Berita Terkini

Wamena - Ruas Jalan Trans Wamena-Tolikara, yang merupakan bagian vital dari jaringan Trans Papua di wilayah Pegunungan Tengah, terus berfungsi sebagai jalur utama pengiriman logistik dan konektivitas antarkabupaten.Meskipun memiliki peran penting dalam menekan disparitas harga kebutuhan pokok, operasional jalur ini masih dihadapkan pada tantangan keamanan dan kondisi fisik jalan.   Jalur Kunci Logistik Jalan darat yang menghubungkan Wamena (Kabupaten Jayawijaya) dengan Karubaga (Ibu Kota Kabupaten Tolikara) ini menjadi urat nadi distribusi barang, terutama sejak terbukanya Jalan Trans Papua secara umum. Beroperasinya jalur darat ini terbukti menurunkan biaya angkut secara signifikan dibandingkan transportasi udara, yang pada akhirnya diharapkan dapat menstabilkan harga barang di Tolikara dan sekitarnya. Beberapa waktu terakhir, dilaporkan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Fokus perbaikan meliputi pengaspalan pada segmen yang masih berupa jalan tanah dan kerikil untuk memperlancar arus lalu lintas, terutama kendaraan logistik. Proyek-proyek rekonstruksi, seperti ruas Karubaga-Ilu-Mulia, juga menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk memperkuat jalur logistik dari Wamena menuju Puncak Jaya dan Tolikara.   Baca juga: Kilas Balik Presidential Threshold: Mengulik Syarat 20% Kursi DPR di Pilpres 2024   Tantangan Pemalangan dan Keamanan Meskipun progres pembangunan terus berjalan, akses jalan Trans Wamena-Tolikara seringkali terhambat oleh isu non-teknis, terutama aksi pemalangan jalan oleh sekelompok warga. Pemalangan ini biasanya dipicu oleh tuntutan adat, ganti rugi, atau masalah keamanan yang melibatkan masyarakat lokal. Kepolisian Resor (Polres) Tolikara dan Jayawijaya, dibantu unsur TNI dan Pemerintah Daerah, secara rutin melakukan koordinasi dan negosiasi untuk membuka kembali akses jalan yang dipalang. Langkah-langkah cepat dan tegas seringkali harus diambil untuk memastikan kelancaran distribusi logistik dan aktivitas masyarakat tidak lumpuh total.   Harapan Peningkatan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menaruh harapan besar pada penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan di seluruh wilayahnya. Dengan terbukanya akses darat yang mulus dan aman, diharapkan terjadi pergerakan ekonomi yang lebih masif, memungkinkan hasil bumi lokal diangkut ke pasar dengan biaya yang lebih murah, serta mengakhiri isolasi wilayah yang selama ini dialami. Peningkatan keamanan dan kesadaran bersama akan pentingnya akses jalan yang berkelanjutan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari investasi infrastruktur Trans Papua di masa depan. Ardiyanto

Wamena - Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Melalui partai politik, aspirasi rakyat disalurkan, pemimpin dipilih, dan kebijakan publik dibentuk. Namun, untuk menjalankan fungsinya, partai politik membutuhkan sumber daya, khususnya dana. Oleh karena itu, penting untuk memahami dari mana sumber dana partai politik berasal, serta bagaimana pengelolaannya dilakukan agar tetap transparan dan akuntabel. 1.    Iuran Anggota Sumber dana yang paling mendasar bagi partai politik adalah iuran dari para anggotanya. Iuran ini berfungsi sebagai kontribusi finansial yang merupakan bentuk partisipasi dan komitmen anggota terhadap partai. Jumlah iuran biasanya ditetapkan oleh aturan internal partai dan dapat berbeda antar partai. 2.    Sumbangan yang Sah Partai politik juga dapat menerima sumbangan dari pihak-pihak tertentu, selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Sumber sumbangan yang sah antara lain:  a.    Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI): Sumbangan dari individu diperbolehkan dengan batasan jumlah tertentu yang diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mencegah dominasi kepentingan pribadi dalam pendanaan partai. b.    Badan Usaha Swasta Nasional: Perusahaan dalam negeri dapat memberikan sumbangan kepada partai politik, juga dengan batasan nilai maksimal. Namun, perusahaan milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) dilarang memberikan sumbangan. 3.    Bantuan Keuangan dari Negara Salah satu bentuk dukungan negara terhadap demokrasi adalah melalui pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di parlemen, baik di tingkat pusat (DPR) maupun daerah (DPRD). Dana ini bersumber dari APBN atau APBD dan dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh pada pemilu terakhir. Bantuan ini bertujuan untuk: Membantu operasional partai, Mendukung kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat, Mengurangi ketergantungan partai pada donatur besar yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. 4.    Usaha Sah Partai Politik Partai politik juga dapat memperoleh dana dari berbagai kegiatan usaha yang sah menurut hukum, seperti: Penerbitan buku atau buletin, Pelatihan kader, Seminar atau diskusi publik, Usaha koperasi partai. Sumber ini memungkinkan partai memiliki kemandirian finansial selama dijalankan secara profesional dan tidak melanggar hukum. 5.    Kewajiban Transparansi dan Akuntabilitas Untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang, partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada otoritas terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Hukum dan HAM. Laporan ini harus diaudit oleh akuntan publik independen dan dapat diakses oleh publik. Baca juga: Transparansi Lelang Kotak Suara Eks Pemilu 2024 di Mamberamo Tengah   Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye KPU Kabupaten Tolikara menyampaikan naskah asli Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) partai politik tingkat kabupaten yang dilampiri dengan naskah asli Laporan Audit Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) partai politik tingkat kabupatenkepada KAP yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 hari setelah pemungutan suara. Laporan penerimaan dan pengadaan dana kampanye disampaikan. Transparansi dalam pendanaan partai politik adalah pondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Sumber dana yang jelas dan sah tidak hanya menjamin keberlangsungan partai, tetapi juga mencegah pengaruh-pengaruh negatif yang dapat merusak integritas politik. Oleh karena itu, partai politik dituntut untuk tidak hanya mencari dana, tetapi juga mengelolanya secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.

Wamena - Kabupaten Tolikara, yang terletak di Provinsi Papua Pegunungan, menyimpan banyak keindahan alam yang memukau, salah satunya yang dikenal adalah Puncak Mega Usilimo-karubaga. Warga lokal mengenal puncak ini dengan nama Kubu Belela.  Bukan hanya sekadar puncak gunung, lokasi ini telah menjadi daya tarik tersendiri karena keindahan panorama, udara yang sangat dingin, dan posisinya yang strategis di jalur utama Karubaga.   Jendela Keindahan Papua Pegunungan Puncak Mega Usilimo, yang memiliki ketinggian diperkirakan mencapai sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut (mdpl), menawarkan pemandangan alam yang langka dan menawan. Posisinya yang tinggi memungkinkan pengunjung menyaksikan hamparan pegunungan yang menjulang, bukit-bukit batuan terjal, serta lautan awan tebal yang sering menyelimuti wilayah tersebut, menciptakan ilusi berada di atas negeri di awan. Pemandangan ini menjadi latar belakang sempurna bagi para pelancong dan fotografer, terutama saat matahari terbit atau terbenam, ketika cahaya keemasan menerangi lembah-lembah di bawahnya.   Baca juga: Sejarah Pemekaran dan Luas Wilayah Provinsi Papua Pegunungan   Titik Sentral di Jalur Karubaga Secara geografis, Puncak Mega berada di ruas jalan yang menghubungkan Wamena di Kabupaten Jayawijaya dengan ibu kota Kabupaten Tolikara, Karubaga, sampai dengan Kabupaten Puncak Jaya di Provinsi Papua Tengah. Hal ini menjadikan Puncak Mega sebagai rest area atau titik istirahat yang penting dan populer bagi pengguna jalan darat. Meskipun akses jalan menuju Karubaga seringkali menantang dengan kondisi yang didominasi bebatuan dan tanjakan, perjalanan tersebut terbayar lunas dengan singgah sejenak di Puncak Mega. Banyak kendaraan berhenti untuk beristirahat, menghirup udara pegunungan yang sangat segar serta menikmati secangkir kopi hangat sambil menunggu kabut tebal berlalu. Setelah menempuh perjalanan yang tidak ada jaringan komunikasi, dipuncak mega kita bisa menggunakan fasilitasi wifi gratis yang disediakan oleh Telkomsel. Masyarakat yang singgah bisa menggunakan fasilitas ini untuk menghubungi keluarga, meng-upload foto atau video di media sosial.  Fakta Menarik tentang Kubu Belela 1. Suhu Terdingin. Karena ketinggiannya, suhu di Puncak Mega dapat turun drastis, bahkan mencapai di bawah 10 derajat celsius, menjadikannya salah satu titik terdingin di wilayah tersebut. 2. Potensi Wisata yang Terus Berkembang. Pemerintah setempat melihat Puncak Mega sebagai salah satu objek wisata alam baru yang sangat menjanjikan. 3. Dengan lanskap yang memukau dan udara yang menyejukkan, lokasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi ekowisata dan wisata minat khusus, seperti trekking ringan atau spot camping dengan pemandangan terbaik. Upaya menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan di Puncak Mega juga terus dilakukan, seringkali melibatkan aksi gotong royong warga dan pemerintah daerah, menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian aset alam ini. Bagi Anda yang berencana mengunjungi Papua Pegunungan, Puncak Mega Usilimo di Karubaga adalah destinasi wajib. Persiapkan diri Anda menghadapi dinginnya udara, dan nikmati pemandangan spektakuler yang akan menjadi kenangan tak terlupakan dari jantung tanah Papua.

Wamena - Halo teman pemilih pada artikel kali ini saya akan membahas Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 yang lalu. Presidential Threshold  adalah ambang batas suara yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik agar bisa mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Jika melihat Pemilu 2024 yang lalu adapun ambang batas syarat pencalonan capres dan cawapres adalah sebesar 20% dari jumlah kursi di DPR RI atau 25% suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR RI sebelumnya. Hal ini mengacu pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 222.  Penjelasan sederhananya begini, total kursi yang diperebutkan di DPR RI pada tahun 2019 adalah 575 kursi. Jika merujuk pada undang – undang nomor 7 tahun 2017 pasal 222, maka 20% X 575 = 115 kursi. Artinya siapapun partai yang memperoleh 115 kursi atau lebih di DPR RI pada tahun 2019 berhak mencalonkan pasangan Capres dan Cawapres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain pada tahun 2024.     *Sumber KPU RI Jika mengacu pada tabel diatas, Partai PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan capres dan cawapres tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Karena hanya PDI P yang mendapatkan kursi diatas ambang batas yakni 128 kursi. Walaupun kita sama-sama tahu kenyataannya PDI P tetap berkoalisi dengan partai lain pada tahun 2024 lalu. Dan itu juga alasan mengapa Ganjar Pranowo kader PDI P yang dicalonkan menjadi Capres dari PDI P.   Baca juga: Mengenal Proporsional Tertutup dan Proporsional Terbuka Dalam Sistem Pemilu Bagi partai yang perolehannya kursinya di DPR RI di bawah 20% kursi harus berkoalisi dengan partai politik lain agar syarat minimal 115 kursi bisa terpenuhi agar bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden.  Namun perlu diingat pada tahun 2029 nanti ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah dihapuskan menjadi 0%. Hal ini tertuang pada Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan oleh Makamah Konstitusi pada Kamis, 2 Januari 2025 lalu. Demikian sedikit penjelasan tentang Presidential Threshold. Semoga tercerahkan.

Wamena - Kabupaten Tolikara merupakan salah satu wilayah yang paling menawan yang ada di provinsi Papua Pegunungan. Daerah ini dihimpit oleh pegunungan-pegunungan yang megah dan dikenal dengan topografi yang menantang serta memiliki kekayaan budaya yang otentik. Masyarakat secara turun-temurun masih menjaga tradisi serta kearifan lokal yang sangat kuat. Seperti metode pertanian bedeng, upacara bakar batu (Barapen), hingga tradisi potong jari (Iki Palek) yang sarat makna akan duka yang mendalam. Dalam segala keunikannya ini, masyarakat Tolikara memiliki sebuah moto atau semangat yang menjadi panduan hidup serta kebanggaan bersama yang dikenal melalui sebuah ungkapan Nawi Arigi. Nawi Arigi bukanlah sekedar rangkaian kata bisa melainkan sebuah moto, filosofi dan semangat yang sangat dipegang teguh oleh masyarakat Tolikra yang melambangkan identitas diri serta kecintaan akan tanah air dan visi pembangunan yang dicita-citrakan manyarakat Tolikra. Kata Nawi Arigi diterjemahkan dalam arti “Permata Ditengah Bumi Papua”.   Baca juga: MK Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Ini Alasan dan Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia   Sarat Makna dan Filosofi Frasa yang sederhana ini menyimpan makna yang mendalam bagi masyarakat Tolikara. Secara geografis Tolikara terletak di daerah pegunungan dan sebagian wilayah masih terisolasi, masyarakat melihat ini sebagai permata yang menunjukkan akan kekayaan alam, budaya, dan spiritual yang dimiliki jauh lebih berharga dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Hal ini menjadi cerminan rasa syukur serta atas keindahan dan kekayaan alam yang ada. Nawi Arigi merupakan ungkapan rasa cinta yang mendalam terhadap tanah kelahiran. Hal ini menjadikan setiap masyarakat Tolikara memilika rasa tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi tanah Tolikara. Nawi Arigi menjadi fondasi yang mendorong masyarakat Tolikara untuk hidup secara dinamis, kreatif, sejahtera demi kemajuan daerah Tolikara.   Nawi Arigi dalam Konteks Sosial dan Budaya Filosofi Nawi Arigi menjadi nyata dalam aspek kehidupan di Tolikara yang memperkuat ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong. Rasa memiliki yang telah tertanam dalam jiwa masyarakat Tolikara menjadi motivasi untuk bekerja sama memelihara lingkungan dan memajukan komunitas mereka. Semangat Nawi Agiri juga mengisyaratkan makna bahwa Kabupaten Tolikara harus menjadi tempat terbuka dan damai. Hal ini terwujud dalam pemberian tanah oleh warga lokal bagi warga pendatang yang mewujudkan kerukunan dan perdamaian yang kuat.   Jiwa Tolikara Nawi Arigi bukan hanya slogan melainkan jiwa Kabupaten Tolikara yang mewakili kekayaan alam yang tersembunyi dan juga panggilan untuk membangun masa depan yang sejahtera. Melalui semangat Nawi Arigi mesyarakat Tolikra menegaskan posisi mereka sebagai pribadi yang tangguh, cinta akan perdamaian dan memiliki rasa bangga akan warisan budaya yang mereka miliki sebagai Permata di Tengah Bumi Papua.

Wamena - Dibalik kebijakan pemerintah, sekelompok kecil orang tampaknya mengendalikan arah politik dan ekonomi negara. Sistem pemerintahan seperti demokrasi, monarki dan oligarki, masing-masing memiliki karateristik, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Artikel ini membahas tentang sistem pemerintahan oligarki secara lengkap.   Pengertian Oligarki Oligarki adalah sistem pemerintahan atau kekuasaan dimana kontrol dan pengambilan keputusan berada ditangan sekelompok kecil orang atau elit tertentu, seperti pejabat politik, pengusaha kaya, militer, atau keluarga berkuasa. Dalam sistem ini, kebijakan biasanya dibuat untuk kepentingan kelompok penguasa, bukan untuk rakyat secara  luas. Asal-usul kata "oligarki" berasal dari bahasa yunani kuno, yaitu "oligos" yang berarti "sedikit" dan "arkhein" yang berarti "kekuasaan atau pemerintahan" secara harfia berarti “pemerintahan oleh sedikit orang”. Sejarah konsep oligarki muncul di Yunani kuno (Sparta & Athena); Aristoteles menyebutnya pemerintahan buruk karena hanya menguntungkan elit, di era modern tetap mucul dalam bentuk pengaruh politik, ekonomi, atau militer meski negara tampak demokratis. Baca juga: Kolusi : Pengertian, Bentuk, dan Dampaknya bagi Masyarakat Ciri-ciri Pemerintahan Oligarki Secara Umum Kekuasaan dikuasai oleh kelompok kecil yang memiliki kekuasaan besar, biasanya dari kalangan elit, kaya,atau berpengaruh Kepentingan rakyat diabaikan, kebijakan pemerintah sering di buat untuk menguntungkan kelompok penguasa, bukan untuk kepentingan umum Kesenjangan sosial dan ekonomi tinggi, kelompok penguasa makin kaya dan berkuasa, sedangkan rakyat sulit naik kelas sosial Akses terhadap kekuasaan terbatas, hanya orang yang memiliki kekayaan, hubungan politik, atau pengaruh besar yang bisa masuk ke lingkar kekuasaan Media dan informasi dikendalikan, media sering dikuasai atau dipengaruhi oleh elit agar opini publik berpihak pada mereka Korupsi dan Nepotisme tinggi, kekuasaan sering digunakan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau kelompok Demokrasi hanya formalitas, walaupun terilahat demokratis (Misalnya ada pemilu), hasilnya sering dikendalikan oleh kelompok tertentu   Jenis-jenis Oligarki Oligarki Politik kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil elit politik. Biasanya terdiri dari pejabat, parati politik, atau tokoh yang saling melindungi kepentingan satu sama lain. Contoh: Kelompok partai atau pejabat yang mengatur kebijakan sesusi kepentingan mereka. Oligarki Ekonomi Kekuasaan berada di tangan orang-orang kaya atau pengusaha besar yang mengendalikan ekonomi dan kebijakan Negara. Contoh: konglomerat atau pemilih perusahaan besar yang punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Oligarki Militer Kelompok Militer atau petinggi angkatan bersenjata menguasai kekuasaan politik dan pemerintahan. Contoh: pemerintahan yang dikendalikan oleh jendral atau kelompok militer. Oligarki Keluarga (Dinasti Politik) Kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga atau kerabat dekat. Contoh: jabatan politik yang bergantian dipegang oleh anggota keluarga yang sama. Oligarki Intelektual Kekuassan dipegang oleh kelompok orang terpelajar atau cendekiawan yang menganggap diri paling tahu dan berhak mengatur masyarakat. Oligarki Agama Kekuasaan dipegang oleh tokoh-tokoh agama atau kelompok keagamaan tertentu yang mengatur kehidupan sosial dan politik sesuai pandangan mereka.   Kelebihan Sistem Oligarki Pengambilan keputusan yang cepat dan efisien karena sedikit orang yang berkuasa Stabilitas pemerintahan lebih stabil karena pemimpin berasal dari kelompok yang sama Kualitas pemimpin biasanya berpendidikan tinggi dan berpengalaman Perencanaan kebijakan dapat membuat rencana jangka panjang yang konsisten Efisiensi saat krisis dapat bertindak cepat dalam keadaan darurat   Kekurangan Sistem Oligarki Kepentingan rakyat sering diabaikan, kebijakan lebih menguntungkan kelompok elit Kesenjangan sosial meningkat, rakyat biasa sulit berkembang Korupsi dan Nepotisme mudah terjadi karena kekuasaan terkonsentrasi Demokrasi hanya formalitas, aspirasi rakyat jarang didengar Pergantian kekuasaan sulit terjadi, elit mempertahankan posisi Partisipasi rakyat terbatas, rakyat memiliki suara sedikit   Contoh Negara atau Sistem Oligarki dalam Dunia Modern Rusia Kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh kelompok elit dekat presiden dan oligarki kaya yang mengendalikan industri strategis Amerika Serikat Meski sistem demokrasi, ada kritik bahwa pengaruh besar perusahaan besar, donor kampanye, dan kelompok lobi membuat kebijakan lebih berpihak pada elit ekonomi dibanding rakyat biasa China Partai komunis mengendalikan hampir seluruh aspek politik dan ekonomi, sementara kekuasaan terkonsentrasi pada elit partai Arab Saudi Monarki absolut dengan pengaruh besar keluarga kerajaan dalam politik, ekonomi, dan hukum Beberapa Negara Afrika atau Amerika Latin Ada yang dikuasai kelompok militer atau elit kaya yang mempertahankan kekuasaan melalui control ekonomi dan politik   Perbandingan Oligarki dengan Demokrasi dan Monarki Oligarki Kekuasaan dipegang oleh segelintir elit, keputusan cepat tapi kepentingan rakyat sering diabaikan Demokrasi Kekuasaan dipegang oleh rakyat, partisipasi tinggi dan kebijakan dibuat untuk kesejateraan umum Monarki Kekuasaan dipegang oleh raja atau keluarga kerajaan tergantung sistem, bisa absolut atau terbatas