Berita Terkini

Wamena - Hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12/2011 adalah susunan bertingkat hukum di mana peraturan yang lebih rendah harus selaras dengan yang lebih tinggi, mulai dari UUD 1945, UU/Perppu, PP/Perpres, PKPU, hingga keputusan KPU.

KPU sebagai penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan kerangka hukum ini, memastikan setiap regulasi dan keputusan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Contohnya: UUD mengatur hak pilih, UU Pemilu mengatur prosedur nasional, PP/Perpres mengatur teknis, PKPU mengatur teknis penyelenggaraan, dan keputusan KPU mengatur hal operasional

Hierarki hukum ini menjamin pemilu tertib, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di daerah khusus seperti Papua, dengan tetap menyesuaikan kondisi lokal namun berpedoman pada hukum nasional.

Pengertian Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan bertingkat dari peraturan hukum di suatu negara, di mana setiap peraturan memiliki kedudukan, wewenang, dan kekuatan hukum yang berbeda-beda.

Tujuannya adalah untuk memastikan keselarasan dan kepastian hukum, sehingga peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Di Indonesia, hierarki ini dimulai dari Undang-Undang Dasar (UUD 1945) sebagai dasar konstitusi, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan bentuk peraturan lainnya sesuai dengan tingkatannya.

Baca juga: Civil Law: Sistem Hukum yang Berbasis Kodifikasi

Susunan Hierarki Menurut UU 12/2011

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menetapkan susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) – sebagai konstitusi dan dasar hukum tertinggi.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) – ketetapan yang dibuat MPR dalam masa tertentu.
3. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) – UU ditetapkan DPR bersama Presiden, sedangkan Perppu dikeluarkan Presiden dalam keadaan genting dan harus disetujui DPR.
4. Peraturan Pemerintah (PP) – peraturan yang ditetapkan Presiden untuk melaksanakan UU.
5. Peraturan Presiden (Perpres) – peraturan yang ditetapkan Presiden untuk menjalankan tugas tertentu.
6. Peraturan Daerah (Perda) – peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Hierarki ini memastikan keselarasan peraturan, di mana peraturan di tingkat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Hubungan Hierarki Hukum dengan Penyelenggaraan Pemilu

Hierarki hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemilu karena memastikan bahwa seluruh proses dan peraturan pemilu selaras, sah, dan memiliki dasar hukum yang kuat.

Peraturan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945, menetapkan prinsip dasar demokrasi, hak politik warga negara, dan kedaulatan rakyat, yang menjadi pedoman bagi peraturan pelaksana pemilu.

Undang-undang dan peraturan pemerintah berikutnya, misalnya UU Pemilu, Perppu, dan Peraturan KPU, menurunkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam aturan teknis yang mengatur pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Dengan demikian, semua tahapan pemilu harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan, agar pemilu berjalan sah, adil, transparan, dan demokratis.

Hierarki hukum juga menjadi dasar bagi KPU dan lembaga terkait untuk menyelesaikan sengketa pemilu serta menjaga kepastian hukum, sehingga seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas.

Mengapa KPU Harus Patuh pada Hierarki Hukum?

KPU harus patuh pada hierarki hukum karena sebagai lembaga penyelenggara pemilu, semua tindakannya harus memiliki dasar hukum yang sah dan sesuai konstitusi.

Kepatuhan ini menjamin bahwa peraturan yang dibuat atau diterapkan KPU tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu, kepatuhan pada hierarki hukum menjamin legitimasi dan keabsahan pemilu, melindungi hak politik warga negara, serta mencegah terjadinya sengketa atau penyalahgunaan wewenang.

Dengan patuh pada hierarki hukum, KPU dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilu secara adil, transparan, profesional, dan demokratis, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu tetap terjaga.

Contoh Penerapan Hierarki dalam PKPU

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan peraturan pelaksana yang berada di tingkat lebih rendah dalam hierarki perundang-undangan, sehingga seluruh ketentuan dalam PKPU harus selaras dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, seperti UU Pemilu dan UUD 1945.

Contoh penerapannya:

1. PKPU tentang Pendaftaran Pemilih harus merujuk pada UU Pemilu yang mengatur hak pilih warga negara dan mekanisme pendaftaran pemilih. PKPU tidak boleh menetapkan persyaratan yang membatasi hak konstitusional warga.
2. PKPU tentang Kampanye Pemilu harus sesuai dengan UU Pemilu dan peraturan lainnya terkait batasan kampanye, dana kampanye, dan netralitas penyelenggara.
3. PKPU tentang Penghitungan Suara dan Rekapitulasi harus mematuhi prosedur yang diatur UU, sehingga hasil pemilu sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan menerapkan hierarki hukum ini, PKPU menjadi instrumen teknis yang efektif dan sah secara hukum, sekaligus menjaga keadilan, transparansi, dan legitimasi pemilu.

Baca juga: Mengenal Yurisprudensi dalam Sistem Hukum Indonesia

KPU dan Harmonisasi Regulasi Pemilu

KPU memiliki peran penting dalam harmonisasi regulasi pemilu, yaitu menyelaraskan berbagai peraturan yang mengatur pemilu agar konsisten dan tidak bertentangan.

Harmonisasi ini diperlukan karena peraturan pemilu terdiri dari UUD 1945, UU Pemilu, peraturan pemerintah, hingga PKPU, yang harus saling mendukung untuk menjamin kepastian hukum.

Dalam praktiknya, KPU menyesuaikan PKPU dengan ketentuan UU dan peraturan terkait lainnya, memastikan prosedur teknis pemilu, seperti pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil, sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

Harmonisasi regulasi ini juga membantu mengurangi sengketa hukum, memperjelas hak dan kewajiban peserta pemilu, serta menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara, sehingga pemilu dapat berjalan adil, transparan, dan demokratis.

Dampak Ketidaksesuaian Regulasi terhadap Proses Pemilu

Ketidaksesuaian regulasi pemilu dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi jalannya proses demokrasi. Beberapa dampak utamanya antara lain:

1. Sengketa Hukum – Peraturan yang bertentangan dapat memicu perselisihan hukum antara peserta, penyelenggara, atau pemilih, sehingga hasil pemilu menjadi dipertanyakan.
2. Ketidakpastian dan Kebingungan – Peserta dan pemilih bisa bingung dengan aturan yang berbeda atau tumpang tindih, mengganggu pelaksanaan pemilu yang tertib dan lancar.
3. Penurunan Kepercayaan Publik – Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu dan legitimasi hasilnya jika regulasi dianggap tidak jelas atau inkonsisten.
4. Ketidakadilan – Ketidaksesuaian aturan dapat menimbulkan perlakuan tidak adil terhadap peserta atau pemilih tertentu, sehingga prinsip demokrasi dan kesetaraan terabaikan.

Oleh karena itu, harmonisasi dan kepatuhan terhadap hierarki hukum menjadi krusial agar pemilu berjalan adil, transparan, dan dipercaya masyarakat.