Berita Terkini

Wamena - Dalam setiap gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, salah satu istilah yang selalu menjadi fokus perhatian, namun sering kali kurang dipahami secara mendalam, adalah Daerah Pemilihan atau yang populer disingkat Dapil.

Dapil adalah sebuah konsep fundamental yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan di Tanah Air, menentukan bagaimana kursi-kursi legislative mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan dan diperebutkan.

Baca juga: Dapil Adalah: Pengertian, Aturan, dan Tujuh Prinsip Penataannya

Apa Itu Dapil dan Mengapa Ia Penting?

Secara sederhana, Dapil adalah pembagian wilayah geografis yang ditetapkan untuk mengalokasikan sejumlah kursi perwakilan rakyat.

Setiap Dapil memiliki jatah kursi tertentu yang diperebutkan oleh para calon anggota legislatif dari berbagai partai politik.

Calon yang terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak di wilayah Dapil tersebut, sesuai dengan sistem proporsional terbuka yang berlaku.

Pentingnya Dapil terletak pada fungsinya untuk memastikan keterwakilan yang adil bagi seluruh wilayah dan penduduk Indonesia.

Dengan adanya pembagian Dapil, anggota legislatif yang terpilih diharapkan tidak hanya mewakili kepentingan partai politiknya, tetapi juga secara spesifik menjadi jembatan aspirasi bagi masyarakat di daerah yang mereka wakili.
 

Dasar Hukum dan Prinsip Penentuan Dapil

Penetapan Dapil di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, utamanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan untuk menentukan dan menetapkan Dapil berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip kunci:

1. Kesetaraan Nilai Suara: Prinsip ini menjamin bahwa satu suara pemilih di suatu Dapil harus memiliki bobot yang kurang lebih setara dengan satu suara pemilih di Dapil lain. Hal ini diukur melalui alokasi kursi per jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduknya, semakin banyak pula alokasi kursinya.
2. Ketaatan pada Sistem Pemilu yang Proporsional: Pembagian Dapil harus mendukung sistem pemilu yang bertujuan mencerminkan sebaran dukungan politik secara proporsional.
3. Integritas Wilayah: Dapil harus dibentuk dengan memperhatikan keutuhan dan batas-batas wilayah administratif (seperti provinsi, kabupaten, atau kota) dan tidak boleh memecah wilayah administrasi yang lebih kecil, kecuali sangat diperlukan.
4. Kotak dan Bersebelahan: Wilayah yang membentuk satu Dapil harus merupakan satu kesatuan yang utuh, dan secara geografis wilayah-wilayah di dalamnya harus saling berdekatan.
5. Kohesi: Harus memperhatikan aspek sejarah, sosial budaya, dan kondisi geografis lokal agar anggota dewan yang terpilih benar-benar memahami karakteristik daerahnya.
6. Memperhatikan Aspek Aksesibilitas: Memudahkan proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan.

Prinsip alokasi kursi adalah yang paling teknis. Jumlah penduduk dalam satu wilayah menjadi penentu utama.

Sebagai contoh, untuk DPR RI, satu provinsi umumnya dibagi menjadi beberapa Dapil, dengan setiap Dapil dialokasikan kursi berdasarkan formula yang memastikan kesetaraan nilai suara.
 

Jenis-Jenis Dapil di Indonesia

Pembagian Dapil disesuaikan dengan tingkatan lembaga legislatif yang akan diisi:

• Dapil DPR RI: Mencakup wilayah provinsi atau gabungan kabupaten/kota dalam satu provinsi. Jumlah kursi yang dialokasikan minimal 3 dan maksimal 10.
• Dapil DPRD Provinsi: Mencakup wilayah gabungan beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi. Jumlah kursinya minimal 3 dan maksimal 12.
• Dapil DPRD Kabupaten/Kota: Mencakup wilayah kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota. Jumlah kursinya minimal 3 dan maksimal 12.

Struktur Dapil ini memastikan bahwa setiap tingkatan pemerintahan memiliki representasi yang berasal langsung dari wilayah administratif di bawahnya.

Contoh untuk kabupaten Tolikara (provinsi papua pegunungan)

​Berikut adalah pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) di Kabupaten Tolikara, berdasarkan konfigurasi untuk periode 2019–2024:

• TOLIKARA 1 :Terdiri dari Distrik Karubaga, Kuari, Kubu, Nelawi, Biuk, Kondaga, Numba, Li Anogomma, Wenam, Wugi, Anawi, Poganeri (9 kursi)
• TOLIKARA 2 : Terdiri dari distrik Kembu, Umagi, Gundagi, Wina, Dow, Wari/Taiyeve II, Dundu, Egiam, Gika, Panaga, Timori (6 kursi)
• TOLIKARA 3 : Terdiri dari distrik Bokondini, Bewani, Bokoneri, Kamboneri, Wunim, Kai, Tagime, Tagineri, Danime, Yuneri, Yuko (5 kursi)
• TOLIKARA 4  terdiri dari distrik Kanggime, Nabunage, Gilubandu, Woniki, Nunggawi, Bogonuk, Aweku, Wakuwo, Telenggeme, Airgaram, Goyage, Geya (10 kursi)

Baca juga: Supremasi Hukum Dalam Negara Demokratis: Konsep dan Praktiknya

Dampak dan Kontroversi Dapil

Penetapan Dapil bukanlah tanpa tantangan. Proses penentuan batas-batas Dapil dan alokasi kursi sering kali memicu perdebatan, terutama terkait isu gerrymandering praktik curang di mana batas-batas Dapil sengaja dimanipulasi untuk memberikan keuntungan elektoral bagi partai atau kelompok tertentu.

Meskipun KPU berupaya seobjektif mungkin berpegang pada prinsip kesetaraan penduduk, dinamika politik lokal dan kepentingan partai sering kali mencoba memengaruhi pembentukan Dapil.

Oleh karena itu, penetapan Dapil yang transparan dan akuntabel menjadi indikator penting kesehatan demokrasi sebuah negara.

Dapil adalah mekanisme esensial yang menghubungkan pemilih dengan wakil mereka. Ia memastikan bahwa kekuasaan legislatif terdistribusi secara adil dan bahwa setiap warga negara, terlepas dari lokasi geografisnya, memiliki suara yang diwakilkan di parlemen. Memahami Dapil adalah langkah pertama dalam memahami arsitektur politik Indonesia secara keseluruhan.