Berita Terkini

Wamena - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Keberadaan KPU menjadi pilar utama dalam menjaga pelaksanaan demokrasi agar berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tugas serta kewenangan KPU memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan.   Baca juga: KPU Tolikara Rutin Lakukan Pemutakhiran Data Partai Politik Melalui SIPOL   Dasar Hukum KPU dalam Konstitusi Landasan konstitusional KPU tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa KPU merupakan lembaga independen yang berdiri di luar pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Independensi tersebut menjadi jaminan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan tanpa intervensi politik dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.   Dasar Hukum KPU dalam Undang-Undang Selain diatur dalam konstitusi, keberadaan dan fungsi KPU dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara rinci struktur kelembagaan KPU, tugas, wewenang, serta mekanisme penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan setiap tahapan pemilu di lapangan. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data partai politik oleh KPU di tingkat kabupaten dan kota. Kehadiran berbagai aturan tersebut memperkuat legitimasi KPU dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, serta memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung transparan dan profesional.   Baca juga: Pentingnya Partisipasi LO Partai Politik Dalam Sosialisasi, Disampaikan KPU Tolikara   Implementasi di KPU Kabupaten Tolikara Sebagai bagian dari struktur KPU secara nasional, KPU Kabupaten Tolikara juga menjalankan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan kepemiluan di daerah. Lembaga ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu legislatif, pemilihan presiden, hingga pemilihan kepala daerah, dengan mengedepankan prinsip kemandirian dan akuntabilitas. Selain itu, KPU Tolikara juga gencar melaksanakan program pemutakhiran data partai politik, sosialisasi pendidikan pemilih, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Semua langkah tersebut dilakukan sebagai wujud penerapan nilai-nilai demokrasi yang berlandaskan hukum. Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Tolikara, Asdar Syarifudin, menyampaikan bahwa seluruh kegiatan di lingkungan KPU Tolikara berpedoman pada aturan yang berlaku, Senin (20/10/25). “Kami memastikan setiap proses dan tahapan pemilu berjalan sesuai dasar hukum, agar hasilnya memiliki legitimasi yang kuat dan dipercaya masyarakat,” ungkapnya.

Wamena -  Karubaga adalah ibukota dari kabupaten Tolikara yang berada di Provinsi Papua Pegunungan. Karubaga memiliki ketinggian diatas 3000 km diatas permukaan laut.  Jumlah penduduk Karubaga menurut kemendagri tahun 2021 sebesar 20.154 jiwa. Kontribusi utama perekonomian di daerah ini datang dari pertanian. Sama seperti daerah lain di Papua, Babi merupakan ternak utama masyarakat Karubaga.   Akses dan Rute ke Karubaga Berjarak 96 km dari Wamena, Karubaga bisa ditempuh 3-4 jam melalui jalur darat. Adapun transportasi yang biasa digunakan adalah mobil pikap bermesin ganda. Hal ini memang agak berbeda dengan transportasi di daerah pada umumnya sebab medan yang berat serta terjal dengan jurang – jurang dalam dan sempit membuat akses menuju karubaga hanya bisa dilalui dengan transportasi khusus. Pada saat artikel ini dibuat, biaya transportasi sendiri berkisar antara 250 – 300 ribu jika penumpang memilih untuk duduk di dalam. Sedangkan untuk penumpang yang memilih duduk di luar atau bak terbuka harganya lebih murah berkisar 200 ribu per penumpang. Untuk penumpang yang memiliki barang juga tidak perlu khawatir karena barang bisa di letakkan di bak mobil. Karubaga juga memiliki 1 bandara yang Bernama bandara Karubaga. Letak landasan pacu pesawat di Karubaga termasuk pendek dengan Panjang 750 meter dan lebar sekitar 6 meter. Perjalanan dari bandara Sentani di Jayapura menuju Karubaga bisa ditempuh dengan waktu ± 1 jam. Sedangkan dari bandara Wamena hanya menempuh waktu ± 20 menit.   Fakta Menarik Karubaga Bandara Karubaga - Karubaga merupakan salah dua distrik di kabupaten Tolikara selain Kanggime yang bisa diakes lewat jalur darat dan satu-satunya distrik yang memiliki bandara. Puncak Mega - Di perjalanan Wamena – Karubaga, kita akan melewati Puncak Mega salah satu tempat penting yang berfungsi sebagai titik istirahat bagi pengguna jalur darat. Dikelilingi pegunungan, tempat ini lumayan populer sebagai tempat peristirahatan karena menawarkan pemandangan yang indah dari ketinggian 3480 meter diatas permukaan laut. Sehingga tidak mengherankan suhu disini mencapai 10° C. Baca juga: Kubu Belela: Pesona Dingin di Jantung Pegunungan Papua   Keberagaman Sosial - Karubaga juga menawarkan keberagaman sosial yang sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini tergambar dari suku pendatang dari luar papua yang cukup banyak tinggal di distrik ini. Moto “Nawi Arigi” - Karubaga mengusung moto “Nawi Arigi” yang berarti “Kecintaan mendalam akan tanah kelahiran”, sebagai bentuk motivasi masyarakatnya untuk berkontribusi demi kemajuan Tolikara.  Baca juga: Nawi Arigi: Semangat Hidup Masyarakat Tolikara   Kota Injil - Sejarah juga mencatat Karubaga sebagai salah satu titik yang awal penyebaran injil di tanah papua oleh missionaris dari Belanda, Jerman dan Papua. Hal ini dibuktikan dengan keberadaaan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di Karubaga. Selain itu banyak kegiatan GIDI di Papua Peghunungan yang diadakan di Karubaga. Keberadaan Aula GIDI juga menegaskan posisi Karubaga sebagai pusat pertumbuhan iman jemaat, ziarah Panjang GIDI, pusat Pendidikan Kristen, sekaligus perekat sosial keagamaan di tanah papua. Tradisi Bakar Batu - Tradisi Bakar batu merupakan salah satu tradisi penting bagi masyarakat karubaga. Tradisi bakar batu adalah ritual bersama memasak makanan dengan membakar batu terlebih dahulu lalu menumpuknya didalam lubang yang sudah disiapkan. Makanan yang dimasak biasanya daging dan ubi. Ritual ini juga menjadi simbol kebersamaan, perdamaiaan dan ucapan syukur dalam berbagai momen penting seperti pernikahan, kelahiran dan panen. Baca juga: Upacara Bakar Batu, Wujud Kebersamaan dan Rasa Syukur

​Wamena - Dalam sebuah negara demokratis, partisipasi rakyat adalah pilar utama. Instrumen vital yang memungkinkan partisipasi ini terwujud adalah hak pilih. Di Indonesia, hak pilih tidak hanya sebatas hak untuk mencoblos, tetapi terbagi menjadi dua konsep fundamental yang saling melengkapi: Hak Pilih Aktif dan Hak Pilih Pasif. Pemahaman mendalam tentang kedua hak ini sangat krusial, tidak hanya bagi penyelenggara Pemilu, tetapi juga bagi setiap warga negara untuk memaksimalkan perannya dalam menentukan masa depan bangsa.   ​Hak Pilih Aktif: Kekuatan di Bilik Suara ​Hak Pilih Aktif, yang sering disebut sebagai hak untuk memilih, adalah hak dasar yang melekat pada setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum. Ini adalah wujud kedaulatan rakyat yang paling nyata, di mana setiap individu memiliki suara yang setara dalam memilih pemimpin dan wakil rakyatnya.   ​Syarat dan Ketentuan Syarat-syarat untuk memiliki Hak Pilih Aktif diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beberapa persyaratan utamanya meliputi: 1. ​Warga Negara Indonesia (WNI): Kewarganegaraan menjadi syarat mutlak. 2. ​Usia Minimal: Telah genap berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin pada hari pemungutan suara. Usia 17 tahun menjadi batas legal kedewasaan politik. 3. ​Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya: Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seseorang tidak boleh sedang dicabut hak politiknya. 4. ​Domisili Jelas: Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau dokumen identitas lain yang sah. 5. ​Terdaftar sebagai Pemilih: Idealnya, pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU. Proses pendaftaran ini memastikan logistik pemilu (surat suara, TPS) dapat disiapkan secara akurat. ​Penting untuk Diketahui  Bahkan bagi yang belum terdaftar di DPT, selama memenuhi syarat usia dan dapat menunjukkan KTP-el, mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada jam-jam tertentu di TPS sesuai domisili, yang dikenal sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK). ​Hak Pilih Aktif adalah refleksi dari prinsip kesetaraan. Tidak peduli latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan, setiap suara memiliki bobot yang sama. Tingginya partisipasi dalam menggunakan hak pilih aktif seringkali menjadi indikator kesehatan demokrasi suatu negara. Peningkatan angka partisipasi, seperti yang terlihat dalam Pemilu beberapa periode terakhir, menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang semakin matang.   Baca juga: Apa Itu Hak dan Kewajiban Warga Negara? Ini Penjelasan Lengkapnya   ​Hak Pilih Pasif: Tanggung Jawab Kepemimpinan ​Berlawanan dengan hak untuk memilih, Hak Pilih Pasif adalah hak untuk dipilih atau mencalonkan diri menjadi anggota badan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) atau menduduki jabatan eksekutif (Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota). Hak ini merupakan pintu gerbang bagi warga negara untuk secara langsung mengemban amanah rakyat dan membentuk kebijakan publik.   ​Syarat Khusus untuk Mengabdi ​Karena menyangkut tanggung jawab publik yang besar, syarat untuk Hak Pilih Pasif jauh lebih ketat dan komprehensif dibandingkan Hak Pilih Aktif. Syarat-syarat ini dirancang untuk memastikan bahwa para calon pemimpin dan wakil rakyat memiliki integritas, kapabilitas, dan komitmen yang diperlukan. Secara umum, syarat untuk calon anggota legislatif di Indonesia antara lain: 1. ​Warga Negara Indonesia (WNI): Sama seperti hak pilih aktif. 2. ​Usia Minimal Lebih Tinggi: Biasanya, batas minimal usia untuk mencalonkan diri adalah 21 tahun atau lebih saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Untuk jabatan eksekutif seperti Presiden/Wakil Presiden, syarat usia bisa lebih tinggi. 3. ​Pendidikan Minimal: Calon harus berpendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. 4. ​Integritas dan Moral: Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa 5. ​Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. 6. ​Tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa ia adalah mantan narapidana, dan telah selesai menjalani masa pidananya. 6. ​Komitmen Penuh Waktu: Bagi calon anggota legislatif, terdapat syarat bersedia bekerja penuh waktu. 7. ​Pengunduran Diri dari Jabatan Lain: Bagi yang saat ini menjabat di posisi publik tertentu (misalnya PNS, TNI/Polri, atau kepala daerah), diwajibkan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon tetap. ​Syarat-syarat ini bertujuan menyaring individu yang tidak hanya memiliki niat baik, tetapi juga memiliki rekam jejak yang bersih, kompetensi yang memadai, dan komitmen penuh untuk melayani masyarakat.   ​Sinergi dan Tantangan Demokrasi ​Hak Pilih Aktif dan Pasif adalah dua sisi dari koin demokrasi yang sama. Keduanya harus berfungsi optimal untuk menciptakan pemerintahan yang legitimatif dan akuntabel. ​Hak Pilih Aktif memastikan bahwa pemilih dapat memilih yang terbaik dari individu-individu yang menawarkan diri melalui Hak Pilih Pasif. Jika syarat Hak Pilih Pasif tidak ketat, rakyat berisiko memilih pemimpin yang tidak kompeten atau berintegritas rendah. Sebaliknya, jika Hak Pilih Aktif diabaikan (golput), legitimasi pemimpin yang terpilih akan melemah.   Baca juga: Memahami Koalisi dan Oposisi di Perpolitikan Indonesia   ​Tantangan Pendidikan Politik Salah satu tantangan terbesar adalah memastikan masyarakat memahami perbedaan dan pentingnya kedua hak ini. Pendidikan politik yang masif diperlukan agar pemilih tidak hanya berpartisipasi (aktif), tetapi juga cerdas dalam memilih calon yang berkualitas (pasif). ​Saat ini, tantangan dalam mengimplementasikan kedua hak ini semakin kompleks. Misalnya, masalah data kependudukan dan pemutakhiran DPT terus menjadi isu krusial dalam menjamin hak pilih aktif setiap warga negara. Sementara itu, untuk hak pilih pasif, perdebatan tentang integritas dan transparansi pendanaan kampanye selalu menjadi sorotan. ​ Memperkuat Fondasi Kedaulatan Rakyat ​Hak Pilih Aktif dan Pasif merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi. Dengan memahami dan menggunakan kedua hak ini secara bertanggung jawab, warga negara tidak hanya menjalankan kewajiban mereka tetapi juga secara aktif membentuk kualitas pemerintahan. ​Kualitas demokrasi di Indonesia di masa depan sangat bergantung pada bagaimana setiap warga negara menghargai dan memperjuangkan kedua hak ini. Pemilih yang sadar akan haknya untuk memilih (aktif) dan calon pemimpin yang bertanggung jawab terhadap haknya untuk dipilih (pasif) adalah kunci menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Wamena - APK atau sering disebut juga dengan Alat Peraga Kampanye yang sering digunakan oleh calon peserta pemilu. Peserta pemilu menggunakan alat seperti spanduk, baliho, umbul-umbul, billboard serta poster, peserta pemilu menggunakan APK ini untuk memperkenalkan diri mereka dan identitas diri calon peserta pemilu untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Menurut komisi pemilihan umum atau (KPU) pemasangan APK dilakukan di tempat yang telah ditentukan, seperti tempat yang tidak mengganggu keindahan lingkungan, tidak mengganggu ketertiban masyarakat, APK ini dilarang di pasang di tempat ibadah, sekolah, fasilitas pemerintah, pohon, rumah sakit rambu lalu lintas dan jalan protokol tertentu dan tidak boleh mengganggu orang lain. Selain itu APK juga dibatasi sesuai dengan ketentuan KPU masing-masing daerah, jika calon peserta pemilu melanggar aturan ini maka akan ditertibkan oleh bawaslu dan pihak yang berwenang dan akan dikenakan sanksi hingga pembatalan sebagai peserta kampanye. Maka peserta pemilu yang akan melakukan kampanye harus diatur dengan baik agar kegiatan kampanye tetap tertib dan tidak merugikan masyarakat agar tetap berjalan dengan baik. Berikut ini penjelasan mengenai apa itu APK, jenis-jenis APK, aturan pemasangan APK menurut KPU, sanksi dan pelanggaran terkait APK.   Baca juga: Kotak Kosong Menang di Pilkada, Apa yang Terjadi Selanjutnya?   Apa Itu Alat Peraga Kampanye? Alat peraga kampanye adalah semua bentuk atau media yang digunakan oleh calon peserta pemilu seperti partai politik, calon legislatif, atau calon kepala daerah. APK digunakan untuk memperkenalkan diri saat masa kampanye, menyampaikan pesan, serta visi dan misi calon peserta. Tujuannya agar masyarakat mengenal calon peserta, partai, serta program yang akan dilakukan calon peserta jika mereka terpilih nanti. Contoh alat peraga kampanye meliputi: Spanduk Baliho  Poster dan pamphlet Umbul-umbul Billboard Jenis-jenis Alat Peraga Kampanye Spanduk Berbentuk kain Panjang yang biasanya dipajang atau di gantung di tiang atau di depan rumah warga. Baliho  Papan besar yang biasanya berisi foto, nama calon peserta pemilu, nomor urut calon peserta pemilu, serta visi dan misi calon peserta pemilu biasanya baliho di pajang di pinggir jalan atau di tempat strategis agar banyak masyarakat yang melihat. Poster dan pamphlet Lembar kecil yang bergambar calon peserta pemilu biasanya lembaran ini ditempel di dinding toko atau papan pengumuman agar dapat dilihat oleh masyarakat. Umbul-umbul Berbentuk tiang yang tinggi dengan bendera dan logo serta foto calon peserta biasanya umbul-umbul dipasang di sepanjang jalan atau di depan kantor partai. Billboard Berbentuk papan iklan besar berisi foto, nomor urut, serta visi-misi singkat terkadang berisi logo partai dan slogan kampanye, biasanya dipasang di pinggir jalan raya atau di persimpangan yang ramai agar dapat dilihat oleh masyarakat. APK diatas adalah alat atau media yang digunakan calon peserta pemilu untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih mereka dan mendukung calon peserta pemilu.   Aturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Menurut KPU Berikut ini adalah penjelasan mengenai aturan dan pemasangan APK menurut KPU. 1. Lokasi Pemasangan APK hanya boleh dipasang di tempat yang telah ditentukan oleh KPU dan pemerintah daerah (PEMDA). Dilarang dipasang di tempat umum seperti: Tempat ibadah (masjid, gereja, pura, vihara, dll.), Rumah sakit, Gedung milik pemerintah, Sekolah dan lembaga pendidikan, Serta jalan protokol, taman, atau area yang mengganggu ketertiban umum. 2. Ukuran dan Jumlah KPU mengatur ukuran dan jumlah maksimal APK agar tidak berlebihan dan tetap tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Misalnya, dalam banyak pemilu, baliho dibatasi 5 buah per kabupaten/kota, sedangkan spanduk maksimal 10 buah per kecamatan. Ukuran dan jumlah pasti bisa berbeda di tiap daerah sesuai Keputusan KPU setempat. 3. Waktu Pemasangan APK hanya boleh dipasang selama masa kampanye resmi yang ditetapkan oleh KPU. Setelah masa kampanye berakhir, seluruh alat peraga harus diturunkan paling lambat satu hari sebelum masa tenang. 4. Larangan dan Penertiban Peserta pemilu dilarang menambah atau memasang APK di luar ketentuan KPU. Jika melanggar, Bawaslu berwenang menertibkan atau menurunkan alat peraga kampanye tersebut. 5. Sanksi Pelanggaran terhadap aturan pemasangan APK dapat dikenakan sanksi administratif, seperti teguran tertulis atau penurunan alat peraga. Dalam kasus berat atau berulang, bisa dikenakan sanksi pembatalan kegiatan kampanye di wilayah tertentu. Aturan KPU tentang pemasangan APK bertujuan untuk menjaga agar kegiatan kampanye berlangsung tertib, adil, dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.   Baca juga: Pemilu Bersih, Demokrasi Kuat   Sanksi dan Pelanggaran Terkait Alat Peraga Kampanye Pelanggaran terkait APK biasanya terjadi jika peserta Pemilu: Memasang APK di luar lokasi yang ditentukan KPU, misalnya di tempat ibadah, sekolah, kantor pemerintah, atau jalan protokol. Melebihi jumlah atau ukuran maksimal yang diizinkan oleh KPU. Memasang APK di luar waktu kampanye atau tidak menurunkan setelah masa kampanye berakhir. Merusak atau menutupi APK peserta lain secara sengaja. Sanksi Pelanggaran APK Berdasarkan Aturan KPU dan Pengawasan Bawaslu: Tertib administrasi  Alat peraga kampanye akan ditertibkan atau diturunkan oleh petugas pengawas. Teguran tertulis  Calon Peserta Pemilu diberi peringatan resmi untuk mematuhi aturan. Pembatasan kampanye  Dalam kasus serius atau berulang, peserta dapat dikenai sanksi pembatasan atau larangan melakukan kampanye di wilayah tertentu. Sanksi lainnya  Jika pelanggaran terkait keselamatan atau kerusakan fasilitas umum, bisa ada tanggung jawab hukum tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sanksi dan aturan ini diterapkan KPU dan bawaslu untuk memastikan bahwa APK digunakan secara tertib, adil, dan tidak merugikan masyarakat maupun calon peserta Pemilu lain.

Wamena - Popularitas memiliki peran yang penting untuk mendorong seseorang untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dalam pemilihan umum. Biasanya seseorang yang sudah populer melalui kipra sosial, karier, publik, maupun media massa, dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat dan mendapat dukungan karena calon legislatif biasanya memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum karena sudah dikenal luas oleh masyarakat. Tingkat popularitas yang tinggi menjadi modal awal calon legislatif untuk mencalonkan diri dan menjadi peluang untuk dipilih oleh rakyat. Namun tidak selalu popularitas menjamin kemenangan, perlu strategi kampanye yang efektif untuk mengubah pengenalan publik menjadi nyata dan mampu menjaga citra positif serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta membangun visi dan misi yang relevan sesuai dengan kebutuhan rakyat oleh karena itu popularitas dapat membuka jalan bagi calon legislatif karena pesan dan programnya lebih cepat sampai kepada masyarakat luas dan peluang menang dalam pemilu lebih tinggi.   Pengertian Popularitas Popularitas adalah kondisi dimana seseorang dikenal,diperhatikan, disukai oleh banyak orang. Kata popularitas berasal dari kata “populer” yang berarti “dikenal dan disukai”. Popularitas menunjukkan tingkat penerimaan atau perhatian publik terhadap sesuatu. Semakin banyak orang yang mengenal, membicarakan, dan menyukai hal tersebut, semakin tinggi tingkat popularitasnya dikalangan masyarakat luas.   Baca juga: Apa itu Populisme dan Apa Dampaknya Untuk Sebuah Negara ?   Peran Popularitas dalam Politik dan Pentingnya bagi Caleg DPR Dalam dunia politik, popularitas bukan sekadar keterkenalan, tetapi mencakup seberapa jauh seorang tokoh dikenal, disukai, dan dipercaya oleh masyarakat. Popularitas menjadi pintu masuk yang menghubungkan calon pemimpin atau calon legislatif (caleg) dengan pemilih. Tanpa dikenal publik, sehebat apa pun gagasan, program, atau kapabilitas seorang tokoh, akan sulit menjangkau hati dan suara masyarakat. 1. Popularitas sebagai Modal Awal Mendapat Dukungan Popularitas menjadi modal awal yang sangat penting dalam persaingan politik. Pemilih cenderung memilih sosok yang mereka kenal. Tokoh yang namanya sering muncul di ruang publik, baik melalui media, kegiatan sosial, maupun interaksi langsung, memiliki peluang lebih besar untuk menarik simpati dan dukungan. Inilah yang membuat banyak caleg mulai memperkenalkan diri jauh sebelum masa kampanye dimulai. 2. Mengangkat Elektabilitas dalam Pemilu Tingkat popularitas memiliki hubungan erat dengan elektabilitas atau peluang keterpilihan. Semakin dikenal dan disukai seorang tokoh, semakin tinggi kemungkinan ia dipilih dalam pemilu. Banyak survei politik membuktikan bahwa calon dengan popularitas tinggi lebih unggul dibanding calon lain yang kurang dikenal. Namun, popularitas bukan satu-satunya penentu kemenangan; rekam jejak, kapabilitas, dan program kerja tetap menjadi faktor penting. 3. Membangun Citra dan Kepercayaan Publik Popularitas yang dibangun melalui tindakan nyata—bukan sekadar pencitraan—akan menghasilkan kepercayaan publik. Tokoh yang aktif hadir di tengah masyarakat, peduli terhadap isu sosial, dan menunjukkan integritas akan lebih dipercaya. Kepercayaan ini menjadi legitimasi sosial yang menguatkan posisi seorang pemimpin atau wakil rakyat. 4. Mempermudah Komunikasi Politik Tokoh yang populer lebih mudah menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat. Pesan, visi, dan program kerja akan lebih cepat diterima jika disampaikan oleh sosok yang familiar. Di era digital, hal ini semakin terasa. Media sosial menjadi ruang penting bagi politisi untuk berinteraksi langsung dengan pemilih, membangun kedekatan emosional, dan memperkuat dukungan. 5. Menarik Dukungan Partai, Relawan, dan Sponsor Popularitas bukan hanya menarik suara pemilih, tetapi juga dukungan dari partai politik, relawan, hingga sponsor. Partai cenderung mengusung caleg populer karena dianggap mampu mendongkrak suara partai. Relawan dan pendukung pun lebih antusias membantu tokoh yang memiliki peluang besar untuk menang. 6. Popularitas sebagai Sarana Pengaruh dan Kekuasaan Dalam politik, pengaruh sering berasal dari seberapa besar seseorang dikenal dan diperhatikan. Popularitas memberi kekuatan untuk membentuk opini publik, menyuarakan isu penting, bahkan memengaruhi arah kebijakan. Namun, kekuasaan ini harus digunakan secara bijak agar tidak berubah menjadi manipulasi atau politik pencitraan semata. 7. Popularitas Harus Didukung Kapabilitas dan Integritas Meskipun sangat penting, popularitas tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam memilih pemimpin atau wakil rakyat. Tokoh yang hanya mengandalkan ketenaran tanpa kemampuan dan integritas justru dapat menyesatkan publik. Politik yang sehat harus menyeimbangkan antara popularitas dan kapabilitas. Caleg yang populer juga harus membuktikan komitmennya pada visi, program kerja, serta kedekatan tulus dengan masyarakat. Popularitas adalah modal strategis dalam politik, terutama bagi calon legislatif. Ia membantu membuka pintu hati pemilih, meningkatkan elektabilitas, membangun kepercayaan, dan memperluas jaringan dukungan. Namun, popularitas harus sejalan dengan integritas, kompetensi, dan pengabdian kepada masyarakat agar tidak hanya menjadi pencitraan sesaat, melainkan kekuatan untuk membawa perubahan nyata.   Baca juga: Mengenal Politik Identitas dan Dampaknya terhadap Demokrasi Indonesia   Bedanya Popularitas dan Elektabilitas  1. Pengertian Popularitas Popularitas  Dikenal banyak orang, popularitas adalah seberapa seseorang dikenal oleh masyarakat luas. Contohnya, Ada beberapa selebriti yang sudah terkenal di dunia keartisan dan mencoba terjun langsung dalam dunia politik karena sebelumnya artis tersebut sudah populer di dunia keartisan maka banyak masyarakat yang memilih calon tersebut. 2. Pengertian Elektabilitas Elektabilitas  Dipilih banyak orang, tingkat kemungkinan seseorang dipilih oleh masyarakat dalam pemilu karena mungkin calon tersebut tidak terkenal tapi dinilai jujur dan punya program bagus sehingga banyak orang yang ingin memilihnya.Artinya, bukan hanya dikenal, tapi juga disukai dan dipercaya untuk dipilih rakyat. Popularitas adalah dikenal banyak orang, sedangkan elektabilitas adalah dipilih banyak orang. Seorang calon bisa populer tapi belum tentu elektabilitasnya tinggi. karena dikenal saja tidak cukup, ia juga harus disukai dan dipercaya oleh masyarakat.

Wamena - Karubaga adalah ibu kota Kabupaten Tolikara yang berada di Provinsi Pegunungan Papua, daerah ini dikenal sebagai daerah pegunungan yang indah namun cukup sulit untuk dijangkau dan berada cukup jauh dari kota besar misalnya kota Wamena. Perjalanan yang cukup jauh dari kota dan medan perjalanan yang cukup menanjak untuk menuju ke sana mengingat letaknya yang dikelilingi bukit dan lembah, masyarakat karubaga biasanya menggunakan jalur darat dan udara walaupun membutuhkan waktu dan tenaga menuju daerah Karubaga keindahan alam serta suasana khas pegunungan serta udara yang segar membuat perjalanan menuju karubaga terasa sangat menyenangkan. Dari artikel ini kita akan membahas tentang Karubaga terletak dimana, cara menuju Karubaga dari Kota Jayapura atau Kota Wamena, jalur udara menuju Karubaga, jalur darat dan kondisi medan, serta tips bepergian ke Karubaga dengan aman berikut penjelasannya.   Baca juga: Lembah Baliem: Jantung Budaya Papua yang Tak Lekang Dimakan Waktu   Karubaga terletak dimana? Karubaga terletak di Provinsi Papua Pegunungan dan menjadi ibu kota Kabupaten Tolikara, Karubaga berada di daerah pegunungan tengah papua dengan ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, Karubaga bersebelahan langsung dengan Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya. Kontribusi utama perekonomian daerah ini datang dari pertanian. Di daerah pedalaman yang merupakan ulayat mereka secara turun temurun, kegiatan pertanian dilakukan secara tradisional. Lahan tanaman bahan pangan sebagian besar ditanami ubi jalar. Tanaman rambat ini memang merupakan makanan pokok penduduk kabupaten ini.   Cara menuju Karubaga Dari Jayapura atau Wamena Cara paling cepat menuju daerah Karubaga adalah dengan menggunakan jalur udara biasanya masyarakat menggunakan pesawat terbang yang kecil dari bandara udara sentani Kota Jayapura dengan kapasitas penumpang hanya berjumlah 12 orang sudah termasuk dengan pilot waktu yang ditempuh sekitar satu jam saja tergantung cuaca. Cara menuju daerah Karubaga dari Wamena masyarakat biasanya menggunakan jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda empat dan ditempuh selama 2-3 jam tergantung perjalanan menuju kesana mengingat perjalanan menuju kesana cukup menanjak dan curam. Menuju Karubaga juga bisa menggunakan pesawat terbang dari Kota Wamena ditempuh dalam waktu 30 menit.   Jalur Udara Menuju Karubaga Jalur udara menuju Karubaga dapat ditempuh dengan 2 jalur yaitu dari bandara udara sentani Kota Jayapura atau dari bandara udara Wamena Kabupaten Jayawijaya, waktu tempuh dari Jayapura menuju Karubaga biasanya sekitar 1 jam sedangkan dari Wamena hanya sekitar 30 menit, penerbangan ini tergantung pada kondisi cuaca jika kabut tebal atau hujan deras biasanya jadwal penerbangan bisa tertunda karena jarak pandang di pegunungan sangat terbatas. Penerbangan menuju Karubaga tidak setiap hari beroperasi biasanya hanya seminggu sekali tergantung cuaca atau permintaan. Permintaan terjadi karena adanya kebutuhan mendadak seperti adanya kepentingan pemerintah daerah atau adanya penjemputan pasien rujukan dari karubaga menuju Kota Jayapura atau menuju Kota Wamena. Biaya sewa pesawat dari Kota Jayapura menuju Karubaga berkisar 25 juta-30 juta berbeda dengan biaya pembelian tiket perseorangan yang berkisar sekitar 500 ribu-700 ribu.   Jalur Darat dan Kondisi Medan Selain jalur udara, Karubaga juga bisa menggunakan jalur darat biasanya jalur darat dari Wamena menuju Karubaga menggunakan mobil 4x4 atau kendaraan double cabin yang kuat di jalan berat mengingat jalan menuju kesana cukup menanjak dan curam karena harus melewati bukit dan lembah serta jalan yang cukup berbatu sehingga saat hujan bisa menjadi licin, meskipun medan menantang pemandangan di sepanjang perjalanan sangat indah dengan udara yang dingin, hutan lebat serta sungai-sungai kecil yang terlihat dari jalan membuat perjalanan sangat menyenangkan. Untuk biaya transportasi dari Wamena ke Karubaga berkisar antara 250-300 per orang, untuk sewa 1 mobil berikasar 2.500.000.   Baca juga: Makanan Ekstrem Khas Papua yang Kaya Akan Nutrisi: Antara Tradisi dan Kearifan Lokal   Tips Berpergian Aman dan Nyaman ke Karubaga Perjalanan ke Karubaga melibatkan medan yang menantang, ketergantungan pada cuaca, serta interaksi dengan budaya lokal. Berikut tips untuk memastikan perjalanan Anda aman, lancar, dan bermakna. 1. Persiapkan Fisik dan Mental dengan Baik Karubaga berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Pastikan kondisi fisik Anda prima untuk menghindari dampak ketinggian dan menempuh perjalanan yang cukup melelahkan. Bersiaplah secara mental untuk menghadapi ketidakpastian, terutama terkait jadwal penerbangan atau kondisi jalan. 2. Utamakan Transportasi Udara dan Perhatikan Cuaca Pilih pesawat untuk jarak jauh: Untuk efisiensi waktu dari Jayapura, pesawat adalah pilihan terbaik. Selalu cek info cuaca: Cuaca buruk (kabut tebal atau hujan deras) dapat menyebabkan penundaan atau pembatalan penerbangan. Jadwalkan perjalanan Anda dengan fleksibel untuk mengantisipasi hal ini. Pahami jadwal yang terbatas: Penerbangan tidak beroperasi setiap hari dan sangat bergantung pada cuaca serta permintaan. Pastikan Anda memesan dan mengonfirmasi tiket jauh-jauh hari. 3. Jika Memilih Jalur Darat dari Wamena, Pilih Kendaraan yang Tepat Gunakan kendaraan 4x4 atau double cabin: Hanya kendaraan jenis ini yang kuat untuk medan yang menanjak, curam, dan berbatu. Waspadai kondisi jalan: Jalan bisa menjadi sangat licin saat hujan. Pastikan pengemudi Anda berpengalaman melewati medan seperti ini. 4. Rencanakan Anggaran dengan Matang Transportasi udara: Sampai artikel ini dibuat estimasi biaya tiket perorangan berkisar Rp 500.000 - Rp 700.000. Jika menyewa pesawat penuh, siapkan dana hingga Rp 25-30 juta. Transportasi darat: Sampai artikel ini dibuat estimasi biaya transportasi umum dari Wamena sekitar Rp 250.000 - Rp 300.000 per orang, sedangkan menyewa satu mobil kira-kira Rp 2.500.000. 5. Bawa Perlengkapan yang Memadai Jaket dan pakaian hangat: Suhu di daerah pegunungan pasti dingin. Obat-obatan pribadi: Bawa persediaan obat pribadi yang cukup, mengingat akses kesehatan terbatas. Air minum dan makanan ringan: Penting untuk antisipasi jika terjadi penundaan perjalanan. 6. Hormati Etika dan Budaya Lokal Sapa warga dengan ramah: Masyarakat setempat sangat menghargai sopan santun. Sebuah senyum dan sapaan sederhana seperti "Selamat pagi/siang" dapat membuka interaksi yang positif. Minta izin sebelum memotret: Hindari mengambil foto masyarakat tanpa izin mereka. Hal ini adalah bentuk penghormatan terhadap privasi dan martabat mereka. Selalu ajukan permohonan dengan sopan terlebih dahulu. Bersikap rendah hati dan observatif: Amati dan ikuti norma-norma yang berlaku di sekitar Anda. Setiap daerah memiliki adat istiadatnya sendiri. Kunci utama perjalanan aman dan nyaman ke Karubaga adalah persiapan matang, fisik yang prima, fleksibilitas terhadap jadwal, serta sikap yang menghormati budaya dan kondisi keamanan setempat.