritas dilanggrar, siapa saja yang wajib menandatangni pakta integritas, dan pentingnya komitmen dan implementasi bukan hanya formalitas.

 

Baca juga: Cara Mengecek dan Keluar dari Keanggotaan Partai Politik

 

Apa Itu Pakta Integritas?

Pakta Integritas adalah sebuah pernyataan atau komitmen tertulis yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, jabatan, atau kegiatan tertentu dan juga janji tertulis yang dibuat seseorang atau lembaga untuk bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

Pakta integritas bukan sekadar dokumen formal, tetapi janji moral dan hukum untuk menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam bekerja.
 

Fungsi dan Manfaat Pakta Integritas

• Sebagai janji untuk jujur dan bersih

Pakta integritas berfungsi sebagai pengingat dan janji tertulis bagi seseorang agar bekerja dengan jujur, tidak curang, dan tidak korupsi.

• Menunjukkan tanggung jawab

Dengan menandatangani pakta integritas, seseorang menunjukkan bahwa ia siap memegang tanggung jawabnya dengan benar dan siap diawasi.

• Menjaga kepercayaan orang lain

Pakta integritas membantu membangun kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, atau Lembaga lain bahwa seseorang bisa dipercaya dalam menjalankan tugas.

• Mencegah penyalahgunaan wewenang

Dengan adanya pakta integritas, diharapkan seseorang tidak menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.

• Sebagai dasar jika ada pelanggaran

Kalau nanti seseorang melanggar aturan atau janjinya, pakta integritas bisa jadi bukti atau dasar untuk memberi sanksi.

Manfaat pakta integritas

• Menumbuhkan sikap jujur dan disiplin

Dengan menandatangani pakta integritas, seseorang jadi lebih berhati-hati dan berusaha jujur dalam bekerja karena sudah membuat janji tertulis.

• Mencegah Tindakan curang atau korupsi

Pakta ini membuat orang tak berani macam-macam, seperti menerima suap, menyalahgunakan wewenang, atau bermain kotor.

• Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Kalau pejabat atau panitia pemilu menandatangani pakta integritas, masyarakat akan lebih percaya bahwa mereka bekerja dengan niat baik dan transparan.

• Menjadi pengingat moral

Pakta integritas bisa jadi pengingat diri agar selalu berpegang pada nilai kejujuran dan tanggung jawab, walau tidak ada yang mengawasi.

• Membantu menciptakan lingkungan kerja yang bersih

Kalau semua orang dalam satu Lembaga menandatangani pakta integritas, suasana kerja jadi lebih sehat, jujur, dan saling percaya.

 

Isi dan Contoh Pakta Integritas KPU (Prov / Kab)

Isi Umum Pakta Integritas di KPU Provinsi/Kabupaten

• Menjalankan seluruh tahapan pemilu secara jujur, adil, mandiri, dan profesional.
• Menjaga netralitas dan independensi, tidak berpihak kepada partai politik, pasangan calon, atau peserta pemilu mana pun.
• Tidak melakukan atau menerima korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, atau suap dalam bentuk apa pun.
• Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Menjaga kerahasiaan data dan dokumen pemilu.
• Bersedia diawasi oleh publik, aparat pengawas internal, dan lembaga berwenang.
• Bersedia menerima sanksi administratif, etik, maupun hukum apabila terbukti melanggar komitmen integritas.

 

Contoh Format Pakta Integritas KPU Kabupaten/Provinsi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN [Nama Kabupaten] / PROVINSI [Nama Provinsi]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama  : [Nama Lengkap]
Jabatan : [Ketua/Anggota/Sekretaris/Staf KPU Kabupaten/Provinsi]
NIP/NIK : [Nomor Induk Pegawai / NIK]

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu dengan jujur, adil, profesional, dan berintegritas tinggi.
2. Akan menjaga netralitas dan independensi dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu tanpa berpihak kepada partai politik, peserta, atau pihak mana pun.
3. Tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi keputusan saya sebagai penyelenggara Pemilu.
4. Akan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pemilu dengan penuh tanggung jawab.
5. Siap untuk diawasi dan dievaluasi oleh pimpinan, masyarakat, serta lembaga pengawas yang berwenang.
6. Bersedia menerima sanksi administratif, etik, atau hukum apabila melanggar isi Pakta Integritas ini.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagai wujud komitmen saya dalam menjaga integritas dan kehormatan penyelenggara Pemilu.

[Tempat], [Tanggal]

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama jelas

 

Mengetahui:

Ketua KPU [Kabupaten/Provinsi]

 

(Nama Ketua)

 

Konsekuensi Jika Pakta Integritas Dilanggar

Jika seseorang melanggar pakta integritas, artinya dia tidak menepati janji yang sudah dibuat untuk bekerja jujur dan bertanggung jawab. Akibatnya bisa macam-macam.

Biasanya orang itu akan mendapat teguran atau sanksi dari tempat kerjanya, bahkan bisa sampai turun jabatan atau diberhentikan jika pelanggarannya berat. Selain itu, kepercayaan dari atasan dan orang lain juga bisa hilang, karena dianggap tidak bisa diandalkan.

Kalau pelanggarannya menyangkut hal yang serius seperti korupsi, suap, atau penyalahgunaan jabatan, maka bisa juga diproses secara hukum. Akibat lainnya, nama baik Lembaga ikut tercoreng dan bisa membuat masyarakat ragu terhadap kejujuran Lembaga tersebut.

Dalam jangka Panjang, orang yang sudah melanggar pakta integritas biasanya akan sulit dipercaya untuk memegang jabatan penting lagi.

1. Sanksi Administratif

Sanksi ini diberikan oleh instansi atau atasan langsung apabila pelanggaran bersifat internal dan belum menyentuh ranah hukum.
Contohnya:

• Teguran lisan atau tertulis.
• Penundaan kenaikan pangkat/gaji.
• Penurunan jabatan atau mutasi.
• Pemberhentian sementara.
• Pemberhentian tetap dari jabatan atau status ASN.

Dasar hukum:
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2.  Sanksi Etik / Kode Etik

Bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan jajaran di bawahnya), pelanggaran terhadap pakta integritas termasuk pelanggaran etik.

Contohnya:

• Berpihak pada salah satu peserta pemilu.
• Menerima gratifikasi dari pihak luar.
• Tidak netral dalam melaksanakan tugas.

Sanksi yang bisa dijatuhkan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu):

• Peringatan tertulis.
• Pemberhentian sementara.
• Pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu.

Dasar hukum:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Sanksi Hukum / Pidana

Jika pelanggaran Pakta Integritas berupa tindakan korupsi, suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan wewenang, maka pelaku dapat diproses secara pidana.

Contohnya:

• Menerima uang dari peserta pemilu untuk mengubah hasil rekapitulasi suara.
• Memberikan proyek kepada pihak tertentu dengan imbalan.

Sanksi:

• Penjara sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Denda hingga ratusan juta rupiah.
• Pencabutan hak politik (untuk penyelenggara pemilu).

4.  Sanksi Moral dan Reputasi

Selain sanksi hukum dan administratif, pelanggaran pakta integritas juga berdampak pada reputasi pribadi dan lembaga:

• Hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga atau individu.
• Tercorengnya nama baik instansi dan citra profesionalisme.
• Terhambatnya karier atau promosi jabatan.

5.  Dampak Kelembagaan (Khusus KPU)

Jika pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara KPU:

• Tahapan Pemilu bisa dibatalkan atau diulang di wilayah tertentu.
• Lembaga KPU setempat dapat kehilangan kepercayaan publik dan pengawasan lebih ketat dari KPU RI dan Bawaslu.
• Dapat memengaruhi hasil pemilu secara nasional.

Contoh Kasus Nyata

• Beberapa anggota KPU daerah pernah diberhentikan oleh DKPP karena terbukti tidak netral dan melanggar pakta integritas, misalnya dengan berpihak kepada salah satu calon atau menerima gratifikasi.
• ASN yang menandatangani pakta integritas tetapi tetap terlibat korupsi atau kolusi dikenai hukuman disiplin berat, bahkan diberhentikan tidak dengan hormat.

 

Baca juga: Elektabilitas: Cermin Dukungan Publik dalam Dunia Politik

 

Siapa Saja yang Wajib Menandatangani Pakta Integritas?

• Pejabat dan pegawai pemerintah

Misalnya lingkungan KPU, semua pejabat, staf, dan penyelenggara pemilu wajib menandatangani pakta integritas sebagai bentuk janji untuk bekerja jujur, transparan, dan tidak melakukan pelanggaran.

• Peserta lelang atau rekanan proyek pemerintah

Jika ada pihak swasta yang ikut tender (misalnya proyek pembangunan), mereka juga wajib menandatangani pakta integritas agar tidak melakukan kecurangan atau suap.

• Calon pegawai atau pejabat publik

Saat seseorang akan dilantik atau diangkat dalam jabatan, biasanya juga diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga integritas selama menjabat.

• Anggota penyelenggara pemilu

Semua anggota KPU provinsi, kabupaten/kota, bahkan petugas di tingkat bawah seperti PPK, PPS, dan KPPS juga harus menandatangani pakta integritas agar mereka menjalankan tugas secara jujur, adil, dan netral.

Yang wajib menandatangani pakta integritas tergantung pada lembaga atau kegiatan yang dijalankan, tapi secara umum yang harus menandatangani adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan penting yang menuntut kejujuran dan tanggung jawab.

 

Pentingnya komitmen dan implementasi, bukan hanya formalitas

Pakta Integritas bukan hanya sekadar dokumen atau tanda tangan formal, melainkan pernyataan komitmen nyata untuk bekerja dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

• Komitmen menunjukkan kesungguhan moral dan etika setiap individu untuk menjunjung integritas dalam tugasnya.
• Implementasi berarti menindaklanjuti komitmen tersebut melalui tindakan nyata sehari-hari, misalnya menolak gratifikasi, menjaga netralitas, dan menjalankan tugas sesuai aturan.

Tanpa komitmen dan implementasi yang konsisten, pakta integritas hanya menjadi simbol kosong. Dengan komitmen yang dijalankan, pakta ini menjadi alat efektif untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan membangun kepercayaan publik Integritas sejati terlihat dari tindakan, bukan hanya dari tanda tangan.