Berita Terkini

Wamena - Supremasi hukum sebenarnya punya makna sederhana, yaitu hukum harus menjadi aturan tertinggi di negara. Jadi, bukan orang yang berkuasa seenaknya, tetapi hukum yang mengatur semua orang.

Siapa pun dia warga biasa, pejabat, bahkan presiden tetap harus mengikuti hukum. Supremasi hukum dalam negara demokratis adalah prinsip bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara, tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak ada yang berada di atasnya.

Konsep utamanya adalah penegakan hukum yang adil, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Prakteknya meliputi pembagian kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, jaminan hak-hak dasar melalui undang-undang, serta pengawasan oleh pengadilan yang independen.

Artikel ini akan menjelaskan tentang apa itu supremasi hukum, prinsip-prinsip supremasi hukum, mengapa supremasi hukum penting dalam demokrasi, supremasi hukum dan penyelenggaraan pemilu, tantangan supremasi hukum di Indonesia, contoh implementasi supremasi hukum, serta penutup: menguatkan supremasi hukum untuk masa depan demokratis.

 

Baca juga: Memahami Arti Popularitas dan Pengaruhnya dalam Dunia Politik

 

Apa Itu Supremasi Hukum

Supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat dengan tidak diintervensi oleh satu pihak atau pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara atau  keadaan di mana hukum menjadi aturan tertinggi dalam sebuah negara.

Artinya, semua orang harus tunduk pada hukum, tidak peduli siapa dia rakyat biasa, pejabat, orang kaya, bahkan pemimpin negara sekalipun.

 Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum

• Hukum Berlaku Sama untuk Semua Orang

Prinsip ini berarti siapa pun harus patuh pada hukum, tanpa melihat jabatan, pangkat, harta, atau kedekatan dengan penguasa. Tidak ada istilah “orang tertentu tidak bisa disentuh hukum”.

Contoh sederhana: Apabila terdapat pejabat yang melakukan korupsi, proses hukum harus tetap berjalan tanpa adanya perlindungan atau intervensi.

• Penegakan Hukum yang Adil dan Jujur

Supremasi hukum hanya bisa terwujud jika aparat hukum polisi, jaksa, hakim bekerja secara jujur, profesional, dan tidak menerima tekanan atau suap. Bukan hukum yang mengikuti uang atau kekuasaan.

• Aturan Hukumnya Jelas dan Bisa Dipahami

Hukum tidak boleh dibuat dengan bahasa yang membingungkan atau hanya dipahami oleh sedikit orang. Tujuannya harus: Jelas, masuk akal, dan mudah dipahami masyarakat.

• Ada Pengawasan dan Batasan pada Kekuasaan

Dalam negara demokratis, kekuasaan harus diawasi agar tidak digunakan sesuka hati. Ada sistem check and balance, yaitu lembaga-lembaga yang saling mengontrol. Tujuannya mencegah penyalahgunaan wewenang.

• Peradilan yang Bebas dan Tidak Berpihak

Pengadilan harus bebas dari campur tangan politik, bisnis, atau tekanan kelompok tertentu. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan hukum dan fakta, bukan perintah dari pihak tertentu karena jika peradilan tidak independen kita sulit berbicara tentang keadilan.

• Perlindungan terhadap Hak Dasar Manusia

Hukum harus menjadi pelindung hak warga negara, seperti hak untuk merasa aman, berpendapat, dan diperlakukan secara manusiawi. Supremasi hukum bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi.

• Warga Berhak Menyampaikan Kritik dan Mencari Keadilan

Supremasi hukum tidak membungkam kritik. Justru rakyat diberi ruang untuk:

o    menyampaikan pendapat,

o   melapor jika ada ketidakadilan,

o   membela diri di hadapan hukum.

 

Mengapa Supremasi Hukum Penting dalam Demokrasi?

Supremasi hukum penting dalam demokrasi karena hukum menjadi penjaga agar kekuasaan tidak dipakai seenaknya.

Demokrasi memang memberi ruang kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan menyampaikan pendapat, tetapi tanpa supremasi hukum, demokrasi bisa berubah menjadi kekacauan atau bahkan kediktatoran terselubung.

Berikut alasan utamanya:

1. Mencegah Kekuasaan Bertindak Semena-Mena

Dalam demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat. Namun tanpa aturan hukum yang mengikat, pemimpin yang terpilih bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Supremasi hukum memastikan bahwa:

1. • Pemimpin tetap terikat aturan
   • Keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan hukum
   • Ada sanksi jika kekuasaan disalahgunakan
2. Melindungi Hak dan Kebebasan Warga

Demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga tentang kebebasan berpendapat, hak untuk merasa aman, hak beragama, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil. Supremasi hukum memastikan hak-hak itu dihormati dan dilindungi. Contoh:

• Warga tidak boleh ditangkap tanpa alasan hukum yang jelas.
• Kritik kepada pemerintah dilindungi selama disampaikan sesuai aturan.

3. Membuat Negara Lebih Tertib dan Bisa Diprediksi

Kalau hukum ditegakkan dengan adil dan konsisten, masyarakat akan tahu mana tindakan yang benar dan salah. Negara menjadi lebih tertib karena:

• Hukum menjadi pedoman Bersama
• Sengketa diselesaikan melalui jalur hukum, bukan kekerasan
• Masyarakat merasa aman menjalankan aktivitas sehari-hari

4. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah

Demokrasi tidak akan kuat jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah dan penegak hukum. Supremasi hukum menumbuhkan kepercayaan karena:

• Hukum tidak tebang pilih
• Korupsi bisa ditindak meskipun pelakunya pejabat
• Keputusan negara dapat diawasi dan dikritik

5. Menjaga Demokrasi Tidak Dikuasai Kelompok Tertentu

Jika hukum tidak ditegakkan, kelompok yang dominan baik karena uang, jabatan, atau popularitas bisa menguasai seluruh proses politik dan membuat demokrasi hanya nama tanpa makna.

Supremasi hukum mencegah:

• Politik uang
• Intimidasi dan penyalahgunaan wewenang
• Pemilu yang tidak jujur dan tidak adil

 

Supremasi Hukum dan Penyelenggaraan Pemilu

Supremasi hukum sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilu seharusnya menjadi cara rakyat menentukan pemimpin secara jujur dan damai, bukan ajang saling menekan atau saling memanipulasi.

Supremasi hukum bertugas memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai aturan, bukan berdasarkan kekuatan uang, pengaruh jabatan, atau tekanan dari pihak manapun.

Supremasi Hukum dalam UUD 1945

Supremasi hukum (rule of law) berarti segala tindakan negara dan warga harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan atau kepentingan tertentu. UUD 1945 menegaskan hal ini melalui:

Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ini menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan, termasuk pemilu, wajib dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Mengapa Supremasi Hukum Dibutuhkan dalam Pemilu?

Supremasi hukum diperlukan karena pemilu menyangkut hak dasar warga negara, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Tanpa pegangan hukum yang kuat, pemilu mudah berubah menjadi ajang kecurangan.

Supremasi hukum memastikan:

• Aturan pemilu ditegakkan sama untuk semua peserta.
• Tidak ada calon atau partai yang diperlakukan istimewa.
• Suara rakyat dihargai dan tidak dimanipulasi.
• Perselisihan pemilu diselesaikan lewat jalur hukum, bukan keributan.

 

Tantangan Supremasi Hukum di Indonesia

Walaupun Indonesia mengaku sebagai negara hukum, penerapan supremasi hukum masih sering terbentur berbagai masalah. Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain:

• Penegakan Hukum yang Kadang Tidak Konsisten

Masih sering muncul anggapan bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Artinya, masyarakat biasa lebih cepat dihukum, sementara orang yang punya jabatan atau koneksi kuat bisa saja lolos atau hukumannya ringan.

Contoh situasi:

o   Kasus pencurian kecil cepat diproses,

o   Sementara kasus korupsi justru berlarut-larut.

• Korupsi yang Masih Mengakar

Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum. Ketika uang atau jabatan bisa mempengaruhi keputusan, hukum jadi tidak dihormati.

• Campur Tangan Politik

Dalam beberapa situasi, penegakan hukum bisa terseret kepentingan politik. Ketika keputusan hukum dipakai untuk menjatuhkan lawan atau menyelamatkan kelompok tertentu, hukum tidak lagi berdiri netral.

• Proses Hukum yang Lambat dan Berbelit

Sebagian masyarakat menganggap proses hukum di Indonesia itu rumit dan memakan waktu, sehingga mereka enggan mencari keadilan lewat jalur hukum.

Dampaknya:

o   Orang miskin semakin sulit mendapatkan keadilan,

o   Pelaku pelanggaran bisa memanfaatkan celah prosedur untuk menunda hukuman

• Keterbatasan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagian warga masih belum memahami hak dan kewajiban hukumnya. Akibatnya, ada yang mudah dimanfaatkan, tertipu, atau bahkan melanggar hukum tanpa sadar.

• Penyebaran Hoaks dan Tekanan Opini Publik

Di era media sosial, isu hukum bisa dipengaruhi informasi yang belum jelas atau provokasi. Kadang masyarakat sudah menghukum seseorang lewat opini publik sebelum putusan pengadilan ditetapkan.

 

Contoh Implementasi Supremasi Hukum

1. Penindakan Kasus Korupsi Tanpa Pilih Kasih

Contohnya, ketika aparat penegak hukum memproses kasus korupsi meskipun pelakunya pejabat tinggi, kolega politik, atau orang berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu.

2. Penyelesaian Sengketa Pemilu Melalui Jalur Pengadilan

Ketika ada perselisihan hasil pemilu, para kandidat tidak menggerakkan massa atau membuat kerusuhan, tetapi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan menerima keputusan hukum yang berlaku.

3. Kebijakan Pemerintah Wajib Mengacu pada Undang-Undang

Sebelum sebuah kebijakan dikeluarkan (misalnya terkait anggaran, pajak, atau aturan baru), pemerintah wajib memeriksa dasar hukumnya. Jika tidak sesuai, kebijakan tersebut bisa dibatalkan oleh pengadilan.

4. Polisi Tidak Bisa Menangkap Orang Sembarangan

Penangkapan seseorang harus punya dasar hukum yang jelas, seperti bukti awal, surat perintah, atau kondisi tertentu yang dibenarkan undang-undang. Ini melindungi warga dari tindakan sewenang-wenang.

5. Perlindungan Hak Warga Negara

Contohnya, ketika warga yang merasa haknya dilanggar dapat:

• • Bersuara di media,

5. • Mengadu ke lembaga negara, atau
   • Membawa kasusnya ke pengadilan.
6. Persidangan Terbuka untuk Umum

Proses pengadilan yang dilakukan secara terbuka (kecuali kasus tertentu seperti perlindungan anak) membantu masyarakat menilai apakah hukum berjalan dengan adil dan transparan.

7. Pengujian UU di Mahkamah Konstitusi

Jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, warga atau lembaga berhak mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Ini contoh kontrol hukum terhadap kekuasaan negara.

 

Baca juga: Peran Generasi Muda dalam Mewujudkan Tujuan Negara di Era Digital

 

Penutup: Menguatkan Supremasi Hukum untuk Masa Depan Demokrasi

Supremasi hukum adalah tiang penting dalam negara demokratis. Tanpa hukum yang tegak dan dihormati, kehidupan bernegara bisa mudah dipengaruhi kepentingan pribadi, tekanan politik, atau tindakan sewenang-wenang.

Karena itu, hukum harus benar-benar menjadi pengatur utama dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Menguatkan supremasi hukum bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau pemerintah. Masyarakat juga berperan besar dengan cara menghormati aturan, berani melapor jika terjadi pelanggaran, serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Pemimpin negara pun harus memberi contoh bahwa mereka pun tunduk pada aturan, bukan berada di atas hukum.

Jika prinsip-prinsip supremasi hukum dijalankan secara konsisten tanpa tebang pilih, transparan, serta melindungi hak setiap warga negara maka kepercayaan publik terhadap negara akan semakin kuat.

Demokrasi pun dapat berjalan dengan sehat, adil, dan memberikan manfaat bagi semua rakyat.

Dengan demikian, menguatkan supremasi hukum bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi penting untuk masa depan Indonesia yang lebih bersih, adil, dan demokratis.