Berita Terkini

Wamena - Di tengah hiruk-pikuk kehidupan bernegara, istilah demokrasi seringkali digaungkan sebagai sistem pemerintahan terbaik.

Namun, demokrasi sejati tidak hanya terwujud dari proses pemilu yang rutin, melainkan dari kualitas partisipasi warganya.

Kunci untuk meningkatkan kualitas partisipasi ini terletak pada sebuah konsep yang sering diabaikan: Pendidikan Politik.
 

Apa Itu Pendidikan Politik?

Pendidikan politik dapat didefinisikan secara sederhana sebagai upaya sadar dan sistematis untuk mengajarkan, menyosialisasikan, dan menanamkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, sistem politik, serta hak dan kewajiban warga negara.

Ini bukanlah sekadar indoktrinasi atau kampanye partai, melainkan sebuah proses jangka panjang yang bertujuan membentuk warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab.

Secara substansial, pendidikan politik mencakup beberapa dimensi:

• Aspek Pengetahuan (Kognitif): Meliputi pemahaman tentang ideologi negara (Pancasila), Konstitusi (UUD 1945), struktur dan fungsi lembaga negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), serta mekanisme pengambilan keputusan publik.
• Aspek Nilai dan Sikap (Afektif): Menanamkan nilai-nilai dasar demokrasi seperti toleransi, pluralisme, keadilan, kesetaraan, supremasi hukum, dan etika berpolitik. Ini juga mencakup pentingnya menjaga persatuan nasional.
• Aspek Keterampilan (Psikomotorik): Memberikan kemampuan praktis seperti cara berpartisipasi dalam pemilu (mencoblos), mengorganisir diri dalam organisasi masyarakat, melakukan advokasi, hingga menggunakan hak-hak sipilnya untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
   

Baca juga: Apa Itu Politik? Ini Penjelasan, Tujuan dan Contohnya yang Perlu Kamu Tahu

Mengapa Pendidikan Politik Sangat Penting?

Pendidikan politik adalah jantung dari sistem demokratis yang sehat. Tanpa adanya pendidikan politik yang memadai, masyarakat rentan terhadap praktik politik yang merusak, seperti politik uang (money politics), polarisasi identitas, dan penyebaran hoax atau disinformasi.

1. Memerangi Apatisme dan Golput

Kurangnya pemahaman tentang dampak keputusan politik seringkali berujung pada apatisme atau sikap tidak peduli terhadap politik, yang diwujudkan melalui tingginya angka Golongan Putih (Golput).

Pendidikan politik membantu warga memahami bahwa setiap kebijakan mulai dari harga kebutuhan pokok hingga kualitas infrastruktur berasal dari keputusan politik, sehingga mendorong mereka untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

2. Membentuk Pemilih yang Rasional

Di era digital, informasi mengalir deras tanpa saringan. Pendidikan politik membekali individu dengan kemampuan berpikir kritis untuk membedakan antara fakta dan opini, antara program kerja yang realistis dan janji-janji kosong.

Warga tidak lagi memilih berdasarkan sentimen emosional atau uang semata, melainkan berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon pemimpin.

3. Menguatkan Budaya Demokrasi

Demokrasi bukan hanya prosedur, melainkan budaya. Pendidikan politik mengajarkan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hak konstitusional, bukan kejahatan, dan bahwa proses musyawarah harus diutamakan.

Hal ini mendorong terbentuknya masyarakat sipil yang aktif dan berani menyuarakan kepentingan publik tanpa melanggar aturan hukum.

Siapa yang Bertanggung Jawab?

Tanggung jawab pelaksanaan pendidikan politik tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Ini adalah upaya kolektif yang melibatkan berbagai elemen bangsa:

• Pemerintah: Melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah wajib mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan yang substantif di semua jenjang pendidikan dan menyelenggarakan sosialisasi kepemiluan yang masif.
• Partai Politik: Sebagai pilar utama demokrasi, partai politik memiliki kewajiban moral untuk mendidik kader dan anggotanya, serta masyarakat umum, bukan sekadar memobilisasi massa untuk pemenangan elektoral. Pendidikan kader harus ditekankan pada integritas dan ideologi, bukan hanya taktik kekuasaan.
• Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan: Organisasi-organisasi ini memainkan peran vital sebagai pihak independen yang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat spesifik dan fokus pada isu-isu tertentu, seperti good governance atau anti-korupsi.
• Keluarga dan Media: Keluarga adalah sekolah pertama nilai-nilai dasar, sementara media massa dan media sosial bertanggung jawab menyajikan informasi politik secara berimbang, faktual, dan mendidik.

Baca juga: Kedaulatan Rakyat: Pengertian, Prinsip dan Penerapannya di Indonesia

Tantangan dan Prospek ke Depan

Tantangan terbesar pendidikan politik di Indonesia saat ini adalah minimnya kurikulum yang relevan di sekolah dan kecenderungan politisasi program pendidikan.

Partai politik seringkali gagal menjalankan fungsinya sebagai agen pendidikan karena terlalu fokus pada pragmatisme elektoral.

Namun, prospek ke depan sangat cerah. Dengan bonus demografi dan peningkatan literasi digital, kebutuhan akan pendidikan politik yang berkualitas semakin mendesak.

Melalui kolaborasi multi-pihak yang serius, pendidikan politik dapat menjadi investasi jangka panjang terbaik sebuah bangsa.

Pendidikan Politik bukanlah komoditas musiman menjelang pemilu, melainkan sebuah keharusan yang harus berjalan terus menerus.

Itu adalah upaya untuk memastikan bahwa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat benar-benar dipahami dan dijalankan oleh rakyat yang berpengetahuan.

Dengan adanya Pendidikan politik di Kabupaten Tolikara yang berfokus pada materi yang relevan, metode yang interaktif dan tersegmentasi, serta koordinasi yang kuat, pendidikan politik dapat menjadi lebih efisien dalam mewujudkan masyarakat yang sadar politik dan berbudaya partisipatif untuk melaksanakan pemilu yang lebih cerdas dan penuh tanggung jawab.