Berita Terkini

Wamena - Disintegrasi, atau perpecahan dalam masyarakat dan negara, merupakan ancaman laten yang terus mengintai Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah.

Meskipun semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" telah menjadi pilar pemersatu, realitas sosial, politik, dan ekonomi sering kali menciptakan retakan-retakan yang jika diabaikan, dapat berujung pada keruntuhan persatuan.

Baca juga: Pendidikan Politik: Pilar Demokrasi yang Sering Terlupakan

Akar Masalah: Jurang Kesenjangan dan Polarisasi Identitas

Ancaman disintegrasi di Indonesia tidak muncul tiba-tiba. Ia berakar dari sejumlah faktor kompleks yang saling terkait.

• Kesenjangan Ekonomi dan Pembangunan: Salah satu pemicu utama adalah disparitas ekonomi yang tajam antara wilayah, khususnya antara Jawa dan luar Jawa, atau antara pusat kota dan daerah terpencil.
  Ketika masyarakat di suatu daerah merasa bahwa sumber daya alam mereka dieksploitasi tanpa adanya timbal balik yang setara dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, rasa ketidakadilan pun muncul.
  Sentimen ini seringkali memicu gerakan separatisme atau tuntutan otonomi yang lebih besar, seperti yang pernah dan masih terjadi di beberapa wilayah.
   
• Polarisasi Sosial dan Politik: Era digital dan kemudahan akses informasi, ironisnya, juga menjadi katalisator disintegrasi.
  Media sosial seringkali digunakan sebagai medan pertempuran untuk menyebarkan kebencian, hoaks, dan ujaran kebencian ( hate speech ) yang berbasis pada identitas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
  Konflik-konflik politik, terutama menjelang Pemilu, cenderung mengeksploitasi perbedaan ini, menciptakan polarisasi sosial yang mendalam.
   
• Intoleransi dan Radikalisme: Peningkatan kasus intoleransi dan munculnya kelompok-kelompok radikal yang mencoba menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain juga menjadi ancaman serius.
  Mereka menyasar nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme, yang merupakan fondasi negara. Ketika suatu kelompok merasa bahwa keyakinan atau cara hidup mereka terancam atau didiskriminasi, loyalitas mereka terhadap negara kesatuan bisa melemah.

Baca juga: Pimpinan yang Adil dan Jujur: Pilar Kebangkitan Moral dan Kinerja

Studi Kasus Historis dan Dampak Mengerikan

Sejarah Indonesia telah mencatat beberapa peristiwa yang menunjukkan betapa berbahayanya disintegrasi. Pemberontakan PKI Madiun (1948) dan Republik Maluku Selatan (RMS) (1950) adalah contoh konflik yang didorong oleh perbedaan ideologi dan keinginan untuk memisahkan diri.
Sementara itu, kerusuhan-kerusuhan sosial pasca-Reformasi, seperti Konflik Ambon (1999-2002) dan Tragedi Sampit (2001), menunjukkan bagaimana ketegangan antar-etnis dan antar-agama bisa memecah belah masyarakat lokal, menyebabkan ribuan korban jiwa, pengungsian massal, dan trauma berkepanjangan.

Dampak dari disintegrasi sangat menghancurkan:

1. Korban Jiwa dan Kerugian Material: Konflik horizontal yang berujung disintegrasi selalu menghasilkan korban jiwa, kerusakan properti, dan lumpuhnya roda perekonomian.
    
2. Hilangnya Kepercayaan: Perpecahan merusak kepercayaan antarwarga, antar-kelompok, dan terhadap institusi negara, membuat proses integrasi kembali menjadi sangat sulit.
    
3. Kemunduran Pembangunan: Energi dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan harus dialihkan untuk penanganan konflik, menyebabkan kemunduran bertahun-tahun.

Baca juga: Memahami Fenomena Polarisasi Politik: Ketika Masyarakat Terbelah Dua Kutub

Upaya Merajut Kembali Tenun Kebangsaan

Menghadapi ancaman ini, integrasi nasional harus menjadi prioritas utama yang berkelanjutan, bukan hanya wacana musiman.

• Pemerataan Pembangunan: Pemerintah harus benar-benar fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri, memastikan bahwa keadilan sosial tidak hanya tertulis di konstitusi tetapi juga dirasakan oleh semua warga negara.
  Program-program seperti pembangunan infrastruktur di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) perlu terus digenjot, disertai dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
   
• Pendidikan Multikultural: Sistem pendidikan harus diperkuat untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan wawasan kebangsaan sejak dini. Generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis untuk menyaring informasi dan menolak propaganda kebencian.
   
• Peran Pemimpin dan Tokoh Masyarakat: Para pemimpin politik, agama, dan adat memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi perekat bangsa. Mereka harus menjauhi retorika yang memecah belah dan sebaliknya, selalu menyerukan persatuan dan dialog.

Disintegrasi bukanlah takdir, melainkan pilihan. Sebagai bangsa yang dibangun di atas keragaman, Indonesia memiliki kekuatan unik untuk merangkul perbedaan.

Namun, kekuatan ini hanya akan bertahan jika setiap elemen masyarakat dan negara secara sadar dan aktif memilih untuk merawat persatuan di atas segala perbedaan. Hanya dengan demikian, cita-cita Indonesia yang utuh, adil, dan makmur dapat tercapai.