Berita Terkini

Jayapura - KPU Papua Pegunungan terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang komunikasi dan informasi publik. Salah satu langkah strategisnya adalah menyelenggarakan kegiatan rutin bertajuk Evaluasi Tim Content Creator KPU se-Papua Pegunungan yang digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh sekretariat KPU di provinsi tersebut. Sekretaris KPU Papua Pegunungan, Agus Filma, menegaskan komitmennya untuk terus mengasah kemampuan staf dalam hal penulisan berita dan artikel agar penyampaian informasi publik semakin efektif dan transparan.   Tingkatkan Kualitas Informasi Hal-hal yang disampaikan dalam kegiatan ini mengenai teknik dasar penulisan berita,penggunaan bahasa yang benar, bagaimana membuat berita atau artikel yang menarik perhatian pembaca melalui judul dan isi berita  Kegiatan ini berjalan secara interaktif antara narasumber dengan peserta. Evaluasi juga dilakukan terhadap artikel atau berita yang telah di publish di website sehingga peserta memperoleh umpan balik langsung untuk melakukan perbaikan terhadap tulisan-tulisan yang akan di publish.    Dampak dan Manfaat Pelatihan Kegiatan ini diharapkan memberi dampak yang positif bagi seluruh  SDM di lingkungan KPU Provinsi papua Pegunungan untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya dalam menyajikan berita yang informatif dan menarik untuk di publish di website guna mewujudkan transformasi digital dan mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu di lingkungan KPU.    Baca juga: Bimbingan Teknis Pembuatan Berita KPU Papua Pegunungan   Komitmen KPU Tolikara dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Melalui kegiatan ini KPU Tolikara berkomitmen untuk menjadikan website resmi KPU Kabupaten Tolikara menjadi sumber informasi yang terpercaya dan bersifat edukatif bagi masyarakat luas terkhususnya masyarakat di Kabupaten Tolikara dengan menyajikan berita-berita yang informatif,akurat dan transparan. Kegiatan evaluasi dan pelatihan penulisan artikel ini menjadi bukti nyata komitmen KPU Papua Pegunungan dalam memperkuat kualitas SDM dan meningkatkan transparansi informasi publik. Dengan kolaborasi dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, KPU optimistis dapat menghadirkan media informasi resmi yang kredibel, profesional, dan mendukung suksesnya Pemilu yang berintegritas di Tanah Papua.

Jayapura - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara  melaksanakan kegiatan pengisian kuesioner dari Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi ( Kementerian PANRB) terkait penilaian sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan 2025.   Fokus dan Aspek Penilaian Kuesioner KemenPAN RB Kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi yang menekankan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan . Kuesioner tersebut digunakan untuk memetakan kondisi aktual fasilitas dan layanan di kantor KPU Kabupaten Tolikara agar dapat diakses oleh Masyarakat termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, Ibu Hamil, serta Kelompok rentan lainnya. Dalam kuesioner tersebut difokuskan pada beberapa aspek diantaranya : 1.    Aksesibilitas Gedung , seperti jalur landai bagi pengguna kursi roda, area parkir khusus, serta toilet khusus. 2.    Fasilitas pelayanan publik , seperti  ruang tunggu dan ketersediaan petugas pendamping. 3.    Kemudahan informasi dan komunikasi, papan petunjuk yang jelas, informasi dengan huruf yang besar dan layanan bantuan bagi penyandang disabilitas sensorik. 4.    Sikap dan kemampuan petugas pelayanan, dalam memberikan bantuan dengan empati dan menghormati  hak -hak kelompok rentan   Baca juga: Kalcer dan Gen Z, Bagaimana Istilah Gaul Jadi Bagian dari Identitas   Komitmen KPU Tolikara Untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara Beatrix Ibo mengatakan bahwa hasil dari pengisian kuesioner  tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun rencana perbaikan sarana dan prasarana kelompok rentan sesuai dengan rekomendasi Kemeterian PANRB, Dia juga menambahkan “kami berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil penilaian ini. Apapun rekomendasinya nanti, akan kami jadikan acuan dalam peningkatan kualitas  fasilitas dan pelayanan di kantor KPU “, ujarnya. Melalui partisipasi aktif dalam kuesioner Kementerian PANRB ini, KPU Kabupaten Tolikara berharap dapat terus memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki  hak  dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan di lingkungan KPU.

Jayapura - Dalam sistem demokrasi, kampanye menjadi salah satu proses penting yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengajak masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kampanye tidak hanya sekadar ajang mempromosikan calon atau partai politik, tetapi juga sarana penting untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja secara transparan kepada publik. Menurut para pakar demokrasi, tujuan utama kampanye adalah membangun kesadaran politik masyarakat agar dapat memilih dengan bijak berdasarkan informasi yang akurat dan jelas. Melalui kampanye yang efektif, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, melainkan turut serta aktif dalam proses demokrasi, mulai dari pemilihan calon legislatif hingga eksekutif. Selain itu di kabupaten Tolikara kampanye juga bertujuan memperkuat legitimasi pemilu dengan memastikan semua pihak memiliki akses yang adil terhadap informasi. Dengan demikian, demokrasi dapat berjalan sehat dan berkelanjutan, mencerminkan kehendak rakyat secara nyata.   Baca juga: Apa Itu Demokrasi dan Perkembangannya di Indonesia   Pemerintah dan lembaga KPU kabupaten Tolikara pada pemilu dan pilkada tahun 2024 lalu telah semaksimal mungkin menggalakkan kampanye yang edukatif dan inklusif, agar pemilih dapat membuat keputusan yang berdasar dan menghindari politik identitas atau hoaks yang dapat merusak proses demokrasi. Dengan kampanye yang berfokus pada tujuan tersebut, diharapkan demokrasi di Indonesia secara umum dan di Tolikara secara khusus semakin matang dan mampu menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

Jayapura - Dalam rangka mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Kertas Kerja SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Inspektur KPU RI Irwan Katili, didampingi oleh Tri Satyo Nugroho-Auditor Ahli Pertama Inspektorat KPU RI sebagai narasumber. Dalam arahannya, Irwan menyampaikan bahwa tujuan bimbingan teknis ini merupakan bentuk inisiasi dalam rangka memperdalam pemahaman pengisian kertas kerja penilaian mandiri secara menyeluruh. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Tim Asessor SPIP di satuan kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU /KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025.   Baca juga: KPU Papua Pegunungan Genjot Akselerasi Informasi: Perkuat SDM dan Keterbukaan Publik Melalui Bimtek Website   Bimtek dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Kamis, 17 Juli 2025, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Peserta dari KPU Tolikara bersama satuan kerja lainnya mendapatkan pembekalan teknis mengenai tata cara pengisian kertas kerja penilaian mandiri SPIP, yang mencakup pemahaman terhadap indikator maturitas, penyusunan bukti dukung, serta pelaporan hasil penilaian sesuai pedoman yang berlaku. Keikutsertaan KPU Tolikara dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen satuan kerja untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui penguatan sistem pengendalian intern. Dengan penguasaan terhadap kertas kerja SPIP Terintegrasi, diharapkan proses penilaian mandiri dapat dilakukan secara akurat, transparan, dan akuntabel. KPU Tolikara menyambut baik kegiatan Bimtek ini sebagai sarana peningkatan kapasitas dan pengetahuan teknis bagi Tim Asessor. Partisipasi aktif dalam kegiatan ini diharapkan mampu mendukung pencapaian target maturitas SPIP yang lebih baik, serta memperkuat integritas dan kinerja kelembagaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik di bidang kepemiluan.

Jayapura – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melalui Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik melaksanakan kegiatan pengelolaan alih media arsip sebagai upaya untuk menjamin keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip lembaga. Latar Belakang Kegiatan Alih Media Arsip Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota melaksanaan alih media arsip secara efektif dan efisien, tertib administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan untuk melancarkan komunikasi kedinasan.    Baca juga: Saksi Pemilu: Penjaga Kejujuran dan Transparansi di TPS   Sarana dan Prasarana Alih Media Arsip Alih media arsip dilakukan menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi infomasi dan komunikasi. Adapun sarana dan prasarana alih media arsip harus memenuhi kebutuhan diantaranya: 1. Dapat menampilkan Kembali infomasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keuantetikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut; 3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut; 4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan Bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaran system elektronik tersebut; 5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan ketertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.  Maksud dan Tujuan Alih Media Arsip Kegiatan alih media arsip KPU Tolikara dilakukan dengan beberapa tujuan utama, antara lain: a.    Menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip baik fisik maupun informasinya b.    Menjamin ketersedian informasi arsip c.    Memudahkan proses temu Kembali arsip d.    Sarana restorasi arsip yang rentan rusak secara fisik e.    Memudahkan pemanfaatan arsip f.    Mempercepat akses ke publik Capaian KPU Tolikara dalam Pengelolaan Arsip Adapun jenis arsip yang dialih media oleh KPU Tolikara  adalah naskah masuk dan naskah keluar  yang berjumlah 37 surat yang terdiri dari naskah dinas dan naskah undangan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen KPU untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dokumen kelembagaan, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Jayapura - Komisi Pemilihan Umum  (KPU RI) mengadakan rapat kordinasi penguatan peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mendorong inovasi dan demokrasi melalui zoom meeting yang dihadiri oleh narasumber Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI Divisi Data dan Informasi), Hentri Wibowo (Kepala Subdivisi Pengembangan Beasiswa LPDP), Muhammad Imanuddin (Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik PANRB), Dr. Yosefini Rasyanti Munthe (PT ARA) dan dihadiri oleh Yuli Hertaty (KARO SDM KPU RI) beserta seluruh jajaran sekretariat KPU di Indonesia termasuk Sekretariat KPU Kabupaten Tolikara. Tantangan Era Digital dan Tuntutan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Dalam kegiatan ini disampaikan oleh Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU RI Devisi Data dan Informasi) bahwasanya setiap insan yang ada di KPU RI harus memilik niat untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri guna mampu mengikuti perkembangan zaman yang sangat cepat. Karena saat ini dan kedepannya KPU memiliki tantangannya sendiri sebagai sebuah lembaga  independen yang dituntut akan profesionalitas dan integritas yang tinggi sebagai penyelenggara pemilu. Perubahan sosial dan teknologi juga menuntut SDM yang adaptif, inovatif dan berwawasan global.   Baca juga: KPU Yahukimo Tingkatkan SDM Lewat Simpel, ASN Kini Wajib Melek Digital!   Program BINTANG KPU: Jawaban Konkret melalui Beasiswa LPDP Dalam menghadapi tantangan yang ada maka KPU RI memberikan fasilitas bagi setiap insan yang ada di jajaran KPU seluruh indonesia yang memiliki niat untuk meningkatkan kapasitas diri untuk melanjutkan study di luar negeri melalui program BINTANG KPU dengan kebijakan program beasiswa LPDP. KPU RI memiliki tujuan membangun SDM KPU yang inovatif untuk menghadapi era digitalisasi modern. KPU RI melihat bahwa SDM merupakan modal bagi kemajuan demokrasi bukan sekedar pegawai administratif sebagai pelaksana pemilu. SDM harus responsif teradap tuntutan publik dan dinamika demokrasi, adaptif terhadap kemajuan teknologi dan mampu mendorong inovasi tata kelola pemilu