Berita Terkini

Wamena - Indonesia adalah negeri dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa, masing-masing memiliki tradisi dan upacara adat yang berbeda. Salah satu tradisi yang sangat khas dan unik yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa adalah Upacara Bakar Batu, tradisi masyarakat asli Papua yang sarat makna dan nilai-nilai kebersamaan. Upacara ini bukan sekadar pesta makan besar, melainkan simbol rasa syukur, perdamaian, dan persaudaraan yang telah diwariskan turun-temurun.   Asal Usul dan Makna Upacara Bakar Batu Upacara Bakar Batu merupakan tradisi penting bagi masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua, seperti suku Dani, Lani, Yali, dan beberapa suku lainnya. Dalam bahasa daerah, upacara ini dikenal dengan berbagai nama, misalnya Kit Oba Isago (suku Dani) atau Barapen di daerah lain. Meski memiliki penyebutan berbeda, maknanya tetap sama: ungkapan syukur dan kebersamaan. Bagi masyarakat Papua, batu bukan sekadar benda alam. Batu dianggap sebagai simbol kekuatan, keteguhan, dan keseimbangan hidup. Karena itu, proses memasak dengan batu panas dalam upacara ini memiliki filosofi yang mendalam  bahwa hidup manusia harus kuat, saling menopang, dan bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Upacara ini biasanya diadakan untuk berbagai tujuan penting, seperti merayakan hasil panen, kelahiran anak, pernikahan, penobatan kepala suku, hingga penyelesaian konflik. Kadang, Bakar Batu juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu kehormatan atau peringatan peristiwa besar dalam kehidupan masyarakat.   Tahapan dan Proses Pelaksanaan Pelaksanaan Bakar Batu tidak bisa dilakukan secara mendadak. Persiapannya melibatkan seluruh warga kampung, yang masing-masing memiliki peran penting. 1. Persiapan Batu dan Lokasi Tahap pertama adalah mengumpulkan batu-batu berukuran sedang yang akan digunakan untuk memasak. Batu-batu ini disusun di atas tumpukan kayu dan dibakar hingga panas membara. Sementara api dinyalakan, para laki-laki bekerja sama menggali lubang besar di tanah yang akan menjadi tempat memasak. 2. Persiapan Bahan Makanan Sementara batu dipanaskan, para perempuan menyiapkan bahan makanan. Biasanya terdiri dari ubi jalar, sayur-mayur, pisang, dan daging babi atau ayam. Ubi jalar menjadi makanan pokok masyarakat pegunungan Papua, sedangkan daging babi dianggap sebagai simbol kemakmuran dan kehormatan. 3. Proses Memasak dengan Batu Panas Setelah batu cukup panas, makanan disusun berlapis-lapis di dalam lubang tanah. Lapisan pertama berupa daun pisang, kemudian diikuti batu panas, daging, sayur, ubi, dan daun lagi. Proses ini diulang beberapa kali hingga semua bahan tertutup rapat, lalu dibiarkan beberapa jam hingga matang sempurna. Cara memasak tradisional ini menghasilkan aroma khas dan cita rasa yang gurih alami. 4. Makan Bersama dan Doa Syukur Setelah makanan matang, warga berkumpul dan berdoa bersama sebagai tanda rasa syukur. Kemudian mereka makan bersama-sama tanpa memandang status sosial atau usia. Semua duduk sejajar dan menikmati hasil kerja bersama. Inilah puncak dari upacara simbol kebersamaan, kesetaraan, dan persaudaraan.   Nilai Sosial dan Filosofis dalam Bakar Batu Lebih dari sekadar tradisi kuliner, Bakar Batu memiliki makna sosial yang sangat dalam. Upacara ini menegaskan pentingnya gotong royong dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat Papua. Setiap orang memiliki peran yang saling melengkapi. Proses mempersiapkan batu, bahan makanan, hingga makan bersama menjadi wujud nyata solidaritas sosial yang masih terjaga hingga kini. Selain itu, Bakar Batu juga sering dijadikan upacara perdamaian antar suku. Dua kelompok yang pernah berselisih akan duduk bersama dan makan dari batu yang sama. Dengan demikian, simbol panasnya batu dianggap telah “membakar” amarah dan kebencian, digantikan oleh kehangatan persaudaraan. Dari sisi budaya, tradisi ini mengajarkan rasa hormat terhadap alam dan sumber daya. Semua bahan diambil dari hasil bumi dan diolah secara alami tanpa teknologi modern. Ini menjadi bentuk penghargaan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan. Baca juga: Makanan Ekstrem Khas Papua yang Kaya Akan Nutrisi: Antara Tradisi dan Kearifan Lokal Bakar Batu di Era Modern Seiring perkembangan zaman, Bakar Batu kini tidak hanya dilakukan untuk keperluan adat, tetapi juga menjadi bagian dari festival budaya dan pariwisata Papua. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat bekerja sama melestarikan tradisi ini agar tetap hidup di tengah arus modernisasi. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, tertarik untuk menyaksikan langsung prosesi Bakar Batu yang penuh warna dan makna. Namun, meskipun kini menjadi atraksi budaya, masyarakat Papua tetap menjaga kesakralan dan nilai spiritual upacara ini. Mereka menegaskan bahwa inti dari Bakar Batu bukan pada kemeriahannya, melainkan pada rasa syukur, persaudaraan, dan keharmonisan dengan alam. Upacara Bakar Batu adalah salah satu warisan budaya Nusantara yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Di balik kepulan asap batu panas dan aroma masakan yang menggugah selera, tersimpan pesan tentang persatuan, rasa syukur, dan kebersamaan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa hidup tidak dapat dijalani sendiri. Seperti halnya batu-batu yang saling menopang dalam api, manusia pun harus saling mendukung agar kehidupan tetap hangat dan damai. Melalui pelestarian tradisi Bakar Batu, kita tidak hanya menjaga warisan budaya Papua, tetapi juga merawat jati diri bangsa yang menjunjung tinggi gotong royong dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Wamena - Papua dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa. Tidak hanya keindahan alamnya yang menakjubkan, tetapi juga kekayaan kulinernya yang unik dan sarat makna budaya. Di balik makanan tradisional Papua, tersimpan berbagai hidangan yang mungkin dianggap “ekstrem” oleh sebagian orang, namun sebenarnya menyimpan nilai gizi tinggi dan filosofi kehidupan masyarakat setempat.   Ulat Sagu: Sumber Protein Alami dari Alam   Ulat sagu atau larva Rhynchophorus ferrugineus merupakan salah satu makanan ekstrem yang paling terkenal dari Papua. Bagi masyarakat setempat, ulat sagu bukan hanya makanan, melainkan juga bagian dari kearifan lokal yang menghargai alam dan sumber daya yang ada. Ulat ini hidup di batang pohon sagu yang mulai membusuk. Biasanya, masyarakat mencari ulat sagu di hutan, kemudian mengonsumsinya langsung dalam keadaan mentah atau dibakar sebentar di atas bara api. Rasanya gurih dan sedikit manis, dengan tekstur lembut seperti daging lemak. Dari segi nutrisi, ulat sagu mengandung protein tinggi, asam amino esensial, serta lemak sehat yang bermanfaat untuk tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 100 gram ulat sagu dapat mengandung lebih dari 10 gram protein dan lemak baik yang setara dengan daging ayam. Selain itu, kandungan zat besi dan vitamin B kompleks di dalamnya juga mendukung pembentukan energi dan menjaga daya tahan tubuh.   Papeda: Makanan Pokok Kaya Serat Papeda merupakan makanan pokok masyarakat Papua yang terbuat dari tepung sagu. Teksturnya kental dan kenyal seperti lem, biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning atau sayur daun melinjo. Meskipun tampak sederhana, papeda kaya akan karbohidrat kompleks dan serat alami yang baik untuk pencernaan. Kandungan seratnya membantu menstabilkan kadar gula darah dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena tidak mengandung gluten, papeda juga menjadi alternatif makanan sehat bagi mereka yang memiliki intoleransi gluten. Selain itu, kombinasi papeda dengan ikan laut segar seperti ikan tongkol, kakap, atau mubara, menjadikan hidangan ini sangat bergizi. Ikan laut mengandung protein, omega-3, serta mineral penting seperti selenium dan yodium yang membantu menjaga fungsi otak dan jantung.   Sate Ulat Sagu dan Serangga Hutan Selain dikonsumsi mentah, ulat sagu juga sering dijadikan sate dan dibakar bersama bumbu khas Papua seperti daun sagu, serai, dan cabai hutan. Aroma yang dihasilkan sangat khas dan menggugah selera. Di beberapa daerah pedalaman, masyarakat juga mengonsumsi serangga hutan lain seperti jangkrik dan belalang. Meskipun dianggap ekstrem oleh banyak orang, makanan ini sebenarnya memiliki kandungan protein, kalsium, dan magnesium yang tinggi. Dalam konteks keberlanjutan, konsumsi serangga bahkan dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan produksi daging sapi atau ayam karena membutuhkan lebih sedikit lahan dan air.   Kelezatan yang Sarat Nilai Budaya Makanan ekstrem khas Papua tidak sekadar memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual. Ulat sagu, misalnya, sering disajikan dalam upacara adat sebagai simbol kehidupan, kekuatan, dan rasa syukur terhadap alam. Tradisi makan bersama di rumah-rumah adat Papua juga menjadi simbol kebersamaan dan persaudaraan. Di balik setiap hidangan, tersimpan pesan untuk menjaga keseimbilan antara manusia dan alam, serta menghargai sumber daya yang telah diberikan bumi.   Baca juga: Kubu Belela: Pesona Dingin di Jantung Pegunungan Papua   Potensi Ekonomi dan Wisata Kuliner Seiring berkembangnya pariwisata di Papua, makanan ekstrem seperti ulat sagu mulai menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Banyak yang datang bukan hanya untuk mencoba cita rasa uniknya, tetapi juga untuk belajar tentang budaya lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, kuliner khas ini dapat menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Produk olahan sagu, ulat sagu kering, atau camilan berbasis serangga dapat dikembangkan menjadi komoditas bernilai jual tinggi, tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Makanan ekstrem khas Papua bukan sekadar keunikan kuliner, tetapi juga cerminan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan hidup. Di balik kesan “aneh” bagi lidah modern, makanan seperti ulat sagu, papeda, dan serangga hutan justru menyimpan nilai gizi tinggi, keberlanjutan ekologis, serta filosofi budaya yang dalam. Melalui pelestarian dan promosi yang tepat, kuliner Papua dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk menghargai keberagaman makanan tradisional dan menggali kembali sumber pangan alami yang kaya manfaat.

Wamena — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara Dasar Pembagian Daerah pemilih Pada kabupaten Tolikara.Pembagian dapil ini merupakan langkah strategis untuk menjamin keterwakilan masyarakat secara proporsional di setiap wilayah kecamatan. Ketua KPU Kabupaten Tolikara Lutius Kogoya menyampaikan bahwa pembentukan dapil mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penetapan dapil harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, integritas wilayah, cakupan wilayah yang utuh, serta kohesivitas sosial dan berkesinambungan. Di Kabupaten Tolikara, pembagian dapil dilakukan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, dan kondisi geografis antar kecamatan. Selain itu, unsur keterwakilan masyarakat dari setiap wilayah juga menjadi pertimbangan utama agar tidak ada daerah yang kehilangan representasi politik di DPRD Kabupaten.   Baca juga: KPU Tolikara Rutin Lakukan Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui SIPOL   KPU juga melibatkan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lokal dalam proses penyusunan dan konsultasi publik sebelum penetapan final. Kasubag Teknis dan Hukum KPU Tolikara, Asdar Syarifudin ketika dihubungi melalui telepon, menambahkan bahwa proses pembagian dapil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung nilai strategis bagi penguatan demokrasi di daerah, Selasa (28/10/2025). “Pembagian dapil harus mencerminkan keadilan representasi masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi geografis Tolikara yang cukup luas dan beragam, kami memastikan setiap kecamatan memiliki kesempatan yang sama untuk diwakili di lembaga legislatif,” ujar Asdar. Ia juga menegaskan bahwa KPU Tolikara terus berupaya menyampaikan informasi ini kepada masyarakat agar pemilih memahami arti penting dapil dalam menentukan keterwakilan politik. Melalui pembagian dapil yang adil dan transparan, KPU Tolikara berharap masyarakat dapat memahami pentingnya peran daerah pemilihan dalam menentukan keterwakilan di lembaga legislatif daerah.  Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya KPU Tolikara untuk memastikan seluruh proses pemilu berjalan demokratis, partisipatif, dan berintegritas tinggi.

Wamena - Di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, nilai-nilai nasionalisme kembali menjadi sorotan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nasionalisme, yang dahulu menjadi dasar perjuangan para pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan, kini diharapkan dapat menjadi kekuatan moral dan sosial untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara sederhana, nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta yang mendalam terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Namun, lebih dari sekadar rasa bangga, nasionalisme juga mencakup sikap aktif untuk mempertahankan kedaulatan, menghormati simbol-simbol negara, serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme bukan hanya tentang semangat heroik masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana warga negara mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa. Menurut sejarawan Universitas Indonesia, Dr. Hadi Santosa, nasionalisme di Indonesia memiliki karakteristik yang unik. “Nasionalisme Indonesia lahir bukan dari semangat menaklukkan bangsa lain, melainkan dari tekad untuk membebaskan diri dari penjajahan dan menciptakan kehidupan yang adil serta berdaulat. Inilah yang membedakan nasionalisme Indonesia dengan paham nasionalisme di negara-negara Barat,” ujarnya dalam sebuah seminar kebangsaan di Jakarta, Senin (27/10).   Tujuan Nasionalisme Tujuan utama nasionalisme adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Dalam konteks Indonesia yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah, semangat nasionalisme menjadi perekat yang menjaga keharmonisan sosial. Selain itu, nasionalisme juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional serta menjaga martabat bangsa di kancah internasional. Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa tujuan nasionalisme di era modern tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. “Nasionalisme masa kini harus diwujudkan melalui kemandirian ekonomi, penghargaan terhadap produk dalam negeri, serta penguatan identitas budaya bangsa,” katanya. Ia menambahkan bahwa nasionalisme juga harus menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan global, seperti pengaruh budaya asing yang masuk tanpa filter, disinformasi di media sosial, dan konflik kepentingan politik yang dapat mengancam persatuan. “Rasa cinta tanah air harus disertai dengan kesadaran kritis agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang dapat merusak solidaritas nasional,” ujarnya.   Nasionalisme di Era Digital Perkembangan teknologi informasi membawa dampak besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kemajuan digital membuka peluang besar bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru bagi penguatan nasionalisme. Arus informasi global yang begitu cepat sering kali menyebabkan pergeseran nilai dan identitas bangsa, terutama di kalangan generasi muda. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui kurikulum Merdeka Belajar. Program ini menekankan pentingnya pendidikan karakter, cinta tanah air, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Selain itu, kegiatan seperti upacara bendera, pelatihan bela negara, dan festival kebudayaan terus digalakkan untuk memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa. “Nasionalisme tidak boleh berhenti pada slogan atau seremonial belaka. Ia harus menjadi tindakan nyata, seperti mencintai produk lokal, menjaga lingkungan, dan menghormati perbedaan,” ujar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda 2025.   Baca juga: Sumpah Pemuda: Latar Belakang, Tokoh dan Isi   Menjaga Api Nasionalisme Menjaga api nasionalisme di era modern bukan perkara mudah. Diperlukan kerja sama seluruh elemen bangsa pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat untuk terus menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kesadaran bahwa Indonesia berdiri di atas semangat persatuan dan gotong royong harus terus hidup dalam hati setiap warga negara. Nasionalisme sejati bukanlah menutup diri dari dunia luar, melainkan berani berdiri sejajar dengan bangsa lain tanpa kehilangan jati diri. Dengan memahami arti dan tujuan nasionalisme, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelanjut perjuangan bangsa yang tidak hanya mencintai tanah air dengan kata-kata, tetapi juga dengan karya dan tindakan nyata.

Wamena – Kita sering mendengar istilah elektabilitas dibahas oleh pengamat politik dan media pada saat masa kampanye pilkada atau pun pemilu. Mereka membahas bagimana peluang para kandidat atau pun partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan serta faktor yang akan mempengaruhi peluang mereka dalam memenangkan pemilihan tersebut.   Pengertian Elektabilitas Secara Umum Dalam Politik Menurut KBBI elektabilitas adalah kemungkinan (kemampuan) seseorang terpilih dalam suatu pemilihan. Secara umum dapat dideskripsikan bahwasanya elektabilitas itu adalah tingkat atau peluang dipilihnya seseorang atau organisasi dalam suatu kelompok masyarakat. Pembahasan mengenai elektabilitas merupakan suatu tolak ukur yang dijadikan oleh seseorang atau pun organisasi untuk mengetahui peluang mereka untuk memenangkan suatu kontestasi. Dari hasil elektabilitas meraka melakukan evaluasi serta kajian bagaimana menaikkan tingkat elektabilitas mereka di kalangan masyarakat. Dalam hal politik, elektabilitas adalah ukuran tingkat keterpilihan seorang kandidat atau partai politik dalam pemilihan umum. Elektabilitas dalam politik dijadikan sebagai ukuran apakah seseorang atau partai memiliki dukungan yang cukup untuk memenangkan suatu pemilihan. Pengingkatan elektabilitas juga menjadi fokus dari pada calon atau pun partai polikt dalam kampanye mereka.   Perbedaan Elektabilitas, Popularitas, dan Akseptabilitas Dalam konteks pemilu, hubungan antara elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas sangatlah berkesinambungan. Ketiga hal ini dianggap sebagai tahapan yang saling terhubung dalam mencapai kemenangan. Popularitas adalah kemampuan seseorang atau kelompok dalam membangun citra positif di tengah masyarakat atau sejauh mana calon atau partai politik dikenal oleh masyarakat. Popularitas merupakan modal awal untuk mendapatkan akseptabilitas dan elektabilitas. Jika tingkat popularitas seorang calon sudah tinggi maka peluang untuk dikenal oleh pemilih akan lebih besar dan sebaliknya, jika popularitasnya rendah maka akan cukup susah untuk mendapatkan akspetabilitas dan elektabilitas yang besar.  Sementara akseptabilitas adalah kondisi sesuatu yang bisa diterima atau disambut baik oleh pihak tertentu. Dengan kata lain sejauh mana seorang calon disukai atau diterima oleh masyarakat. Akseptabilitas seseorang akan dipengaruhi oleh rekam jejak, integritas, kemampuan dan citra yang telah ada. Akseptabilitas merupakan jembatan penghubung antara popularitas dan elektabilitas. Jika tingkat popularitas calon tinggi atau sudah dikenal luas akan tetapi memiliki rekam jejak dan citra yang negatif. Hal ini menjadi penyebab masyarakat tidak akan memilihnya dan akhirnya tingkat akseptabilitsnya rendah. Elektabilitas merupakan sebuah tujuan akhir dalam proses politik. Elektabilitas merupakan hasil dari sinkronisasi tingkat popularitas dan akseptabilitas. Elektabilitas menjadi sebuah hasil dari kerja keras calon atau pun partai politik. Akseptabilitas yang tinggi akan memberikan pengaruh pada angka elektabilitas yang tinggi pula. Jika masyarakat dapat menerima seseorang calon atau partai politik maka kemungkinan besar mereka juga akan memilihnya.   Baca juga: Ingin Menjadi Anggota KPU? Cek Persyaratannya   Faktor yang Mempengaruhi Elektabilitas Kandidat atau Partai Politik Dalam dunia politik faktor yang dapat mempengaruhi tingkat elektabilitas seseorang atau pun partai politik sangat beragam, mencakup dari citra calon, kinerja partai dan kondisi sosial politik lainnya. Gambaran umum yang menjadi faktor penentu elektabilitas antara lain: Kinerja dan rekam jejak Pengaruh media Visi dan misi yang ditawarkan Kemampuan komunikasi Strategi kampanye Citra yang dibangun di publik Dukungan dari pihak lain, dsb   Cara Mengukur Elektabilitas oleh Lembaga Survei Lembaga survey mengukur elektabilitas seorang calon atau partai politik melalui metode ilmiah, dengan tujuan memperoleh gambaran akurat mengenai preferensi pemilih dalam suatu populasi tertentu. Berikut gambaran ringkasnya: Desain sampel (target): menentukan populasi pemilih dan memiloih sejum;lah kecil responden (sampel) yang mewakili populasi menggunakan metode Multistage Random Sampling Penyusunan kuesioner: merumuskan pertanyaan terstruktur untuk mengukur tiga hal utama yaitu popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas Pengumpulan data: melakukan wawancara dengan control kualitas yang ketat. Analisis: data dari sampel diolah secara statistic untuk menghasilkan persentase dukungan, kemudian diproyeksikan ke seluruh populasi dengan mencantumkan Margin of Error dan tingkat kepercayaan. Angka elektabilitas bukanlah gambaran pasti (tetap), namun elektabilitas merupakan sebuah dinamika dari preferensi pemilih pada kurun waktu tertentu. Dengan pemahaman yang tepat tentang elektabilitas, kita sebagai masyarakat dapat lebih bijak dalam mencerna hasil survey yang di publish oleh lembaga survey dan memberikan kontribusi terhadap jalannya proses demokrasi.

Wamena - Kata republik sering kita dengar saat membahas bentuk pemerintahan suatu negara dan sistem republik merupakan bentuk pemerintahan yang paling umum di dunia. Konsep republik merupakan pilar fundamental yang membedakan negara-negara modern dari bentuk pemerintahan tradisional seperti monarki (Kerajaan).   Pengertian Republik Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat atau wakil yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka dalam memerintah negara. Secara umum rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin secara demokratis, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan dan kekuasaan negara dijalankan demi kepentingan umum. Prinsip dasar dari sistem republik adalah penolakan terhadap sistem monarki atau kekuasaan absolut, yang intinya kekuasaan berada di tangan rakyat bukan dari hak ilahi atau keturunan. Kata republik berasal dari bahasa Latin res publica yang berarti hal-hal umum atau urusan umum. Dalam sistem republik, rakyat memiliki hak suara dalam memilih para pemimpin mereka dan memiliki hak untuk mengontrol pemerintahan mereka. Dalam negara republik, kepala negara umumnya disebut presiden. Presiden dipilih untuk masa jabatan tertentu dan bertanggung jawab menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.   Sejarah Lahirnya Pemerintahan Republik Pemerintahan Republik adalah jenis sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan kekuasaan negara yang dijalankan oleh para pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Berikut ini adalah sejarah lahirnya pemerintahan republik di dunia. Pertama kali muncul sistem pemerintahan republik di Roma Kuno pada abad ke-6 SM. Pada saat itu, Roma dijalankan oleh dua konsul yang dipilih oleh Senat dan rakyat. Pada abad ke-18, Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya dari Inggris dengan menganut sistem pemerintahan republik sebagai bentuk negara dan pemerintahan baru. Perkembangan selanjutnya terjadi di Perancis pada abad ke-19. Pada saat itu, Perancis mengalami revolusi yang memicu munculnya Republik Pertama. Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah menetapkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Di Asia, termasuk Indonesia konsep republik indentik dengan kemerdekaan nasional dan penentuan nasib sendiri. Para tokoh bangsa yang dipengaruhi oleh pikiran pencerahan dan keberhasilan revolusi di dunia memilih bentuk negara kesatuan yang berbentuk republik.   Baca juga: Pemilu Bersih, Demokrasi Kuat   Ciri-ciri Negara Republik Negara yang menganut sistem pemerintahan republik memiliki karakteristik yang menjadi pembeda dengan bentuk pemerintahan lainnya. Adapun ciri-ciri negara republik adalah sebagai berikut: Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki peran langsung dalam menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan umum.   Kepala Negara Dipilih Melalui Pemilihan Umum Kepala negara dan kepala pemerintahan (presiden) dipilih untuk masa jabatan tertentu melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.   Memiliki Konstitusi sebagai Dasar Pemerintahan Negara republik berlandaskan konstitusi atau undang-undang dasar yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.   Adanya Pembagian Kekuasaan (Trias Politika) Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga lembaga utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak.   Pemerintah Bertanggung Jawab kepada Rakyat Pemerintah wajib menjalankan tugas dan kebijakan publik secara transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.   Jenis-Jenis Pemerintahan Republik Bentuk Pemerintahan Republik dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu Republik Absolut, Republik Konstitusional dan Republik Parlementer. Perbedaan ketiga jenis Republik tersebut terletak pada kekuasaan yang dimiliki oleh Presidennya. Republik Absolut adalah bentuk pemerintahan yang bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa akan mengakibatkan konstitus, kemudian agar bisa melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, tapi tidak berfungsi. Republik konstitusional adalah bentuk pemerintahan republik dengan presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Sementara itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. Republik parlementer adalah bentuk pemerintahan republik dengan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun, keputusan presiden tidak dapat diganggu – gugat. Sementara kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem republik parlementer, kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.   Beberapa Negara yang Menganut Sistem Pemerintahan Republik Indonesia - Republik presidensial dengan dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Amerika Serikat - Republik presidensial dengan sistem federal dan pemisahan kekuasaan yang tegas. Perancis - Republik semi-presidensial yang menggabungkan kekuasaan presiden dan parlemen. India - Republik parlementer dengan sistem demokrasi terbesar di dunia. Korea Selatan - Republik presidensial modern dengan sistem pemerintahan transparan dan partisipatif. Singapura - Republik parlementer dengan sistem pemerintahan efisien dan stabil. Filipina - Republik presidensial dengan sistem pemerintahan terdesentralisasi. Jerman - Republik parlementer dengan sistem federal. Italia - Republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara. Mesir - Republik semi-presidensial dengan sistem hukum berbasis konstitusi. Afrika Selatan - Republik parlementer dengan presiden yang dipilih oleh parlemen. Nigeria – Republik presidensial terbesar di benua Afrika. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa republik adalah bentuk pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintah hanya bertugas menjalankan amanat rakyat berdasarkan hukum dan konstitusi. Sistem pemerintahan republik mencerminkan semangat demokrasi dan keadilan. Setiap negara menerapkannya dengan karakter dan tradisi politik yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat. Sebagai negara republik, Indonesia menjalankan sistem demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, di mana partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan tanggung jawab pemerintah menjadi dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.