Berita Terkini

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan pentingnya Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai dasar pembagian wilayah dalam pemilihan anggota legislatif.

Dapil merupakan zona yang menentukan dari mana suara dikumpulkan dan berapa kursi yang diperebutkan oleh para calon legislatif. Fungsi utama dapil adalah memastikan keterwakilan masyarakat berjalan adil, sementara tujuannya untuk menjaga proporsionalitas jumlah penduduk dengan jumlah kursi.

Penataan Dapil merupakan bagian vital dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan dasar hukum yang jelas, prinsip yang ketat, dan proses yang transparan, pembentukan dapil diharapkan mampu menjaga keadilan representasi serta kualitas demokrasi di Indonesia.

Artikel ini membahas Pengertian Dapil, Dasar Hukum Penetapan Daerah Pemilihan di Indonesia, Fungsi dan Tujuan Penetapan Dapil, Tujuh Prinsip Penataan Daerah Pemilihan, Contoh Penataan Dapil dalam Pemilu

Baca juga: Dasar Pembagian Daerah Pemilih Pada kabupaten Tolikara

Pengertian Dapil

Dapil atau Daerah Pemilihan adalah wilayah yang dibagi oleh penyelenggara pemilu sebagai tempat warga memberikan suara untuk memilih wakilnya—baik di DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Setiap dapil biasanya terdiri dari beberapa daerah administrasi, seperti kecamatan atau kabupaten, tergantung tingkatan pemilu.
Tujuan pembagian dapil adalah agar proses pemilu berlangsung adil, proporsional, dan mewakili jumlah penduduk di daerah tersebut.

 

Dasar Hukum Penetapan Daerah Pemilihan di Indonesia

Penetapan Dapil di Indonesia berlandaskan sejumlah regulasi, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan teknis penyelenggara pemilu. Aturannya mengatur bagaimana wilayah dibagi, berapa jumlah kursi, dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar pemilu berjalan adil dan proporsional.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur pembentukan dapil untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pengaturan pentingnya terdapat pada:

• Pasal 185 – Pasal 191 mengatur prinsip, syarat, dan tata cara penyusunan dapil.
• Mengatur juga jumlah kursi per dapil dan metode penetapan kursi.

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Pasal 22E UUD 1945 mengatur prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang menjadi landasan dalam pembentukan dapil (meskipun tidak menyebut “dapil” secara langsung).

3. Peraturan KPU (PKPU) tentang Penetapan Dapil

Setiap pemilu, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) khusus untuk menetapkan dapil. Contoh:

• PKPU No. 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024.

Isi PKPU biasanya mencakup:

• Pembagian dapil di seluruh Indonesia.
• Jumlah kursi masing-masing dapil.
• Dasar perhitungan alokasi kursi.

4. Peraturan KPU tentang Penyusunan Dapil (bersifat umum dan teknis)

PKPU semacam ini mengatur prinsip penyusunan dapil, seperti:

• kesetaraan nilai suara,
• ketaatan pada sistem pemilu proporsional,
• kesinambungan wilayah,
• memperhatikan aspek sosial budaya.

5. Regulasi Pelengkap

Tidak langsung mengatur dapil, tetapi berpengaruh pada pembagian wilayah:

• Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah (UU pemekaran provinsi/kabupaten/kota).
• UU Administrasi Kependudukan (data penduduk sebagai dasar alokasi kursi).

 

Fungsi dan Tujuan Penetapan Dapil

Penetapan Dapil menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. KPU menegaskan bahwa pembagian dapil bukan hanya urusan teknis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi dan memastikan setiap warga mendapatkan representasi politik yang setara.

1. Sebagai Dasar Pembagian Kursi Legislatif

Dapil menentukan berapa jumlah kursi yang tersedia untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada setiap wilayah.

2. Mengatur Wilayah Peserta Pemilu

Menjadi batas wilayah bagi para calon legislatif yang akan berkampanye dan dipilih oleh masyarakat.

3. Menjamin Representasi Penduduk

Membantu memastikan bahwa setiap daerah memiliki perwakilan sesuai jumlah penduduknya, sehingga tidak ada daerah yang “kelebihan” atau “kekurangan” wakil.

4. Menyederhanakan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Dengan pembagian dapil, KPU dapat lebih mudah mengatur logistik, daftar pemilih, pemungutan suara, hingga rekapitulasi suara.

5. Menjaga Kesinambungan dan Keutuhan Wilayah Administratif

Dapil membantu menjaga agar daerah yang berdekatan atau dalam satu kesatuan sosial dan budaya berada dalam satu wilayah pemilihan.

 

Tujuan Penetapan Dapil

Tujuan utama penetapan dapil adalah mewujudkan pemilu yang adil dan proporsional, sesuai prinsip “satu orang, satu suara, satu nilai”.

Melalui pembagian dapil yang terukur, pemerintah berupaya menghindari ketimpangan representasi antarwilayah dan memastikan keterwakilan politik yang merata dari Sabang sampai Merauke.

Penetapan dapil juga bertujuan mendekatkan anggota legislatif dengan masyarakat yang diwakilinya, serta menyesuaikan pembagian wilayah dengan dinamika jumlah penduduk dan pemekaran daerah.

1. Mewujudkan Pemilu yang Adil dan Proporsional

Agar nilai suara setiap pemilih setara (one person, one vote, one value).

2. Memastikan Keterwakilan Politik yang Merata

Memastikan setiap daerah di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengirim wakil ke parlemen.

3. Menghindari Ketimpangan Representasi

Tujuannya agar tidak ada daerah yang terlalu dominan atau terlalu kecil dalam hal jumlah kursi.

4. Mendekatkan Wakil Rakyat dengan Konstituennya

Dengan dapil yang jelas, anggota dewan dapat fokus memperjuangkan aspirasi daerah yang ia wakili.

5. Menyesuaikan Perubahan Jumlah Penduduk

Dapil disesuaikan secara berkala agar tetap relevan dengan pertumbuhan penduduk atau adanya pemekaran wilayah.

6. Menjamin Efektivitas Pembangunan Demokrasi Lokal

Dapil membantu memastikan bahwa setiap daerah memiliki porsi suara dan keterwakilan yang sesuai dalam pembuatan kebijakan.

 

Tujuh Prinsip Penataan Daerah Pemilihan

KPU menegaskan bahwa penataan Dapil harus berpegang pada tujuh prinsip utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman untuk memastikan setiap dapil disusun secara adil, proporsional, dan sesuai perkembangan demografis di tiap daerah.

Tujuh Prinsip Penataan Daerah Pemilihan

1. Kesetaraan Nilai Suara (Equal Voting Power)

Setiap suara warga memiliki nilai yang sebanding. Artinya, jumlah penduduk antar-dapil tidak boleh berbeda terlalu jauh agar tidak terjadi ketimpangan representasi.

2. Ketaatan Pada Sistem Pemilu (Consistent With Electoral System)

Penataan dapil harus sesuai dengan sistem pemilu yang berlaku, yaitu proporsional terbuka, sehingga alokasi kursi dan pembagian wilayah mengikuti aturan sistem tersebut.

3. Proporsionalitas (Seat Allocation Proportionality)

Jumlah kursi yang diberikan pada setiap dapil harus proporsional dengan jumlah penduduk. Daerah yang penduduknya lebih banyak akan mendapat kursi lebih banyak.

4. Integritas Wilayah (Territorial Integrity)

Batas wilayah administrasi harus dijaga. Dapil tidak boleh memecah kelurahan, kecamatan, atau kabupaten secara tidak perlu. Wilayah dalam satu dapil harus berada dalam satu kesatuan yang jelas.

5. Kesinambungan Wilayah (Geographical Contiguity)

Wilayah yang masuk dalam satu dapil harus saling berbatasan secara geografis, tidak terpisah jauh, dan tidak meloncati wilayah lain.

6. Kohesivitas Sosial (Social-Cultural Cohesion)

Penataan dapil harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, adat, dan sejarah. Tujuannya agar masyarakat yang memiliki kesamaan karakter tetap berada dalam satu dapil.

7. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)

Pembagian dapil harus mendukung proses pemilu agar berjalan efisien, mudah dikelola, dan meminimalkan hambatan logistik maupun teknis.

 

Bagaimana KPU Menentukan Daerah Pemilihan?

KPU memiliki prosedur khusus dalam menetapkan Dapil untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Penetapan ini dilakukan dengan mengikuti aturan undang-undang serta menggunakan data kependudukan terbaru. Prosesnya berlangsung secara teknis dan terukur agar hasilnya adil bagi seluruh warga.

1. Mengacu pada Dasar Hukum

KPU menggunakan aturan utama, yaitu:

• UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
• UUD 1945,
• serta PKPU khusus penetapan dapil.

Semua keputusan harus sesuai dengan tujuh prinsip penataan dapil yang telah ditetapkan dalam UU.

2. Mengumpulkan dan Menganalisis Data Kependudukan

KPU menggunakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri.
Data jumlah penduduk digunakan untuk:

• menentukan jumlah kursi tiap daerah,
• menilai kesetaraan suara antarwilayah.

Penduduk banyak = kursi lebih banyak.

3. Mengacu pada Batas Wilayah Administratif

KPU wajib memperhatikan batas:

• provinsi,
• kabupaten/kota,
• kecamatan.

Wilayah tidak boleh dipotong secara sembarangan agar tetap memiliki integritas dan kesinambungan geografis.

4. Menerapkan Tujuh Prinsip Penataan Dapil

Setiap keputusan harus memenuhi prinsip:

1. Kesetaraan nilai suara
2. Ketaatan pada sistem pemilu
3. Proporsionalitas
4. Integritas wilayah
5. Kesinambungan wilayah
6. Kohesivitas sosial-budaya
7. Efisiensi dan efektivitas pemilu

Jika salah satu prinsip terganggu, rancangan dapil harus diperbaiki.

5. Menyusun Rancangan Pembagian Dapil

KPU membuat beberapa opsi rancangan dapil berdasarkan:

• data penduduk,
• kondisi geografis,
• ketersediaan kursi,
• dan kemungkinan penggabungan atau pemisahan kecamatan.

6. Melakukan Konsultasi dan Uji Publik

Rancangan dapil dibahas dalam:

• konsultasi dengan DPR dan Pemerintah,
• uji publik bersama masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan partai politik.

Masukan ini digunakan untuk memperbaiki rancangan sebelum ditetapkan.

7. Menetapkan Dapil Melalui PKPU

Setelah final, KPU menetapkan dapil dalam Peraturan KPU (PKPU) yang berlaku secara nasional.
PKPU ini memuat:

• pembagian dapil di seluruh Indonesia,
• jumlah kursi setiap dapil,
• dasar penetapannya.

PKPU inilah yang menjadi pedoman resmi Pemilu.

Baca juga: Apa Itu Republik? Pengertian, Ciri-ciri dan Contoh Negaranya

Contoh Penataan Dapil dalam Pemilu

KPU membagi daerah di Indonesia ke dalam sejumlah Dapil guna memastikan keterwakilan politik yang adil pada setiap pelaksanaan pemilu. Pembagian dapil dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, batas administrasi, serta kondisi geografis dan sosial di tiap wilayah.

1. Contoh Penataan Dapil untuk DPR RI

Misalnya di Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduknya yang besar membuat provinsi ini dibagi menjadi beberapa dapil.
Contoh:

• Dapil Jabar I: Kota Bandung dan Kota Cimahi
• Dapil Jabar II: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat
• Dapil Jabar III: Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor
  Setiap dapil memiliki jumlah kursi berbeda, tergantung jumlah penduduk masing-masing wilayah.

Tujuan pembagiannya:

• Agar keterwakilan penduduk adil
• Wilayah administratif tidak terpotong
• Kursi disesuaikan dengan kepadatan penduduk

2. Contoh Penataan Dapil untuk DPRD Provinsi

Contoh dari Provinsi Aceh:

• Dapil 1: Banda Aceh – Sabang – Aceh Besar
• Dapil 2: Pidie – Pidie Jaya
• Dapil 3: Bireuen
  Pembagian ini mempertimbangkan keterhubungan wilayah, jumlah penduduk, dan kesamaan sosial budaya.

3. Contoh Penataan Dapil untuk DPRD Kabupaten/Kota

Contoh dari Kabupaten Sleman (DIY):

• Dapil Sleman 1: Kecamatan Depok
• Dapil Sleman 2: Kecamatan Mlati dan Gamping
• Dapil Sleman 3: Kecamatan Ngaglik dan Pakem
• Dapil Sleman 4: Kecamatan Seyegan, Minggir, dan Moyudan
  Wilayah yang bersebelahan digabung agar memenuhi prinsip kesinambungan geografis.

4. Contoh Penataan Dapil Berdasarkan Pemekaran Wilayah

Jika terdapat pemekaran daerah baru, misalnya kabupaten baru di Papua, maka KPU melakukan langkah:

1. Menggunakan data penduduk daerah baru
2. Menyesuaikan dapil sesuai batas administratif baru
3. Mengatur ulang dapil lama agar tetap proporsional

Contoh:
Ketika beberapa provinsi baru di Papua dibentuk (Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan), dapil DPRD provinsi juga disesuaikan mengikuti wilayah dan jumlah penduduk provinsi baru tersebut.

5. Contoh Penataan Dapil di Daerah Kepulauan

Misalnya di Kepulauan Riau (Kepri), KPU mempertimbangkan kondisi geografis.
Contoh:

• Dapil Kepri I: Kota Batam
• Dapil Kepri II: Tanjungpinang – Bintan
• Dapil Kepri III: Karimun – Lingga – Natuna – Anambas
  Dapil dibentuk dengan melihat akses antarwilayah, karena beberapa daerah terpisah laut.

Dengan demikian, penataan Dapil bukan sekadar pembagian wilayah teknis, melainkan pondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis.

Melalui dasar hukum yang kuat dan tujuh prinsip penataan yang ketat, Dapil memastikan suara setiap warga negara memiliki nilai yang setara dan terwakili secara proporsional di parlemen.

Proses penetapan yang transparan dan partisipatif oleh KPU menjadi kunci untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap sistem perwakilan kita.

Pada akhirnya, Dapil yang dirancang dengan baik akan mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya dan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia dari tingkat daerah hingga pusat.