Berita Terkini

Wamena - Gelar “Bapak Demokrasi Indonesia” diberikan kepada B.J. Habibie atas perannya dalam membuka jalan reformasi pasca-Orde Baru melalui kebijakan seperti kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, sistem multipartai, pemilu 1999, dan pemisahan TNI/Polri dari politik praktis.

Sementara itu, Gus Dur, dikenal sebagai Bapak Pluralisme, menekankan perlindungan hak minoritas, toleransi, dan penguatan demokrasi substantif. Kombinasi fondasi struktural yang dibangun Habibie dan nilai pluralisme yang diperjuangkan Gus Dur membentuk demokrasi Indonesia yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadaban.

Makna Gelar “Bapak Demokrasi Indonesia”

Gelar “Bapak Demokrasi Indonesia” diberikan kepada tokoh yang memiliki peran sentral dalam memperjuangkan dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Gelar ini mencerminkan pengakuan atas kontribusi nyata dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, menghargai kebebasan berpendapat, partisipasi publik, dan supremasi hukum, serta menjadi teladan dalam integritas, keberanian, dan konsistensi bagi generasi berikutnya dalam menjaga demokrasi yang adil, transparan, dan partisipatif.

Baca juga: Lambang Negara Indonesia: Sejarah, Makna, dan Unsur-Unsur Garuda Pancasila

B.J. Habibie dan Transisi Demokrasi Pasca-Orde Baru

Bacharuddin Jusuf Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia pada periode transisi pasca-Orde Baru (1998–1999) setelah pengunduran diri Presiden Soeharto. Masa kepemimpinan Habibie ditandai oleh upaya mengembalikan stabilitas politik, memperkuat reformasi, dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka setelah era otoritarianisme.

Beberapa langkah penting Habibie dalam transisi demokrasi antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemilu yang Lebih Demokratis
   Habibie mempersiapkan pemilu legislatif 1999 dengan prosedur yang lebih terbuka dan transparan, memberikan ruang bagi partisipasi politik yang luas.
2. Kebebasan Pers dan Hak Sipil
   Pemerintahannya mendorong kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hak sipil warga negara, yang sebelumnya sangat dibatasi pada masa Orde Baru.
3. Otonomi Daerah dan Referendum
   Habibie memberikan ruang otonomi lebih luas bagi daerah, termasuk menggelar referendum untuk wilayah seperti Timor Timur, sebagai bentuk penghormatan terhadap aspirasi rakyat.
4. Penguatan Lembaga Demokrasi
   Ia menekankan pentingnya lembaga-lembaga demokrasi yang independen, termasuk parlemen, partai politik, dan KPU, untuk memastikan proses politik berjalan adil dan transparan.

Kepemimpinan B.J. Habibie merupakan titik krusial dalam transisi demokrasi Indonesia, karena berhasil membuka ruang partisipasi politik, memperkuat kebebasan sipil, dan mempersiapkan pemilu yang lebih demokratis, sekaligus menandai pergeseran dari pemerintahan otoriter Orde Baru menuju sistem politik yang lebih terbuka dan partisipatif.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menyebut BJ Habibie sebagai Bapak Demokrasi, selain juga Bapak Teknologi, terutama saat Habibie wafat sebagai bentuk penghormatan atas perannya dalam reformasi dan demokrasi di Indonesia, termasuk mendorong kebebasan dan kebebasan berekspresi.

SBY mengakui kontribusi Habibie yang melampaui aspek teknologi, menjadikannya figur penting dalam perjalanan demokrasi bangsa.

SBY menyebut BJ Habibie sebagai "Bapak Demokrasi" saat memberikan pernyataan duka cita atas wafatnya Presiden ke-3 RI itu pada 11 September 2019.

Lima Kebijakan Kunci B.J. Habibie dalam Membangun Demokrasi: Kebebasan Pers dan Lahirnya UU Pers, Pembebasan Tahanan Politik, Sistem Multipartai dan Kebebasan Berorganisasi, Pemilu 1999 sebagai Tonggak Demokrasi, Pemisahan TNI/Polri dari Politik Praktis

Lima Kebijakan Kunci B.J. Habibie dalam Membangun Demokrasi

1. Kebebasan Pers dan Lahirnya UU Pers
   Habibie mendorong kebebasan pers sebagai pilar demokrasi, termasuk pengesahan Undang-Undang Pers, sehingga media dapat berperan sebagai kontrol sosial dan sarana informasi publik tanpa campur tangan pemerintah.
2. Pembebasan Tahanan Politik
   Untuk memperkuat hak asasi dan partisipasi politik, Habibie melakukan pembebasan tahanan politik yang sebelumnya dipenjara pada masa Orde Baru, memberi ruang bagi kebebasan berpendapat dan berorganisasi.
3. Sistem Multipartai dan Kebebasan Berorganisasi
   Ia mendorong sistem multipartai dan kebebasan warga untuk membentuk organisasi politik, sehingga demokrasi menjadi lebih inklusif dan representatif.
4. Pemilu 1999 sebagai Tonggak Demokrasi
   Habibie mempersiapkan Pemilu 1999, yang merupakan pemilu legislatif pertama pasca-Orde Baru dengan prosedur yang lebih terbuka, sebagai fondasi penting bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.
5. Pemisahan TNI/Polri dari Politik Praktis
   Untuk memastikan profesionalisme militer dan mengurangi intervensi politik, ia menegaskan pemisahan TNI/Polri dari politik praktis, sehingga lembaga militer fokus pada pertahanan dan keamanan negara.

Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, B.J. Habibie menegaskan komitmen pada demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, partisipasi politik, dan profesionalisme lembaga negara, sehingga menjadi salah satu tokoh kunci dalam transisi demokrasi pasca-Orde Baru.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Demokrasi Berbasis Pluralisme

Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-4 (1999–2001) dan dikenal sebagai tokoh yang memperkuat nilai pluralisme dalam demokrasi Indonesia.

Gus Dur menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman agama, etnis, budaya, dan pandangan politik, sehingga demokrasi bukan hanya soal mekanisme pemilu, tetapi juga penghargaan terhadap hak-hak minoritas dan kebebasan sipil.

Beberapa langkah Gus Dur dalam menegakkan demokrasi berbasis pluralisme antara lain:

1. Perlindungan Hak-Hak Minoritas
   Ia mendorong perlindungan kelompok minoritas agama, etnis, dan budaya agar mereka dapat hidup dengan aman dan setara dalam masyarakat.
2. Penguatan Hak Sipil dan Kebebasan Berpendapat
   Gus Dur menekankan pentingnya kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul sebagai fondasi demokrasi yang inklusif.
3. Dialog Lintas Agama dan Budaya
   Ia aktif memfasilitasi dialog antaragama dan antarbudaya, memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik.
4. Penyederhanaan Regulasi dan Demokratisasi Lembaga
   Gus Dur mendorong reformasi birokrasi dan pelembagaan yang lebih transparan, sehingga warga memiliki akses lebih luas dalam pengambilan keputusan publik.

Gus Dur menegaskan bahwa demokrasi yang sehat harus berbasis pluralisme, menghargai keberagaman, melindungi hak minoritas, dan mendorong partisipasi aktif seluruh warga negara. Pendekatan ini menjadikan demokrasi Indonesia lebih inklusif, toleran, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

Perbedaan Peran Habibie dan Gus Dur dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

B.J. Habibie dan Gus Dur sama-sama berperan penting dalam transisi demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru, tetapi fokus dan pendekatan mereka berbeda:

1. B.J. Habibie
   • Fokus pada stabilitas politik dan reformasi institusional setelah era Orde Baru.
   • Kebijakan utama: penyelenggaraan Pemilu 1999, kebebasan pers melalui UU Pers, pembebasan tahanan politik, sistem multipartai, dan pemisahan TNI/Polri dari politik praktis.
   • Perannya lebih bersifat struktural dan mekanistik, menyiapkan fondasi formal demokrasi yang transparan dan inklusif.
2. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
   • Fokus pada penguatan nilai pluralisme, hak minoritas, dan demokrasi berbasis toleransi.
   • Kebijakan utama: perlindungan hak-hak minoritas, dialog lintas agama dan budaya, penguatan kebebasan berpendapat, serta reformasi lembaga agar lebih demokratis dan partisipatif.
   • Perannya lebih bersifat normatif dan sosial-kultural, menekankan keberagaman, inklusivitas, dan hak asasi manusia dalam praktik demokrasi.

Secara singkat, Habibie menekankan pembangunan fondasi struktural demokrasi, seperti pemilu dan lembaga politik, sementara Gus Dur menekankan nilai-nilai pluralisme dan inklusivitas dalam praktik demokrasi.

Keduanya saling melengkapi dalam perjalanan demokrasi Indonesia: Habibie membangun kerangka formal, Gus Dur memperkaya kualitas demokrasi dari sisi nilai sosial dan keberagaman.

Baca juga: Apa Itu Tenggang Rasa? Pengertian, Contoh, dan Perbedaannya dengan Tepa Selira serta Toleransi

Warisan Demokrasi bagi Indonesia Saat Ini

Demokrasi Indonesia saat ini menjadi hasil akumulasi perjuangan para pemimpin dan reformis, termasuk era transisi pasca-Orde Baru yang dipimpin B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Warisan demokrasi ini mencakup beberapa aspek penting:

1. Sistem Pemilu yang Demokratis
   Pemilu yang terbuka, transparan, dan inklusif menjadi fondasi politik, memungkinkan warga negara mengikuti proses politik secara bebas dan rasional.
2. Kebebasan Sipil dan Hak Asasi Manusia
   Kebebasan berpendapat, pers, berorganisasi, dan beragama telah menjadi pilar utama kehidupan berbangsa, memberikan ruang bagi partisipasi publik dan kontrol sosial.
3. Pluralisme dan Toleransi
   Demokrasi di Indonesia menghargai keberagaman agama, etnis, dan budaya, sehingga konflik sosial dapat dikelola melalui dialog dan musyawarah.
4. Penguatan Lembaga Negara dan Tata Kelola Pemerintahan
   Lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, KPU, dan pengadilan berperan aktif dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemerintahan.
5. Partisipasi Publik yang Aktif
   Warga negara kini memiliki peran lebih besar dalam pendidikan pemilih, pengawasan pemilu, dan proses pengambilan keputusan publik, memperkuat legitimasi demokrasi.

Warisan demokrasi Indonesia saat ini adalah gabungan sistem politik yang demokratis, kebebasan sipil, pluralisme, lembaga yang kuat, dan partisipasi publik aktif, yang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang inklusif dan stabil. Demokrasi ini tetap perlu dijaga, diperkuat, dan disempurnakan agar mampu menghadapi tantangan masa depan.